Kurator Terbukti Menyuap Hakim - Kasus Kepailitan PT Sky Camping Indonesia

Jakarta - Terdakwa kasus suap penanganan kepailitan PT Sky Camping Indonesia, Puguh Wirawan divonis bersalah. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonisnya dengan hukuman tiga tahun enam bulan penjara dan denda Rp150 juta subsidair empat bulan kurungan. Karena selaku kurator, dia memberikan uang Rp250 juta sebagai suap kepada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin.

Pemberian tersebut dinilai bertentangan dengan kewajiban Syarifuddin sebagai hakim pengawas dalam mengawasi harta pailit PT Sky Camping Indonesia (PT SCI). "Menyatakan terdakwa Puguh Wirawan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama yakni Pasal 5 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi," kata Hakim Mien Trisnawati yang memimpin persidangan, Selasa.

Menurut Mien, selain tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, terdakwa Puguh selaku kurator tak mencerminkan contoh yang baik ke masyarakat. Majelis menilai perbuatan terdakwa dengan menyuap hakim malah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Hakim Pangeran Napitupulu mengatakan, terdakwa Puguh selaku kurator terbukti menyuap Hakim Pengawas Kepailitan Syarifuddin agar aset tanah PT Sky Camping Indonesia (SCI) diubah dari aset budel menjadi non budel. Awalnya tanah SHGB 7251 milik PT SCI itu adalah aset budel. Tapi terdakwa berencana menjual tanah tersebut secara non budel pailit.

Kemudian terdakwa bertemu dengan Syarifuddin dan membuat kesepakatan agar tanah 7251 diubah dari aset budel menjadi non budel pailit. Atas kesepakatan tersebut terdakwa pun memberikan uang Rp250 juta ke Syarifuddin. Pemberian uang ini dilakukan di kediaman Syarifuddin.

Di persidangan terdakwa membenarkan transkrip pembicaraan antara dirinya dengan Syarifuddin. "Terdakwa berikan uang Rp250 juta ke hakim pengawas Syarifuddin. Terdakwa membenarkan sejumlah transkrip pembicaraan yang dimiliki jaksa KPK," tutur Napitupulu.

Dalam perkara ini, kata Napitupulu, majelis hanya mempertimbangkan pemberian uang Rp250 juta dari terdakwa ke hakim Syarifuddin sebagai hakim pengawas. Maka itu, seluruh unsur-unsur dalam dakwaan pertama dianggap sudah terpenuhi. Dan atas hal itu pula majelis menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Usai persidangan, terdakwa Puguh mengaku kecewa terhadap putusan hakim. Menurut dia, perbuatannya yang tak merugikan keuangan negara tersebut malah mengakibatkan dirinya dihukum lebih berat ketimbang terdakwa korupsi yang telah merugikan keuangan negara.

Meski begitu, dirinya tak mau buru-buru mengambil langkah hukum berikutnya yaitu banding. Ia khawatir, jika langkah banding diambil hasil hukumannya malah memberatkan dari putusan majelis hakim tingkat pertama. Ia mengaku pikir-pikir selama tujuh hari terhadap putusan tersebut.

"Kecewa. Suap tak rugikan keuangan negara tapi dihukum full seperti ini. Akan pertimbangkan (banding) karena takut nanti (vonis) naik lagi malah, karena kecenderungannya seperti itu," kata Puguh.

Vonis yang dijatuhkan hakim sama persis dengan tuntutan yang diajukan Jaksa KPK sebelumnya. Dalam persidangan terdahulu, jaksa menuntut terdakwa Puguh Wirawan selama tiga tahun enam bulan dan denda Rp150 juta subsidair empat bulan kurungan. Tuntutan diberikan karena Puguh selaku kurator terbukti menyuap Hakim Pengawas Kepailitan Syarifuddin agar aset tanah PT Sky Camping Indonesia diubah dari aset budel menjadi non budel. (mohar)

BERITA TERKAIT

KPK Ajukan Kasasi Kasus Suap Bupati Kukar

KPK Ajukan Kasasi Kasus Suap Bupati Kukar NERACA Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi atas vonis Direktur Utama…

Menteri LHK - Masyarakat Indonesia Gunakan 9,8 Miliar Kantung Plastik

Siti Nurbaya Menteri LHK Masyarakat Indonesia Gunakan 9,8 Miliar Kantung Plastik  Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti…

Kemenkop-TopKarir Atasi Masalah Pengangguran di Indonesia

Kemenkop-TopKarir Atasi Masalah Pengangguran di Indonesia NERACA Jakarta - CEO dan Co-Founder PT Top Karir Indonesia Bayu Janitra Wirjoatmodjo meyakini…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK: Pembangunan Meikarta Dilakukan Sebelum Perizinan Selesai

KPK: Pembangunan Meikarta Dilakukan Sebelum Perizinan Selesai   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri soal pembangunan proyek Meikarta di…

MK Minta Kejaksaan Jadi Pihak Terkait Uji KUHAP

MK Minta Kejaksaan Jadi Pihak Terkait Uji KUHAP NERACA Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Kejaksaan Agung untuk menjadi pihak…

Kemkumham: Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia Terus Bertambah

Kemkumham: Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia Terus Bertambah NERACA Jakarta - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM bidang Penguatan Reformasi…