Laksamana: “Tidak Ada Kejanggalan” - Sidang Kasus Proyek CIS RISI PLN

Jakarta - Mantan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi mengaku tidak tahu-menahu soal proyek pengadaan outsourcing Customer Information System Rencana Induk Sistem Informasi (CIS RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004-2006, yang diduga mengandung unsur korupsi.

Hal itu diungkapkan Laksamana saat bersaksi bagi mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho. “Masalah operasional tidak mungkin menteri ikut campur. Nguping saja nggak boleh. Secara good govenance juga tidak boleh. Siapa kontraktornya, saya tidak pernah tahu,” kata Laksamana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, CIS-RISI merupakan proyek operasional PLN. Sementara sebagai menteri, dia tidak mengetahui detail pekerjaan operasional masing-masing BUMN. Kementerian BUMN, katanya, hanya memberikan arahan kepada BUMN agar bekerja secara efisien dengan meningkatkan keuntungan dan menghindari kerugian, berdasar azas good governance. “Kalau soal efisiensi kami tahu, tapi PLN sebagai perusahaan, kami tahu secara umum saja seperti administrasi, billing system,” ujar Laksamana.

Perihal laporan proyek CIS-RISI yang disampaikan PLN ke Kementerian BUMN, Laksamana menilai tidak ada kejanggalan karena hal itu bersifat umum dan sudah diperiksa oleh perangkat kementerian, baik dari sisi hukum, keuangan, dan deputi. “Kalau dalam pelaksanaannya ada penyelewengan, mana ada menteri yang tahu ada penyelewengan itu,” kata Laksamana lagi.

Sementara itu, kuasa hukum Eddie, Maqdir Ismail, mengatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Eddie sangat dipaksakan. Menurut dia, dari kesaksian mantan Menneg BUMN Laksamana Sukardi, terungkap bahwa tidak ada kesalahan dalam proyek tersebut, dan tidak ada kerugian negara yang diakibatkan oleh proyek itu. ‎

Pada persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan sembilan saksi, yakni Roes Aryawijaya (mantan deputi Menneg BUMN bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi), Dirut PT Netway Utama Ghanie Abdul Ghanie, dan sejumlah eksekutf PT Netway Utama: Sri Wahyuningsih, Riki Budi, Tumpak Jhoni Purba, Eva Indrawati, Abdul Hakim Said, Kahar Mulyani, dan Edi Triyadi.

Pada penyidikan kasus ini, KPK pernah memeriksa dua mantan Menneg BUMN, yaitu Laksamana Sukardi dan Sofyan Djalil. Sofyan yang diperiksa dengan kapasitas sebagai mantan Pelaksana Tugas (Plt) Komisaris Utama PLN periode 1999-2001 menjelaskan pengajuan pengadaan program CIS-RISI datang dari direksi PLN pada tahun 2001. Ketika itu, Dirut PLN dijabat oleh Eddie Widiono Suwondo.

Meski mengetahui pengajuan proyek tersebut, Sofyan membantah ikut menyetujuinya. Dia menegaskan, sebelum surat keputusan proyek tersebut diterbitkan, terjadi perubahan komposisi dewan komisaris PLN pada 2003. Posisinya pun digantikan oleh (alm) Andung Nitimihardja.

Senada dengan Sofyan, Laksmana juga membantah menyetujui pengadaan tersebut. Menurut dia, kebijakan korporasi bukan persetujuan menteri. Selaku Menneg BUMN, dia mengaku mengetahui setiap kebijakan yang diambil oleh para perusahaan BUMN. Namun, dia menegaskan, dirinya tidak ikut campur dalam persetujuan atas pelaksanaan kebijakannya. (mohar)

BERITA TERKAIT

BPKN: Segera Revisi UU Perlindungan Konsumen! - DINILAI TIDAK SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN

Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak pemerintah agar merevisi Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena UU tersebut…

Kasus Alergi Kian Parah Seiring Perubahan Iklim

Pemanasan global membuat perubahan iklim kian tak terkontrol. Seiring berjalannya waktu, perubahan iklim membuat musim alergi terasa lebih buruk.Hal itu…

Terlalu Vulgar, Film "After" Tidak Sesuai Budaya Indonesia

Jakarta-Baru dirilis 16 April 2019 di berbagai bioskop di Indonesia, film ‘After’ sudah mengundang kontroversi. Berbagai sorotan, terutama karena adanya…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK : Program Pencegahan Korupsi Naikkan PAD 200 Persen

KPK : Program Pencegahan Korupsi Naikkan PAD 200 Persen NERACA Padang - Program pencegahan korupsi berpotensi untuk meminimalkan kebocoran Pendapatan…

KPK Sita Dua Ruko Terkait Kasus Suap Proyek SPAM

KPK Sita Dua Ruko Terkait Kasus Suap Proyek SPAM NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua ruko di…

Menkumham : "Sommlat" Perkuat Kerja Sama Masalah Hukum Timbal Balik

Menkumham : "Sommlat" Perkuat Kerja Sama Masalah Hukum Timbal Balik NERACA Yogyakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna…