NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan program Tabungan Pos diluncurkan pada tahun 2016,. Menruut Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan NonBank OJK Firdaus Djaelani, program Tabungan Pos merupakan bagian dari kebijakan inklusi keuangan yang sedang digalakkan oleh OJK. Dalam prosesnya, program tersebut akan bekerja sama dengan beberapa kementerian seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Uang yang beredar di masyarakat itu sangat banyak, potensinya bisa ratusan triliun rupiah. Dengan 4.000 cabang PT Pos Indonesia di seluruh wilayah Nusantara, kami berharap bisa menyerap dana tersebut," kata Firdaus di Jakarta, Selasa (8/3). Dia melanjutkan, nantinya 80 persen dana tabungan yang berhasil diserap oleh Tabungan Pos dimanfaatkan untuk membeli surat utang (obligasi) pemerintah, sementara sisanya dimanfaatkan untuk likuiditas.

Sistem seperti ini diharapkan dapat memperbanyak porsi investor dalam negeri demi menstabilkan pasar obligasi pemerintah. "Kami berharap kuantitas investor domestik yang membeli obligasi pemerintah semakin lama semakin besar. Jadi pemerintah tidak perlu mencari pembeli dari luar," tutur Firdaus. Adapun Tabungan Pos akan dikelola sendiri oleh PT Pos Indonesia, tidak bekerja sama dengan bank. Jika sudah berjalan dengan baik, selanjutnya diproyeksikan akan ada Asuransi Pos berskala mikro.

Dengan ribuan cabang hingga ke daerah terpencil, asuransi yang juga dikelola sendiri PT Pos Indonesia ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat-masyarakt yang tidak tersentuh industri keuangan. "Jadi nanti di Kantor Pos ada tiga pelayanan, yaitu pertama pengiriman seperti biasa, kedua pelayanan keuangan seperti Tabungan Pos, pengiriman wesel dan lain-lain serta ketiga asuransi mikro," ujar Firdaus. Untuk memfasilitasi semua ini, dia menambahkan, akan ada perubahan peraturan pemerintah yang mengatur bidang usaha PT Pos Indonesia yang diikuti peraturan OJK sebagai bentuk pengawasan.

OJK memang fokus dalam menggalakkan inklusi keuangan yang jika dikembangkan dengan baik dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun beberapa program dan kegiatan inklusi keuangan OJK seperti Jaring (Jangkau, Sinergi dan Guideline), Laku (Layanan Keuangan) Mikro, Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) dan Simpanan Pelajar (Simpel).

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady menambahkan, Tabungan Pos merupakan satu dari delapan usulan program yang akan dirilis dalam paket kebijakan ekonomi, dalam waktu dekat. “Yang sudah siap keuangan semua, yaitu pembiayaan ekspor UMKM, managemen resiko, serta Tabungan Pos. Kemudian ada juga farmasi,” kata Edy.