Hibah Rp 23,8 Miliar untuk Air Bersih - ADB Bantu Orang Miskin

NERACA

Jakarta----Penyediaan air bersih untuk kaum miskin menjadi perhatian Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank). Karena itu ADB memberikan hibah sebesar US$ 2,8 juta atau sekitar Rp23,8 miliar untuk penyediaan air bersih di lingkungan masyarakat miskin..

Menurut Country Director ADB untuk Indonesia Jon. D. Lindborg, hibah ini dibagi menjadi 2 perjanjian berupa technical assistance. Pertama bernilai US$ 1,8 juta untuk membantu pemerintah Indonesia dalam proyek air bersih di bantaran kali Sulawesi Utara dan Aceh.

Lebih jauh kata Lindborg, bantuan ini juga untuk mendorong kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengelola sumber air di dua provinsi tersebut. "Bantuan ini akan membantu kapasitas pemerintah untuk penyediaan air bersih sesuai dengan pelaksanaan UU Air dan juga membantu penyediaan air bersih masyarakat di bantaran kali," tambahnya

Pelaksanaan bantuan ini akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Lalu bantuan kedua bernilai US$ 1 juta yang akan membantu pemerintah mendorong program sanitasi. Bantuan ini juga mendidik masyarakat soal penggunaan air bersih yang higienis di lingkungan masyarakat miskin.

Menurut Lindborg, program kedua ini akan diimplementasikan pada 2011-2013 oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.

Sebelumnya, Counsellor Infrastructure & Economic Governance AusAid Benyamin Power mengatakan Autralia melalui Australian Aid (AusAid) memberikan dana hibah sebesar A$90 juta untuk pembangunan instalasi dan distribusi air minum tahap kedua. Pada tahap pertama AusAid sudah mengucurkan sedikitanya AS$20 juta. ”Bantuan berupa hibah yang diberikan oleh AusAid untuk masyarakat tidak mampu yang belum terjangkau layanan air minum,” katanya

Namun Power mengingatkan bantuan hibah ini semata-mata ditujukan untuk kepentingan rakyat miskin di daerah perkotaan dan bukan untuk membantu pengembangan perusahaan air minum. “Ini bukan bantuan untuk membantu perusahaan daerah air minum,” tegasnya.

Sedangkan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono mengatakan tidak semua PDAM yang jumlahnya sekitar 400 unit, bisa mengajukan untuk mendapat dana hibah itu. Paling hanya sekitar 30 PDAM saja yang sehat, sedangkan 175 PDAM lainnya mempunyai utang sekitar Rp4,6 triliun. ”Kalau mau dihapuskan utangnya, PDAM itu harus mau menjalani program restrukturisasi utang yang disepakati DPR dan pemerintah.”

Budi menambahkan beberapa PDAM yang menunggak utang pada pemerintah memiliki permasalahan berupa tarif yang di bawah biaya pokok produksi, kebocoran yang tinggi, baik kebocoran teknis maupun nonteknis serta kurangnya kompetensi manajemen.

Menurut Budi, tujuan restrukturisasi utang seperti yang tercantum dalam PMK No. 120/2008 pada pasal 3 adalah mengurangi beban keuangan PDAM, perbaikan manajemen PDAM dan membantu PDAM untuk mendapatkan akses sumber pendanaan dalam rangka investasi. **cahyo

BERITA TERKAIT

Laba Bersih Sari Roti Tumbuh 123,23%

Di kuartal pertama tahun ini, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 64,85 miliar atau…

LABA BERSIH KONSOLIDASI BRI TUMBUH 10,42 PERSEN

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Suprajarto (ketiga dari kanan) berbincang dengan jajaran direksi usai memberi pemaparan kinerja…

Persatuan Bangsa Pasca Pemilu 2019 Mutlak Dibutuhkan untuk Kemajuan

  Oleh:  Aziz Kormala, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan   Kemerdekaan yang diperoleh Indonesia bukanlah pemberian tetapi hasil berjuang dengan penuh pengorbanan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bank Dunia Proyeksikan Perlambatan Ekonomi Asia Timur dan Pasifik

      NERACA   Jakarta - Laporan terbaru Bank Dunia memproyeksikan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang Asia…

Pelabuhan Sebagai Pintu Gerbang Ekonomi Nasional

    NERACA   Jakarta - Sebagai Negara kepulauan, Indonesia menyimpan potensi besar terlebih letaknya yang strategis karena berada di…

Kinerja Penerimaan Pajak Triwulan I Dalam Batas Wajar

  NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai kinerja penerimaan pajak dalam…