Hibah Rp 23,8 Miliar untuk Air Bersih - ADB Bantu Orang Miskin

NERACA

Jakarta----Penyediaan air bersih untuk kaum miskin menjadi perhatian Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank). Karena itu ADB memberikan hibah sebesar US$ 2,8 juta atau sekitar Rp23,8 miliar untuk penyediaan air bersih di lingkungan masyarakat miskin..

Menurut Country Director ADB untuk Indonesia Jon. D. Lindborg, hibah ini dibagi menjadi 2 perjanjian berupa technical assistance. Pertama bernilai US$ 1,8 juta untuk membantu pemerintah Indonesia dalam proyek air bersih di bantaran kali Sulawesi Utara dan Aceh.

Lebih jauh kata Lindborg, bantuan ini juga untuk mendorong kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengelola sumber air di dua provinsi tersebut. "Bantuan ini akan membantu kapasitas pemerintah untuk penyediaan air bersih sesuai dengan pelaksanaan UU Air dan juga membantu penyediaan air bersih masyarakat di bantaran kali," tambahnya

Pelaksanaan bantuan ini akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Lalu bantuan kedua bernilai US$ 1 juta yang akan membantu pemerintah mendorong program sanitasi. Bantuan ini juga mendidik masyarakat soal penggunaan air bersih yang higienis di lingkungan masyarakat miskin.

Menurut Lindborg, program kedua ini akan diimplementasikan pada 2011-2013 oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.

Sebelumnya, Counsellor Infrastructure & Economic Governance AusAid Benyamin Power mengatakan Autralia melalui Australian Aid (AusAid) memberikan dana hibah sebesar A$90 juta untuk pembangunan instalasi dan distribusi air minum tahap kedua. Pada tahap pertama AusAid sudah mengucurkan sedikitanya AS$20 juta. ”Bantuan berupa hibah yang diberikan oleh AusAid untuk masyarakat tidak mampu yang belum terjangkau layanan air minum,” katanya

Namun Power mengingatkan bantuan hibah ini semata-mata ditujukan untuk kepentingan rakyat miskin di daerah perkotaan dan bukan untuk membantu pengembangan perusahaan air minum. “Ini bukan bantuan untuk membantu perusahaan daerah air minum,” tegasnya.

Sedangkan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono mengatakan tidak semua PDAM yang jumlahnya sekitar 400 unit, bisa mengajukan untuk mendapat dana hibah itu. Paling hanya sekitar 30 PDAM saja yang sehat, sedangkan 175 PDAM lainnya mempunyai utang sekitar Rp4,6 triliun. ”Kalau mau dihapuskan utangnya, PDAM itu harus mau menjalani program restrukturisasi utang yang disepakati DPR dan pemerintah.”

Budi menambahkan beberapa PDAM yang menunggak utang pada pemerintah memiliki permasalahan berupa tarif yang di bawah biaya pokok produksi, kebocoran yang tinggi, baik kebocoran teknis maupun nonteknis serta kurangnya kompetensi manajemen.

Menurut Budi, tujuan restrukturisasi utang seperti yang tercantum dalam PMK No. 120/2008 pada pasal 3 adalah mengurangi beban keuangan PDAM, perbaikan manajemen PDAM dan membantu PDAM untuk mendapatkan akses sumber pendanaan dalam rangka investasi. **cahyo

BERITA TERKAIT

BPJS Terapkan Urun Biaya untuk Tindakan Medis Tertentu

NERACA Jakarta-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan urun biaya dengan peserta untuk tindakan medis tertentu. Penerapan skema ini khusus…

KMTR Bidik Rp 583 Miliar dari Rights Issue

Perkuat modal dalam pengembangan bisnisnya, PT Kirana Megatara Tbk (KMTR) berencana melakukan penambahan modal dengan skema Hak Memesan Efek Terlebih…

Gelar Private Placement - J Resource Asia Bidik Dana Rp 534,49 Miliar

NERACA Jakarta – Danai eksplorasi untuk menggenjot produksi tambang emas lebih besar lagi, PT J Resource Asia Pasifik Tbk (PSAB)…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Produksi Migas Pertamina EP Lampaui Target

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama…

Menkeu : Tekanan Global 2019 Tak Seberat 2018

      NERACA   Jakarta - Kebijakan Dana Moneter Internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini…

BMKG – BPPT Kembangkan Sistem Deteksi Dini Tsuname Bawah Laut

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan BMKG bersama Badan Pengkajian…