Hotman: Ini Bukan “Nebis in Idem” - Perkara Sugar Grup Companies

Jakarta - Perkara Sugar Grup Companies kembali bergulir, kemarin. Kali ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang empat perusahaan yang tergabung dalam Sugar Group Companies menggugat pembatalan dua notaris yaitu akte notaris nomor 4 dan akte notaris nomor 5 26 Januari 2011 Europe Plc dan tujuh pihak lainnya. Sidang kali ini menampilkan saksi ahli dan fakta dari pihak Sugar Grup Companies, yaitu Faisal Basri dan Johannes Johansyah.

Menurut kuasa hukum Sugar Group Hotman Paris Hutapea, “nebis in” idem merupakan sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. “Tetapi, masalah yang dihadapi tidak sama antara perkara 2006 dan 2010. Dengan masalah yang berbeda ini, maka kami akan menggugat kembali dalam persidangan ini,” tambah Paris.

Memang, memang sidang tersebut, terjadi polemik tentang istilah “nebis in idem” yang diatur dalam pasal 1917 KUHPerdata.

Secara hukum, saksi fakta Sugar Grup Prof Johannes Johansyah menjelaskan, suatu gugatan dapat dikatakan nebis in idem apabila apa yang digugat dan diperkarakan sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan. “Dengan demikian putusan tersebut sudah litis finiri opportet”, ungkap mantan Hakim Agung itu.

Kalau putusannya masih bersifat negatif, tidak mengakibatkan nebis in idem. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam putusan kasasi no. 878 k/ Sip/ 1977 yang menyatakan, antara perkara ini dengan perkara yang diputus Pengadilan Tinggi tidak terjadi nebis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi. “Dengan objek, subyek dan materi pokok yang sama, maka itu bisa disebut nebis in idem” imbuh Johannes.

Dia menambahkan, nebis in idem adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, prinsip ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

Dalam persidangan, Johannes berharap, hakim untuk memutuskan harus membaca semua jawaban, bukti-bukti, fakta-fakta yang ditimbulkan maka hakim akan mempunyai pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara. “Hakim dalam setiap pertimbangan harus memandang dalam segi filosofis, sosiologis dan yurudisnya”, ujar Johannes. (mohar)

BERITA TERKAIT

Pembangunan Infrastruktur untuk Indonesiasentris, Bukan Pencitraan

  Oleh: Winarto Ramadhan, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UIT Makassar   Pemerintahan Jokowi-JK sudah memasuki ambang masanya. Empat tahun pemerintahan sudah…

Pemkab Kuningan Adakan Bursa Inovasi Desa, Ini Hasil yang Diharapkan

Pemkab Kuningan Adakan Bursa Inovasi Desa, Ini Hasil yang Diharapkan NERACA Kuningan – Kedepan kepala desa harus inovatif dalam pemberdayaan,…

Menkop: “Empat Tahun Ini Adalah Tahun Memanjakan Para UKM”

Menkop: “Empat Tahun Ini Adalah Tahun Memanjakan Para UKM” NERACA Kuningan – Jika dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, pertumbuhan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menteri LHK - Masyarakat Indonesia Gunakan 9,8 Miliar Kantung Plastik

Siti Nurbaya Menteri LHK Masyarakat Indonesia Gunakan 9,8 Miliar Kantung Plastik  Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti…

Akademisi Tegaskan Abai Terhadap Hukum Adat "Inkonstitusional "

Akademisi Tegaskan Abai Terhadap Hukum Adat "Inkonstitusional " NERACA Jakarta - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Prof Dr…

KPK Minta Keterangan Miranda Goeltom Terkait Century

KPK Minta Keterangan Miranda Goeltom Terkait Century NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan terhadap mantan Deputi Gubernur…