Utang Lapindo Masih Rp1 Miliar

NERACA

akarta---- Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mendesak PT Lapindo Brantas segera menyelesaikan kewajiban utang sebesar Rp1 miliar kepada masyarakat. Sehingga perusahaan dapat beroperasi kembali pada 2012. "Ganti rugi tadinya Rp3 miliar, sudah dibayar Rp2 miliar. Kekurangan Rp1 miliar yang harus dibayar ke masyarakat, harus dilunasi sesegera mungkin, paling tidak tahun depan," kata Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo kepada wartaan di Jakarta, Senin (31/10)

Guru Besar ITB ini menambahkan hasil pembicaraan antara Kementerian ESDM dengan tim penanggulangan bencana Lapindo. "Kami baru saja berbicara dengan tim penanggulangan lumpur Lapindo, dan kemungkinan biayanya masuk ke dalam cost recovery," tambahnya.

Menurut Widjajono, meski izin kerja dari daerah sudah disetujui masih terdapat penolakan dari bupati dan gubernur yang belum dibayarkan utangnya. "Izin ngebor dan wilayah kerja sudah disetujui daerah, kabupaten, dan provinsi. Yang menolak adalah bupati dan gubernur yang belum menerima pembayaran piutang dari Lapindo," jelasnya.

Pemerintah, kata dia, bersedia membantu Lapindo untuk segera melunasi utang-utangnya sebelum proses ekplorasi agar tidak ada lagi penolakan dari kepala daerah. "Kalau belum dilunasi, warganya enggak mau dong," imbuhnya

Sebelumnya, pemerintah dalam nota keuangan dan Rancangan APBN Anggaran 2012 mengungkapkan akan kembali menyuntikkan dana tambahan untuk menanggulangi lumpur Lapindo pada 2012. Adapun dana tambahan itu mencapai Rp44,9 miliar untuk membantu menanggulangi bencana di Sidoarjo yang urung juga selesai.

Disebutkan pula Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalam RAPBN 2012 direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1,331 triliun. Jumlah ini, secara nominal meningkat sebesar Rp44,9 miliar atau 3,5 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja BPLS dalam APBN-P 2011 sebesar Rp1,286 triliun

Dengan dana tersebut pemerintah, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan dua program. Program pertama, yakni penanggulangan bencana lumpur Sidoarjo, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,304 triliun.

Menurut pemerintah, alokasi dana tersebut adalah demi terlaksananya pengaliran luapan lumpur ke kali Porong sebanyak 48 juta M3 lumpur equivalent 16 juta M3 lumpur padu. Serta terlaksananya pembangunan tanggul dan drain tiga desa (Penjarakan, Kedungcangkring, dan Besuki

Sementara program kedua yakni dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPLS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp26,7 miliar. "Diharapkan dapat terselesaikannya masalah hukum sebanyak satu laporan," tambahnya.

Lebih jauh, pemerintah mengemukakan dana tersebut dikucurkan untuk memberikan rasa aman kepada penduduk yang bermukim di wilayah pengaruh bencana lumpur Sidoarjo dan juga meningkatkan kinerja tahunan Bapel BPLS. **cahyo

BERITA TERKAIT

BNI Salurkan Pembiayaan Rp1,1 Triliun ke PLN

      NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ikut serta menyalurkan pembiayaan untuk Program 35.000…

NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar - INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…

Reksadana Saham Masih Layak Dikoleksi

NERACA Jakarta - Mulai masuknya dana asing serta meredanya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China diyakini akan membawa angin…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Mengganti Terigu Impor dengan Produk Buatan Lokal - Teknologi Pangan

        NERACA   Bogor - Mie memang menjadi santapan favorit masyarakat Indonesia, tanpa pandang usia. Sayangnya mie…

Mewaspadai Inflasi Di Akhir Tahun

      NERACA   Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai ancaman…

LPEI Mendorong BUMN Ekspor ke Pasar Prospektif

    NERACA   Jakarta – Pasar prospektif menjadi salah satu alternatif negara tujuan untuk memperluas ekspor di samping Cina…