Pajak Digenjot Untuk Bayar Utang

NERACA

Jakarta – Pemerintah menegaskan siap untuk mengurangi beban utang yang sudah mencapai Rp 1.754,91 triliun dengan rasio 27,3% dari PDB. Oleh karena itu pemerintah berupaya keras menggenjot penerimaan dari sektor pajak. “Rasio utang terhadap PDB kita upayakan pada level yang memang sudah harus kita sepakati bersama dan kita jaga pada level 24%," kata Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati di Jakarta, Senin (31/10)

Lebih jauh Anny mengaku optimis bisa mengurangi beban utang. Karena target penerimaan negara dari sector pajak untuk sementara ini sudah melebihi target dan bisa digunakan untuk membayar utang. “"Sampai hari ini penerimaan pajak kita melampaui targetnya untuk periode yang sama. Jadi kalau itu bisa kita lakukan, maka otomatis utang yang kita perlukan untuk biayai defisit bisa kita kurangi," terangnya

Dalam APBN 2012, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan bakal mencapai Rp 1.032,6 triliun dalam APBN 2012. Angka tersebut naik Rp 13,2 triliun dari perkiraan awal Rp 1.019,3 triliun yang dibacakan Presiden SBY dalam Nota Keuangan 2012. Meskipun begitu, pemerintah dalam APBN 2012 tetap berencana untuk menambah utang sebesar Rp 133,56 triliun yang dilakukan untuk menambal defisit anggaran tahun depan yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 124,02 triliun, atau 1,5% dari PDB.

Yang jelas, kata Menteri Keuangan, Agus Marto, masyarakat tidak perklu khawatir secara berlebihan terhadap beban utang Indonesia yang makin besar. "Kita tidak perlu khawatir yang berlebihan terhadap posisi utang Indonesia," jelasnya.

Menurut Agus, alasan saat ini rasio utang pemerintah terhadap PDB terus menurun. Pada 2000 rasio utang pemerintah 88%, sementara saat ini kata Agus sudah turun jadi 26% dan di 2012 ditargetkan menjadi 24%. "Ini artinya nilai produktivitas utang tinggi dan mampu menciptakan skala ekonomi yang jauh lebih besar dibanding nilai entitas utang tersebut," katanya.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini menambahkan anggaran negara sulit lepas dari defisit. Sehingga pemerintah masih harus membiayai anggaran lewat utang namun pengelolaannya harus baik.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Melchias Markus Mekeng mengungkapkan pemerintah berencana menyicil bunga utang Rp 122,2 triliun tahun depan. Jumlah tersebut sebanyak 12,6% dari total belanja pemerintah pusat di 2012. "Bunga utang dalam negeri Rp 88,5 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp 33,714 triliun," ujarnya

Jumlah beban bunga utang di 2012 ini lebih rendah dari rencana awal yang sebesar Rp 123,1 triliun. Seperti diketahui, total utang pemerintah Indonesia hingga September 2011 mencapai Rp 1.754,91 triliun. Dalam sebulan jumlah utang itu naik Rp 10,57 triliun dibanding posisi Agustus 2011 yang sebesar Rp Rp 1.744,34 triliun.

Dibandingkan dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga September 2011 bertambah Rp 78,06 triliun. Secara rasio terhadap PDB, utang RI juga naik dari 27,15% pada Agustus menjadi 27,3% pada September 2011. **cahyo

BERITA TERKAIT

Setujui Restrukturisasi Utang - Bank Mandiri Siap Selamatkan Kratau Steel

NERACA Jakarta – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) siap melakukan restrukturisasi atas utang PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Hal…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Selain untuk Pertanian, AMMDes Juga Bisa Jadi ‘Feeder’ Ambulans

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan teknologi Alat Mekanik Multifungsi Pedesaan (AMMDes) agar bisa dimanfaatkan di berbagai daerah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…