NERACA

Jakarta - Kisruh Papua yang berkepanjangan diduga sangat terkait dengan penolakan PT Freeport Indonesia terhadap proposal renegosiasi kontrak karya pertambangan. Intinya, Berdasarkan rumor yang berkembang belakangan ini ada sekitar tiga perusahaan tambang yang tidak setuju renegosiasi kontrak karya, diantaranya PT Freeport Indonesia.

Seperti diketahui saat ini PT Freeport Indonesia hanya menyetor royalti 1% saja kepada pemerintah Indonesia. Padahal berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku adalah 3,75%. Tentu saja pemerintah mengusulkan renegosiasi. Dan sebab itu kepentingan Freeport merasa terganggu. 

Yang jelas perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS), Freeport-McMoran, sudah mengumumkan kondisi force majeure untuk pengapalan produk pertambangan dari tambang emas dan tembaga di Indonesia. Pengumuman kondisi force majeure itu berarti Freeport bisa menghindari denda biasanya karena gagal memenuhi kewajiban sesuai kontrak.

“Masalah kerusuhan di Freeport sangat dimungkinkan juga tidak jauh dari modus untuk memenangkan renegosiasi oleh Freeport,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara kepada Neraca, Minggu (30/10).

Menurut Ketua Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KKPN) ini, pola-pola kisruh di Papua selalu berulang dan memiliki modus. “Saya melihat beberapa periode ini, terjadi upaya melakukan perbaikan renegosiasi kontrak dengan Freeport. Tapi pada saat yang bersamaan muncul huru-hara seperti sekarang. Ada penembakan-penembakan,” terangnya.

Diakui Marwan, munculnya masalah-masalah di Papua tak bisa dilepaskan begitu saja. Apalagi ketika terkait renegosiasi seperti sekarang ini, peristiwa kisruh muncul. “Ini jelas berpola. Kasus seperti ini sudah terjadi tiga atau empat tahun lalu, dan terus berulang,”tegasnya

Yang jelas, kata mantan anggota DPD RI ini, pemerintah AS sangat berkepentingan dengan Freeport dan tambang lainnya. “Dulu soal Blok Cepu, Presiden Bush terus melobi SBY. Bahkan, untuk memastikan keberhasilan untuk mendapatkan Blok Cepu, Condoliza Rice diutus secara khusus untuk melindungi dan mendapatkan kepentingan AS di Cepu,” paparnya.

Marwan menyarankan agar Presiden SBY turun langsung menangangi masalah Papua dan Freeport. Alasanya masalah Freeport tidak hanya menyangkut industri pertambangan. “Makanya presiden SBY harus turun langsung menyelesaikan masalah ini. Karena takkan selesai kalau hanya ditangani oleh staf,”imbuhnya

Menurut dia, soal force majeure itu bisa saja dilakukan. Tapi masalahnya, yang paling penting adalah pemerintah harus bisa mendapatkan royati yang lebih tinggi. Karena royalti yang sekarang ini jelas-jelas merugikan negara.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia, Herman Afif Kusumo, masyarakat sekarang ini tidak mudah ditipu oleh kebohongan AS. “Bohong kalau pemerintah AS atau bisnis AS tak terlibat. Sekarang masyarakat makin tahu, royalti yang diterima sangat kecil,” terangnya.

Herman juga tak mempercayai renegosiasi bisa selesai hanya pada tingkat manajemen Freeport dan Dirjen Pertambanga. “Omong kosong kalau renegosiasi akan ketemu dengan pertemuan dua pihak (pemerintah dan Freeport). Harus menteri dan presiden kedua negara yang turun tangan. Masalahnya kita kecewa banyak tokoh kita yang justru melindungi asing,” ungkapnya.

Kepentingan AS

Anggota Komisi I DPR F-PKB, Effendy Choirie mengakui kemungkinan kisruh Papuan ini, bisa saja terkait dengan penolakan renegosiasi kontrak karya PT Freeport dan masalah pelaksanaan otonomi khusus Papua. "Saya juga menduga ke arah itu, bisa saja ada kaitanya denga renegosiasi kontrak karya. Apalagi renegosiasi kontrak ini dengan Freeport paling alot," jelasnya.

Lebih jauh kata Gus Choi, dengan adanya renegosiasi ini memang kepentingan AS secara jangka panjang akan terganggu. Apalagi saat ini AS sedang mengalami krisis. Sehingga membutuhkan “energi” untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Konflik Papua yang terus memanas ini tanggung jawab SBY. Ditambah lagi, rakyat Papua menolak Gunung Nabire yang mengandung tambang emas itu dikelola oleh Freeport. "Kenapa penolakan ini terus dibiarkan,"terangnya.

Sebelumnya, Juru bicara Freeport Indonesia, Ramdani Sirait mengakui adanya status force majeure. Alasannya aksi mogok kerja oleh Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia telah berdampak terhadap produksi dan pengapalan konsentrat. Pihaknya telah bekerja sama secara kooperatif dengan para pembeli kami berdasarkan perubahan jadwal produksi dan pengapalan konsentrat Freeport.  

"Produksi konsentrat yang lebih rendah tersebut berdampak terhadap kemampuan kinerja kami untuk memenuhi komitmen-komitmen penjualan kami secara optimal, dan sebagai akibatnya kami terpaksa menyatakan force majeure terhadap perjanjian-perjanjian penjualan konsentrat yang terkena dampak tersebut," ujarnya

Diperkirakan ada  8.000 dari total 23.000 pekerja Freeport telah melakukan pemogokan kerja selama lebih dari 1 bulan di tambang yang berlokasi di Papua. Produksi emas dan tembaga Freeport dari tambang Grasberg di Papua mengalami penurunan sepanjang kuartal III-2011. Produksi tembaga di Papua sepanjang kuartal III-2011 mencapai 233 juta pounds. Turun 34% dibanding periode yang sama di2010 yang mencapai 358 juta pounds.

Sebelumnya pemerintah melalui Wakil Menteri ESDM, Widjajono Partowidagdo menyampaikan, renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan dan PKP2B memang harus mengikuti peraturan baru yang ditetapkan pemerintah. Jika tidak mau, maka pemerintah menuntut perusahaan tambang blak-blakan soal pendapatanya. "Jangan mau kalah sama orang asing, yang megang keputusan di kita harus mengerti permasalahan," cetus Guru Besar ITB itu.

"Kan sudah ada peraturannya. Kita juga punya alasan untuk membuat peraturan itu. Renegosiasi itu kan amanat UU 4/2009 kan diamanatkan dalam ketentuan yang sebelumnya harus disesuaikan dengan UU. Jadi kalau tadi pertambangan ada yang royalti 1% itu ya harus ikuti ketentuan sekarang," ungkapnya. munib/cahyo