UU BPJS untuk Siapa?

BEBASKAN PREMI WARGA TIDAK MAMPU

Senin, 31/10/2011

Jakarta - Kalangan pengamat mempertanyakan tindak lanjut disahkannya RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi undang-undang, dan mereka berharap agar masyarakat kurang mampu tidak dikenakan premi. Namun kalangan pekerja mengkhawatirkan UU tersebut tidak bisa dilaksanakan karena perubahan yang diinginkan bukan sekadar ganti baju. Migrasi program jaminan pelayanan kesehatan di PT Jamsostek ke BPJS Kesehatan (PT Askes) tampaknya tidak akan mudah.

NERACA

”Dengan adanya BPJS ini seharusnya bisa menolong masyarakat tidak mampu,” ujar Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, guru besar FE Univ. Brawijaya kepada Neraca, Minggu (30/10).

Dia mengatakan, secara umum merasa senang ada kemajuan dengan disepakatinya RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi undang-undang oleh rapat paripurna DPR, Jumat (28/10).

Sebelumnya melalui perdebatan dan lobi-lobi alot antara fraksi-fraksi, RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mencapai titik terang. DPR dan Pemerintah akhirnya menyetujui disahkannya RUU BPJS menjadi UU.

"Setuju," ujar seluruh anggota DPR yang hadir di ruang rapat paripurna di gedung Nusantara II, DPR, Jakarta. Sebelumnya dalam pandangan fraksi-fraksi terdapat perbedaan tajam mengenai pelaksanaan BPJS II. Demokrat, PPP, PKB dan juga pemerintah menghendaki agar transformasi Jamsostek dilakukan 2016. Namun Golkar, PDIP, PKS, Gerindra dan Hanura menghendaki BPJS II bisa dilakukan bersamaan dengan BPJS I (transformasi Askes) pada 2014.

”Saya khawatir, walaupun sebagian besar tuntutan kami diakomodasi, UU BPJS tidak bisa dilaksanakan seperti UU SJSN karena empat BUMN penyelenggara jaminan sosial tidak dilebur," kata Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sjukur Sarto di Jakarta, Sabtu (29/10), ketika dimintai tanggapannya atas pengesahan UU tersebut.

Menurut dia, migrasi program tidak akan mudah. Alasannya, pemindahan tersebut bukan sekadar pemindahan peserta baru, melainkan juga peserta lama yang menyangkut data, pemasukan data, sistem, jaringan kerja, sistem komunikasi, dan sebagainya. Migrasi jaminan pelayanan kesehatan (JPK) juga dikhawatirkan akan menurunkan kualitas karena standar pelayanannya kemungkinan akan disesuaikan dengan standar pelayanan bantuan sosial atau jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

"Sementara pekerja selama ini membayar iuran untuk mendapatkan JPK Jamsostek," ujarnya. Dia menambahkan, jika kualitas pelayanan sama, hal itu akan mendorong pekerja mendaftarkan diri sebagai penduduk miskin.

Pada sidang paripurna, DPR memang telah mengesahkan UU BPJS yang antara lain mengatur migrasi JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan (PT Askes). UU tersebut juga mengamanatkan perubahan status badan hukum empat BUMN penyelenggara jaminan sosial menjadi badan hukum publik.

Rapat paripurna pun sempat diskors untuk memberikan waktu untuk lobi antar fraksi. Dalam lobi pun disepakati bahwa BPJS I dilaksanakan pada tahun 2014. Sedangkan BPJS II (Jamsostek) badan hukumnya dibuat pada tahun 1 Januari 2014 dan selambat-lambatnya Juli 2015 harus sudah dapat dilaksanakan.

Pembahasan RUU BPJS menjadi salah satu pembahasan UU yang paling panjang. RUU BPJS telah diperpanjang sebanyak dua kali karena belum adanya kesepakatan antara pemerintah dengan DPR.

Bisa memberatkan

Erani mengatakan bahwa sistem jaminan sosial ini seharusnya mengikuti sistem jaminan sosial di Amerika Serikat di mana anggota masyarakat yang tidak bekerja atau kena pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapat santunan dari negara.

”Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah para anggota masyarakat yang tergolong menengah ke bawah itu secara cuma-cuma mendapat bantuan sosial atau justru sebaiknya, malahan harus membayar premi,” katanya.

Dia khawatir apabila kalangan menengah ke bawah tersebut dikenai pungutan premi, akan justeru semakin memberatkan mereka. ”Padahal tujuan dibentuknya BPJS adalah untuk memberikan perlindungan bagi anggota masyarakat yang tidak mampu, sehingga tidak menderita tekanan hidup akibat kondisi ekonomi yang sedang sulit,” katanya.

Dia memperkirakan sekitar 40 juta dari warga negara Indonesia yang patut mendapat bantuan dari BPJS. ”Apabila setiap bulan dianggarkan sekitar Rp 20.000 untuk asuransi kesehatan (Askes), maka paling tidak dibutuhkan dana Rp 800 miliar,” katanya.

Menurut dia, pengelolaan dana yang dirangkum oleh BPJS—merupakan dana yang terkumpul dari aset Jamsostek, Astek, Taspen dan Asabri—sebaiknya dikelola oleh badan usaha milik negara (BUMN) hasil leburan lembaga tersebut.

Erani yakin bahwa apabila BUMN akan bisa berperan penting dalam pengelolaan dana yang diperkirakan bernilai sedikitnya Rp 90 triliun. ”Angka ini bukan jumlah yang kecil, karena itu harus ditangani oleh BUMN yang mempunyai tata kelola yang baik,” katanya.

Dia berharap dana yang dikucurkan untuk kalangan tidak berpunya itu diambilkan dari APBN, karena itu merupakan subsidi silang

”Masyarakat yang secara ekonomi mampu, membayar pajak dan pendapatan lainnya untuk negara, sebagian disisikan untuk anggota masyarakat yang tidak mampu,” katanya.

Secara terpisah, Muhammad Qudrat Nugraha, dosen Fakultas Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta mengatakan, disahkannya undang-undang BPJS ini akan sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia harus diutamakan oleh negara.

“Yang terpenting kan pelaksanaan UU BPJS itu sendiri. Makanya, pelaksanaannya nanti harus diawasi,” katanya.

Dia juga menyoroti sebaiknya BPJS ini nantinya mengcover seluruh kalangan masyarakat, jangan hanya karyawan swasta ataupun pegawai negeri (PNS) saja, dan mengeliminasi kalangan non-formal (pengangguran).

“Rasanya hal itu masih sangat sulit, ya setidaknya pemerintah itu menyediakan lapangan kerja yang banyak, sehingga tidak ada pengangguran,” jelasnya.

Direktur Operasional dan Pelayanan PT Jamsostek Ahmad Anshori mengatakan pengesahan RUU BPJS menjadi Undang-undang sebagai tindak lanjut sistem jaminan sosial nasional (SJSN),setiap penduduk dengan kategori apapun berhak mendapat pelayanan kesehatan bagi orang yang tidak mampu (tanpa terkecuali) masuk ke dalam BPJS 1.

”Namun ada satu lagi kalau untuk orang yang mampu juga mendapat pelayanan kesehatan tersebut, mereka harus membayar preminya,” kata Anshori.

Menurut dia, selama ini memang belum semua tenaga kerja di Indonesia menjadi anggota Jamsostek, padahal risiko yang diakibatkan kecelakaan kerja sangat besar, terutama risiko kematian.

Dia menyebutkan jumlah tenaga kerja yang saat ini sudah menjadi anggota Jamsostek mencapai sekitar 9,4 juta orang, itu yang tergolong masih aktif, namun masih banyak yang belum menjadi anggota.

"Jumlah tenaga kerja di Indonesia untuk sektor formal saat ini diperkirakan sekitar 24 juta orang, berarti masih ada lebih dari 60% tenaga kerja yang belum tergabung dalam Jamsostek," katanya.

Karena itu, kata dia, pihaknya terus menyosialisasikan dan mengedukasi seluruh pihak akan pentingnya menjadi anggota Jamsostek terkait upaya perlindungan terhadap para tenaga kerja di Indonesia.iwan/ahmad/agus