Konversi Minyak Tanah Ke LPG Ingin Ditiru Banyak Negara

Senin, 31/10/2011

NERACA

Jakarta – Banyak negara berminat mengadopi program konversi minyak tanah ke LPG ala Indonesia. Minat tersebut terlontar dalam dalam Forum LPG Internasional ke 24 di Qatar.

Presiden Nigeria LP Gas Association, Alhaji Auwalu Ilu mengaku, tertarik untuk mengadopsi program konversi yang dilaksanakan di Indonesia. Dia berharap negaranya bisa belajar banyak dari Pertamina dalam melaksanakan konversi minyak tanah ke LPG.

Beberapa Negara seperti India, Bangladesh dan Angola, juga menyatakan minatnya untuk belajar tentang konversi mitan ke LPG. Mereka bahkan menyebut konversi mitan ke LPG di Indonesia sebagai “Indonesian Kerosene Conversion Model”.

Baca juga: BPSDMKP Berbagi Kisah ke Negara-Negara Asia Pasifik - Kelautan dan Perikanan

Forum LPG Internasional ke 24 yang dibuka oleh Menteri Energi dan Industri Qatar, Dr.Mohammad bin Saleh Al Sada, dilaksanakan di Doha pada 26 – 29 September 2011 lalu. Forum ini diikuti oleh 59 Negara.

“Indonesia ternyata mampu menjadi inspirasi bagi Negara berkembang lain untuk melaksanakan program konversi minyak tanah ke LPG,” ungkap Iqbal Hasan, Senior Vice President Petroleum Product Marketing & Trading PT Pertamina, di Doha, Qatar.

Di hadapan 59 negara yang mewakili kalangan praktisi, pengambil kebijakan dan pelaku bisnis LPG, Iqbal Hasan menyampaikan program konversi minyak tanah ke LPG di Indonesia terbukti mampu memangkas konsumsi minyak tanah dari 9,9 juta kilo liter pada tahun 2007 menjadi 2 juta kilo liter pada 2011.

Baca juga: Industri Lampu Ingin Tumbuh 10% Seiring Program Listrik 35 Ribu MW - Target Aperlindo di 2016

Para peserta Forum Doha juga mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang memberikan perangkat elpiji secara gratis kepada masyarakat penerima program.

Menurut Iqbal, sejak Konversi mitan digulirkan, Pertamina telah mendistribusikan lebih dari 50 juta tabung LPG 3kg bagi masyarakat yang menjadi sasaran program konversi. Peralihan konsumsi penggunaan minyak tanah ke LPG tabung 3kg juga telah meningkat, dari 1,1 juta metrik ton pertahun pada akhir 2007 menjadi 4,7 juta metrik ton pertahun pada 2011.

Baca juga: Menperin Ingin Daihatsu Terus Tingkatkan Ekspor - Produksi ADM Capai 4.000.000 Unit

Sementara itu, Sofyano Zakaria, Pengamat Enerji dari Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menegaskan, Pemerintah harus mendorong segera tersedianya Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di daerah yang sudah dikonversi.

Menurutnya, begitu suatu daerah dinyatakan sebagai wilayah konversi, harusnya SPBE telah tersedia di daerah itu. Sehingga masyarakat melihat adanya kepastian pasokan LPG bagi daerahnya.

Dia menyebut, Pemerintah Daerah punya andil besar untuk mensukseskan program konversi. Pemda harusnya mampu menjamin kelancaran dan mencarikan solusi terkait Penerbitan perizinan pembangunan SPBE dan perizinan usaha perdagangan elpiji oleh Pemerintah Daerah.

Baca juga: Menperin Ingin Industri RI-India Meningkat

“Kesuksesan pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG di Indonesia yang terbukti mendapat pengakuan dunia Internasional, merupakan kebanggaan bangsa dan ini perlu mendapat dukungan yang lebih dari seluruh Instansi Pemerintah dan pejabat terkait dengan program ini,” papar Sofyano.

Dia mengungkap, program ini mampu menghemat subsidi puluhan triliun rupiah anggaran negara. Program ini juga mampu menghemat ratusan milyar rupiah uang belanja masyarakat atas bahan bakar.

“Sudah sepantasnya segala pihak yang terkait dengan pelaksanaan program memberikan dukungan penuh termasuk mampu memaklumi ketika ada keterbatasan dan hambatan dalam pelaksanaannya,” tandas Sofyano.

Baca juga: Menperin Ingin IKM Perkuat Struktur Industri Nasional

Sofyano juga meminta agar Pemerintah dan pihak DPRRI fokus mendukung penuntasan segera pelaksanaan program ini di seluruh wilayah NKRI. Alasannya, saat ini masih ada beberapa Provinsi di Indonesia Timur seperti Maluku, NTT dan Papua yang belum tersentuh dengan program konversi minyak tanah. Hingga saat ini belum ada kejelasan dari Pemerintah terhadap hal ini. Padahal, masyarakat di daerah tersebut justru sangat berharap adanya pelaksanaan program konversi di daerah mereka.

DPRRI dan Pemerintah, imbuh Sofyano, harus segera mendorong pelaksanaan konversi untuk Indonesia Timur. “Idealnya, tahun 2012, seluruh wilayah NKRI sudah harus terkonversi. Masyarakat di Indonesia Timur harus mendapatkan hak dan pelayanan yang sama dengan masyarakat lainnya dengan program konversi ini,” pungkas Sofyano.

Baca juga: Menperin Ingin Tambah Produksi Komponen Lokal - Industri Otomotif