NERACA

Jakarta—Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)  mengungkapkan proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) juga pro pada pembangunan berwawasan lingkungan, termasuk upaya menurunkan gas rumah kaca. “Penerapan ekonomi rendah emisi akan menimbulkan trade off. namun yang dilupakan adalah bahwa penerapan kehidupan yang lebih hijau akan memberikan peluang baru pemanfaatan keanekaragaman hayati,” kata Kepala Bappenas Armida Alisjahbana usai meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres No.61 tahun 2011) di kantor Bappenas, Jakarta, 29/10.

Menurut Armida, pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) ini memang terkait dengan issu perubahan iklim. “Dengan disahkannya Perpres No. 61 tahun 2011 tentang penurunan emisi gas rumah kaca. Maka pemerintah dan pelaku usaha mesti siap mewujudkan komitmen mengatasi isu perubahan iklim di Indonesia,” jelas Armida.

Dalam rangka mendukung proyek MP3EI, kata Guru Besar FE Unpad ini, perekonomian Indonesia pada semester 1 tahun 2010 dapat dijaga pada tingkat 6,5% sedangkan PDB migas pada semester 1 tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 7%. ”Dalam kaitan dengan gejolak perubahan iklim, penerbitan (RAN GRK) merupakan hal yang tepat,”tegasnya

Lebih jauh kata Armida, RAN GRK memberikan pedoman yang jelas terhadap upaya pembangunan yang lebih bersih, lebih rendah emisi ke dalam lima sektor utama yaitu sektor kehutanan dan lahan gambut, sektor pertanian, sektor energi dan transportasi, sektor industri dan pengelolaan limbah.

Armida mengakui banyak pihak meragukan penerapan ekonomi rendah emisi akan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi.  Padahal hutan yang selama ini hanya dimanfaaatkan kayunya. Ditambah lagi, aset keanekaragaman hayati telah dimanfaatkan dengan baik oleh leluhur dan masyarakat adapt. Namun sayangnya  belum dikembangkan secara optimal. “Aset inilah yang perlu dimanfaatkan dengan baik, sebagai sumber ekonomi baru dan sebagai sumber ekonomi hijau,”paparnya.

Selain itu, kata Armida, kegiatan ekonomi yang lebih bersih juga menuntut adanya profesi dan keahlian SDM dalam pembangunan bersih. Dimana banyak profesi dan lapangan pekerjaan hijau yang dapat menjadi sumber ekonomi baru atau green jobs. “Karena itu kita mesti mempersiapkan pertumbuhan sektor baru ini dan kekuatan baru ini dengan baik. Karena Indonesia memiliki keragaman budaya yang tinggi yang berkualitas, serta memiliki aset yang sangat berpotensial untuk pengembangan sektor pertumbuhan hijau dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkannya,” pungkasnya. **bari/cahyo