Besaran Utang Ditetapkan Rp 133 Triliun - Pada APBN 2012

NERACA

Jakarta----Badan Anggaran DPR dan Pemerintah sepakat menambah utang untuk membiayai pembangunan dan termasuk membayar sebagian utang jatuh tempo. Adapun jumlah utang yang akan ditarik pada 2012 rencananya mencapai Rp 133,56 triliun. “Perkiraan defisit anggaran di 2012 ini akan dibiayai oleh sumber dana non utang yang mencapai Rp 9,54 triliun dan pembiayaan utang Rp 133,56 triliun,” kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Melchias Markus Mekeng kepada wartawan di Jakarta

 

Menurut Melchias, deficit anggaran APBN disepakati takkan mencapai 2%. Artinya masih dalam batas wajar. “"Tahun depan defisit anggaran disepakati Rp 124,02 triliun, atau 1,5% dari PDB," tambahnya

 

Banggar DPR juga meminta pemerintah untuk melakukan audit terhadap piutang macet di 28 BUMN Rp 12,4 triliun, lalu di 108 Pemda sbesar Rp 800 miliar, dan piutang di 175 PDAM sebesar Rp 4,6 triliun.

 

Lebih jauh kata Melchias, pemerintah juga diminta menyicil bunga utang Rp 122,2 triliun tahun depan. Jumlah tersebut sebanyak 12,6% dari total belanja pemerintah pusat di 2012. "Bunga utang dalam negeri Rp 88,5 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp 33,714 triliun," tuturnya

 

Jumlah beban bunga utang di 2012 ini lebih rendah dari rencana awal yang sebesar Rp 123,1 triliun. Seperti diketahui, total utang pemerintah Indonesia hingga September 2011 mencapai Rp 1.754,91 triliun. Dalam sebulan jumlah utang itu naik Rp 10,57 triliun dibanding posisi Agustus 2011 yang sebesar Rp Rp 1.744,34 triliun.

 

Dibanding dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga September 2011 bertambah Rp 78,06 triliun. Secara rasio terhadap PDB, utang RI juga naik dari 27,15% pada Agustus menjadi 27,3% pada September.

 

Sementara itu, pemerintah terus menerbitkan surat utang pada pasar domestik dengan menerbitkan lima Surat Utang Negara (SUN). Penerbitan SUN ini, akan dilakukan pada 1 November 2011.

 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), rencananya, kelima SUN ini akan dilelang untuk membiayai APBN. Pada penerbitan SUN ini, pemerintah memiliki target indikatif sebesar Rp6 triliun, dengan settelment dilaksanakan pada 3 November 2011.   Adapun kelima SUN tersebut adalah, SPN03120202 (new issuance), SPN12121102 (new issuance), FRO061 (reopening), PRO059 (reopening), dan PRO058 (reopening).

 

Berikut rincian kelima SUN tersebut, seri SPN03120202, pembayaran bunga secara diskonto, jatuh tempo 2 Februari 2012. Seri  SPN12121102 dengan pembayaran bunga secara diskonto, jatuh tempo 2 November 2012.

 

Seri FRO061 dengan tingkat bunga tetap (fixed rate) sebesar tujuh persen, jatuh tempo 15 Mei 2022. Pembayaran kupon  dilakukan setiap 15 Mei dan 15 November. Seri FRO059 dengan tingkat bunga tetap sebesar tujuh persen, jatuh tempo pada 15 Mei 2027, dan Seri FRO058 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25%, jatuh tempo pada 15 Juni 2032.

 

Sedangkan total alokasi pembelian non-kompetitif untuk dua SUN seri SPN03120202 dan SPN12121102 adalah maksimum sebesar 30 persen dari target indikatif. Sedangkan alokasi pembelian non-kompetitif FR0061, FR0059, dan FRO058 adalah masing-masing maksimal sebesar 20% dari total yang dimenangkan.

 

Padahal, pada 18 Oktober 2011 kemarin, pemerintah baru saja pemerintah menyerap dana sebesar Rp6 triliun melalui penerbitan lima Surat Utang Negara (SUN). Adapun rincian kelima SUN tersebut. Seri SPN03120119 memiliki yield 4,81% dengan nominal dimenangkan sebesar Rp200 miliar, jatuh tempo 19 Januari 2012. Seri SPN12121005, memiliki yield 4,89% dengan nominal dimenangkan sebesar Rp1,1 triliun, jatuh tempo 5 Oktober 2012. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…