Oleh: Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Perbedaan klaim atas jumlah penduduk miskin di Indonesia seharusnya tidak melupakan upaya serius dari pemerintah pusat dan daerah dalam program pengentasan kemiskinan. Pemerintah mengklaim jumlah penduduk miskin telah menurun sebanyak 4 juta orang, 35 juta orang di tahun 2008 menjadi 31 juta pada 2010.

Indikator garis kemiskinan yang digunakan pemerintah dianggap terlalu rendah dan kurang mencerminkan kondisi riil dengan ukuran Rp. 7.060 per hari atau setara US$ 1.13 daya beli masyarakat. Sementara itu, versi garis kemiskinan menurut Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia (ADB) dipastikan menunjukkan jumlah penduduk miskin yang lebih besar. Hal ini belum ditambah dengan kelompok masyarakat yang nyaris miskin dan rentan jatuh menjadi miskin ketika kenaikan harga dan inflasi tinggi.

Program pengentasan kemiskinan yang sekarang ini tersedia perlu lebih diarahkan kepada program pemberdayaan masyarakat. Kelompok masyarakat yang miskin perlu dilibatkan dalam aktivitas ekonomi produktif dan bukan hanya sekedar ‘charity’. Beberapa waktu lalu pemerintah menggunakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin dinilai kurang efektif untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Program BLT harus digantikan dengan program-program yang lebih riil dan konkret untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan akses pekerjaan.

Sejatinya masyarakat dikelompokkan menjadi masyarakat miskin karena ketidakberdayaan untuk mendapatkan pendapatan yang memadai. Dimana pendapatan merupakan fungsi dari pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu lebih fokus lagi dalam upaya penyediaan lapangan pekerjaan bagi kelompok masyarakat miskin.

Program penciptaan pangan pekerjaan haruslah komprehensif dari mulai program pendidikan, pelatihan, pendanaan, akses bahan baku dan pasar sampai keterkaitan dengan industri lainnya. Selain itu juga, desain industri nasional perlu ditata ulang agar sektor informal, mikro dan rumahan dapat diakui sebagai rantai nilai produksi nasional. Dengan ini maka program pengentasan kemiskinan akan lebih berkelanjutan.

Dana CSR dan Bina Lingkungan dari perusahaan besar dan BUMN juga perlu diarahkan kepada peningkatan kapabilitas dan pelatihan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Tidak kalah penting adalah mengintegrasikan aktivitas ekonomi kelompok masyarakat binaan dengan proses produksinya. Sehingga barang dan jasa yang dihasilkan terkait langsung dengan sistem produksi perusahaan tersebut. Keterjaminan pasar dari barang dan jasa yang dihasilkan merupakan faktor penting untuk menjamin keberlangsungan program kemitraan dan usaha masyarakat di sekitar keberadaan operasi perusahaan besar dan BUMN.     

Tanpa program penciptaan dan perluasan lapangan kerja maka niscaya program pengentasan kemiskinan akan bersifat ad-hoc dan hanya menjadi komoditas politik. Menjadi penting menjelang pemilihan umum akan berlangsung, sementara masyarakat miskin akan tetap tidak berdaya menghadapi tuntutan beban bidup yang semakin tinggi.

Adalah faktor pendidikan merupakan kunci utama untuk mematahkan rantai kemiskinan, hanya saja, tidak cukup dengan pendidikan dasar. Bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup luas, merupakan faktor strategis yang besar peranannya terhadap gerakan orang keluar dari kemiskinan.