Jakarta – Wacana Presiden Jokowi untuk membawa Indonesia masuk kedalam perjanjian Trans Pasific Partnership (TPP) mendapat penolakan dari berbagai pihak karena TPP dianggap sebagai "jebakan batman". Sementara itu, Indonesia paling cepat bergabung ke dalam pakta dagang tersebut paling cepat pada tahun 2022.

NERACA

Pengurus Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi, Dewi Hutabarat, menyatakan bahwa TPP telah meresahkan dunia usaha Indonesia, dia meminta Presiden Jokowi melihat dan mengkaji secara mendalam atas berbagai regulasi perjanjian TPP yang akan memberikan kerugian terhadap Indonesia.

“TPP meresahkan dan "jebakan batman" kelihatannya seolah-olah cuma dagang, tapi kalau kita masuk ke TPP, kita sudah dalam posisi gak bisa nego: take or leave it,” ujarnya di Jakarta, Rabu (17/2).

Selain itu dia mengamati bahwa pola TTP sangat rahasia dan tertutup sehingga muncul batasan antara negara dan kelompok pengusaha serta diskriminatif terhadap negara non anggota.

“Mereka berlaku sangat secret, kayak backstreet antara government dengan dunia usaha yang go global,” tandasnya seperti dikutip www.aktual.com.

Dewi memaparkan, jumlah UMKM Indonesia sebanyak 57 juta unit dan 98,8 persen unit terdiri dari usaha baru mikro, jika pemerintah menyepakati bergabung dengan TPP, maka usaha tersebut tidak akan mampu bersaing dengan usaha besar berskala manca negara.

“Kalau TPP datang, kita yang kecil, lucu-lucu, imut-imut langsung jres, tergulung habis. Ketika wirausaha inisiatif mikro tergulung habis, kita akan banyak supply buruh murah,” tegas dia.

Secara terpisah, Direktur Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono menyatakan bahwa Indonesia bisa bergabung dengan kesepakatan dagang “Trans Pacific Partnership” (TPP) paling cepat pada 2022 jika disetujui oleh negara anggota. Kemenperin, kata Sigit, sedang mengkaji dokumen kongsi dagang tersebut.

“Indonesia bisa mulai mengajukan bergabung dalam keanggotaan kesepakatan 12 negara tersebut ketika TPP sudah diratifikasi di Amerika Serikat dan negara anggota lainnya, yang diperkirakan membutuhkan waktu dua tahun,” jelas Sigit.

Kemenperin memprediksi, pada 2018, Indonesia baru bisa megajukan minat untuk masuk menjadi anggota, yang jika disetujui, kemudian membutuhkan waktu negosiasi hingga dua tahun atau pada 2020. Akan tetapi, lanjut Sigit, pihaknya tidak yakin negosiasi dengan ke-12 negara selesai dalam waktu dua tahun. Sehingga kemungkinan 2022 baru bisa masuk sebagai anggota.

Pada saat menunggu waktu itu datang, menurut Sigit, ekspor barang dari Indonesia ke Amerika Serikat diprediksi akan menurun pada 2018, setelah ratifikasi. Itu terjadi karena produk serupa yang diekspor ke Amerika dari Vietnam dan Malaysia, yang sudah masuk menjadi anggota TPP, harganya lebih rendah karena tidak dikenakan bea masuk.

 “Memang pilihan, karena pemerintah lalu tidak mau masuk TPP. Kita harus nunggu ratifikasi karena mereka belum sepakat. Perdagangan juga belum berjalan, paling 2018. Kan bisa saja 12 negara tidak sepakat. Makanya kita pelajari dan koordinasikan,” tutur Sigit.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Thomas Lembong di Miramonte Resort, Indian Wells, California, menegaskan kesepakatan TPP bisa dinegosiasikan tergantung pada kepentingan suatu negara yang ingin bergabung. Hal itu, kata Mendag, sekaligus mengoreksi persepsi yang selama ini berkembang bahwa TPP tidak bisa dinegosiasi. “TPP tidak bisa dinego lagi, itu tidak benar, pasti masih bisa dinego lagi,” kata Thomas.

Mendag menyatakan TPP masih bisa mengakomodasi usulan tambahan dari para calon anggotanya. Misalnya saja dari Korea Selatan atau Filipina yang telah menyampaikan maksudnya untuk bergabung. Thailand juga serupa. “Setiap negara punya keistimewaan sendiri-sendiri punya syarat sendiri-sendiri dan yang namanya FTA itu selalu bisa dinegosiasi yang harus disesuaikan dengan anggota-anggota yang ingin masuk,” jelasnya.

Indonesia sendiri, kata dia, tetap akan mengedepankan kepentingan nasional ketika mempertimbangkan untuk bergabung dengan TPP. “Presiden sudah tegas dan jelas memerintahkan kami untuk nego yang benar untuk membela kepentingan nasional,” ujar Thomas yang mengikuti kunjungan kerja Presiden Jokowi di Amerika Serikat.

Terkait TPP, Presiden Jokowi mengatakan, pada saat kunjungannya ke Washington D.C. pada Oktober tahun lalu ia telah menyampaikan kepada Presiden AS Barack Obama bahwa Indonesia bermaksud akan bergabung dengan TPP. Namun, ia menegaskan, untuk bergabung dengan TPP maka perlu sebuah proses yang masih panjang, bisa mencapai dua hingga tiga tahun ke depan. Menurut dia, Indonesia ingin terlebih dahulu mempelajari FTA di Uni Eropa.

Kepala Negara menggarisbawahi hal-hal terpenting yakni perlunya kehati-hatian dalam mengkalkulasi atau menghitung untung rugi bergabung dalam TPP dengan mengedepankan kepentingan nasional Indonesia yang semua masih dalam proses.

Pada kesempatan lain, Rusia menyebut kerja sama perdagangan bebas TPP tidak transparan. “Mereka tidak terbuka. Tidak ada yang mengetahui isi perjanjian kerja sama ini karena selain jenis kesepakatan multilateral, kesepakatan ini juga mencakup beberapa perjanjian dagang antara 12 negara anggota yang ketentuannya tidak diketahui oleh negara lainnya,” ujar Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin.

Sejak mulai diinisiasi pada 2015, TPP telah disepakati oleh 12 negara yakni Singapura, Selandia Baru, Cile, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Peru, Kanada, Meksiko, Malaysia, Jepang, Vietnam, dan Australia. Negara-negara tersebut mengakumulasi 40 persen perekonomian dunia.

Harga Obat Mahal

Sebelumnya, Koalisi Obat Murah menilai dampak negatif jika Indonesia menandatangani perjanjian TPP akan berdampak pada perekonomian nasional, khususnya terkait pengadaan obat-obatan akan menjadi masalah baru bagi rakyat Indonesia.

“Jangan harap akan akan ada obat murah. Karena jika bergabung di TPP, akan melemahkan peran industri nasional dan semakin menjauhi akses masyarakat terjadap obat-obat murah,” kata Koordinator Koalisi Obat Murah, Adhitya Wardana, yang menjadi bagian dari Masyarakat Indonesia Tolak TPP di Jakarta, pekan ini.

Menuru dia, dengan diterapkannya standar Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Plus, dalam TPP menjadikan hak paten obat-obatan menjadi hal penting.

“Karena hak paten ini, menjadi salah satubobyek investasi dalam TPP, sehingga ke depannya berpotensi menjadi sengketa internasional antara korporasi internasional dengan negara dalam ISDS (Investor-State Dispute Settlement),” ujarnya.

Hal itu terjadi, lanjut Adhitya, sebab minopoli hak paten obat-obatan yang saat ini didominasi oleh perusahaan farmasi multinasional. Dengan kondisi itu, pada akhirnya Indonesia tidak memungkinkan untuk memiliki industri farmasi nasional yang mampu mempopduksi obat-obat dengan harga murah.

“Padahal, ketersedian obat generik ini menjadi penting. Sehingga JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) akan "dirampok" oleh produsen obat. Bahkan obat-obat yang ada di JKN bisa digugat,” tegas dia.

Padahal, sebagai negara, kata dia, mestinya dapat mengajak semua produsen obat untuk ada di JKN. Tapi dengan keterlibatan Indonesia di TPP, peran negara seperti itu dicabut. “Sehingga dampaknya, di JKN yang ada obat-obat mahal. Maka rakyat pula yang dirugikan pada akhirnya,” ujarnya.

Apalagi, pemerintah sendiri belum lama ini sudah meluncurkan paket kebijakan ekonomi yang ke-X, yang telah mencabut Daftar Negatif Investasi (DNI). Salah investasi yang semula dicabut, kini sudah dibuka, yang pengelolaan industri bahan baku obat bisa dimiliki 100% oleh asing. Sehingga memungkinkan segala kebijakan dari hulu sampai hilir tergantung pemilik modal, termasuk soal penentuan tarif atau harga. munib/mohar/fba