Irman : Pemerintah Harus Serius Urus Kesra

Terkait Sumpah Pemuda

Jumat, 28/10/2011

NERACA

Jakarta---Momentum Sumpah Pemuda mestinya dijadikan pijakan pemerintah pusat untuk mewujudkan cita-cita otonomi dan desentralisasi bagi kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal itu sebagai wujud tanggung jawab atas ikrarkan para pemuda-pemuda dari berbagai daerah di Indonesia.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman dalam sambutannya pada acara seminar nasional DPD RI dalam rangka Peringatan Sumpah Pemuda “ Keberagaman, Kemajemukan dan Perjuangan Daerah” di Jakarta,27/10

Menurut Irman, DPD mempunyai peran strategis tidak saja untuk menjadi corong bagi kepentingan daerah. Tapi juga menjaga harmonisasi antara pilar kebhinekaan dan pilar kesatuan. “DPD adalah jembatan yang menyatukan kedua hal yang seolah-olah bertentangan,” terangnya.

Lebih jauh kata Irman, semangat inilah yang sengaja dihadirkan dalam berbagai tugas yang dijalankan, mulai dari pengusulan RUU, pengawasan dan pertimbangan. Tentu saja ini tugas berat tetapi mulia. Karena kesatuan Indonesia ada di pundak senator-senator DPD. “DPD RI bersama dengan elemen bangsa lain tengah melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa,” ucapnya

Hanya saja alam konteks saat ini, kata Irman, ada tiga pertanyaan penting yang perlu dibahas dalam mempertegas keberadaan daerah-daerah sebagai pendiri bangsa dan republik ini. Pertama, apakah kebijakan otonomi daerah yang hanya dinikmati oleh mayoritas rakyat di tingkat lokal? “Karena ada kecenderungan untuk melestarikan otonomi daerah dalam arti sempit, yaitu sekadar otonomi yang dinikmati oleh segelintir elite daerah, termasuk pemekaran daerah yang lebih banyak bermotif kekuasaan ketimbang memperjuangan nasib rakyat kecil,”tuturnya..

Menurut Irman, masyarakat saat ini kurang mendapat ruang untuk mengembangkan eksistensi dan aspirasinya. Padahal, otonomi harusnya mewujudkan tiga hal penting yakni persamaan politik (political equality), pemerintahan lokal yang bertanggung jawab (local accountability), dan responsifitas masyarakat setempat (local responsiveness).

Disisi lain, Irman juga mempertanyakan bagaimana kelanjutan otonomi dan desentralisasi. Kecenderungan yang muncul saat ini adalah masih adanya tarik-menarik tentang agenda-agenda otonomi, seperti, otonomi khusus DIY, pemilihan kepala daerah, titik berat otonomi, dana bagi hasil, dan berbagai isu lainnya. Masih adanya tarik menarik menunjukkan bahwa belum mantapnya political will pemerintah pusat untuk menyukseskan otonomi dan desentralisasi.

Dan ketiga, bagaimana otonomi dan desentralisasi berperan dalam menekan konflik di daerah. Berbagai latar belakang pertimbangan otonomi dan desentralisasi adalah mewujudkan kemajuan daerah, mengakomodir aspirasi daerah, sebagai upaya untuk meredam pergolakan di daerah. **cahyo