Irman : Pemerintah Harus Serius Urus Kesra - Terkait Sumpah Pemuda

NERACA

Jakarta---Momentum Sumpah Pemuda mestinya dijadikan pijakan pemerintah pusat untuk mewujudkan cita-cita otonomi dan desentralisasi bagi kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal itu sebagai wujud tanggung jawab atas ikrarkan para pemuda-pemuda dari berbagai daerah di Indonesia.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman dalam sambutannya pada acara seminar nasional DPD RI dalam rangka Peringatan Sumpah Pemuda “ Keberagaman, Kemajemukan dan Perjuangan Daerah” di Jakarta,27/10

Menurut Irman, DPD mempunyai peran strategis tidak saja untuk menjadi corong bagi kepentingan daerah. Tapi juga menjaga harmonisasi antara pilar kebhinekaan dan pilar kesatuan. “DPD adalah jembatan yang menyatukan kedua hal yang seolah-olah bertentangan,” terangnya.

Lebih jauh kata Irman, semangat inilah yang sengaja dihadirkan dalam berbagai tugas yang dijalankan, mulai dari pengusulan RUU, pengawasan dan pertimbangan. Tentu saja ini tugas berat tetapi mulia. Karena kesatuan Indonesia ada di pundak senator-senator DPD. “DPD RI bersama dengan elemen bangsa lain tengah melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa,” ucapnya

Hanya saja alam konteks saat ini, kata Irman, ada tiga pertanyaan penting yang perlu dibahas dalam mempertegas keberadaan daerah-daerah sebagai pendiri bangsa dan republik ini. Pertama, apakah kebijakan otonomi daerah yang hanya dinikmati oleh mayoritas rakyat di tingkat lokal? “Karena ada kecenderungan untuk melestarikan otonomi daerah dalam arti sempit, yaitu sekadar otonomi yang dinikmati oleh segelintir elite daerah, termasuk pemekaran daerah yang lebih banyak bermotif kekuasaan ketimbang memperjuangan nasib rakyat kecil,”tuturnya..

Menurut Irman, masyarakat saat ini kurang mendapat ruang untuk mengembangkan eksistensi dan aspirasinya. Padahal, otonomi harusnya mewujudkan tiga hal penting yakni persamaan politik (political equality), pemerintahan lokal yang bertanggung jawab (local accountability), dan responsifitas masyarakat setempat (local responsiveness).

Disisi lain, Irman juga mempertanyakan bagaimana kelanjutan otonomi dan desentralisasi. Kecenderungan yang muncul saat ini adalah masih adanya tarik-menarik tentang agenda-agenda otonomi, seperti, otonomi khusus DIY, pemilihan kepala daerah, titik berat otonomi, dana bagi hasil, dan berbagai isu lainnya. Masih adanya tarik menarik menunjukkan bahwa belum mantapnya political will pemerintah pusat untuk menyukseskan otonomi dan desentralisasi.

Dan ketiga, bagaimana otonomi dan desentralisasi berperan dalam menekan konflik di daerah. Berbagai latar belakang pertimbangan otonomi dan desentralisasi adalah mewujudkan kemajuan daerah, mengakomodir aspirasi daerah, sebagai upaya untuk meredam pergolakan di daerah. **cahyo

BERITA TERKAIT

Proses Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Harus Selaras

Fauzi Aziz, Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri Transformasi Indonesia memang tidak bisa lepas dari proses politik, proses ekonomi dan proses…

Harus Hati-Hati Atur Pajak e-Commerce

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce)…

Ekonom : BUMN Harus Dijauhkan dari Prinsip Birokasi

    NERACA   Yogyakarta - Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara perlu dijauhkan dari prinsip-prinsip birokrasi agar lebih optimal memberikan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Darmin Prediksi Inflasi Dibawah 4%

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan laju inflasi Indonesia bergerak ke arah…

Menkeu : Proyeksi IMF Berikan Kewaspadaan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi global Dana Moneter Internasional…

Sumbangan Devisa Pariwisata Masih Terbatas

      NERACA   Padang - Bank Indonesia (BI) menilai sumbangan sektor pariwisata terhadap cadangan devisa Indonesia, masih relatif…