DKI Tetap Ngotot Terbitkan Obligasi Rp1,7 T

NERACA

Jakarta--Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tetap akan menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 1,7 triliun guna membiayai pembangunan infrastruktur pada 2012. Alasanya kemampuan APBD DKI sangat terbatas untuk membiayai seluruh pembangunan infrastruktur. “Kami tetap pada rencana semula. Mudah-mudahan bisa diterbitkan obligasi daerah pada tahun depan,” kata Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan kepada wartawan di Jakarta,27/10

Fajar memahani adanya pro dan kontra terkait penerbitan obligasi ini. Karena penjelasan dari pihak eksekutif terhadap penerbitan obligasi daerah. “Kami akan memberikan penjelasan yang lebih detail kepada mereka. Sehingga kalau mereka sudah mengetahui secara jelas, mungkin tidak ada masalah lagi terhadap penerbitan obligasi sehingga bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menjelaskan selama ini sumber pembiayaan hanya mengandalkan APBD yang sangat terbatas. “Untuk itu, perlu dicarikan alternatif lain sebagai sumber pembiayaannya, antara lain melalui pinjaman luar negeri, public private partnership, dan penerbitan obligasi daerah,” kata Prijanto.

Menurut Prijanto, untuk memperoleh pinjaman luar negeri, prosesnya panjang dan memerlukan waktu. Karena Pemprov DKI tak bisa meminjam langsung dari negara donor, harus melalui prosedur birokrasi. “Pengalaman mengurus pinjaman luar negeri untuk proyek MRT dan Jakarta Initiative Emergency Dredging (JEDI). Hingga saat ini, pinjaman Bank Dunia untuk JEDI belum bisa dicairkan,” jelasnya.

Disamping itu, lanjut Prijanto, persyaratan yang ditetapkan negara donor tidak fleksibel. Selain itu, persyaratan pinjaman untuk infrastruktur diberlakukan sebagai pinjaman lunak dan berjangka panjang. Sedangkan untuk public private partnership, sistem dan mekanisme kerjasamanya masih perlu dipersiapkan. Kendala lainnya adalah, tidak semua proyek infrastruktur dapat dibiayai melalui mekanisme public private partnership.

Sumber pembiayaan lain adalah dengan menerbitkan obligasi daerah. Peluang ini secara ketentuan dirasakan lebih memungkinkan untuk diakses, karena persyaratannya dapat dipenuhi Pemprov DKI. Kemampuan keuangan Pemprov DKI cukup memadai, dana yang akan dimanfaatkan adalah dana masyarakat, serta kondisi perekonomian saat ini yang cukup stabil. Sehingga diprediksikan masyarakat akan menaruh minat yang besar untuk membeli obligasi.

Menurut Prijanto memang ada beberapa anggota legislatif menyatakan keberatan atas Penyertaan Modal Pemerintah untuk PD PAL Jaya sebesar Rp 253 miliar yang dimasukkan dalam obligasi, dimaksudkan sebagai langkah investasi dalam rangka menambah jaringan guna memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat. “Sebagaimana kita ketahui, cakupan layanan PD PAL Jaya saat ini baru mencapai 3 persen dari total luas wilayah Jakarta. Dengan investasi tersebut diharapkan cakupan layanan dapat ditingkatkan menjadi 6 persen,” ungkapnya. **novy

BERITA TERKAIT

Terbitkan Obligasi Rp 500 Miliar - J Resources Tawarkan Kupon Hingga 11%

NERACA Jakarta – Perusahaan tambang emas, PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) akan menerbitkan obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan…

KONI DKI Ingin CSR Bisa Jadi Alternatif Pendanaan

KONI DKI Ingin CSR Bisa Jadi Alternatif Pendanaan NERACA Jakarta - Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta (KONI Jaya)…

Pool Advista Finance Jajaki Terbitkan MTN

Pacu pertumbuhan pembiayaan baru, PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) terus perkuat likuiditas. Maka guna memenuhi kocek tebal tersebut, perusahaan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pacific Paint Revitalisasi Pesantren Sirnarasa - Gelar Festival Religi

  NERACA   Ciamis - Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk, tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda…

Rumah Penerima Bantuan PKH akan Diberikan Label

  NERACA   Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan pemasangan label pada rumah keluarga penerima manfaat Program Keluarga…

MRT Mampu Kurangi 5.600 Kendaraan Pribadi

    NERACA   Jakarta - Transportasi umum terbaru di ibu kota, Moda Raya Terpadu atau MRT diperkirakan mampu mengurangi…