NERACA

Jakarta--Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tetap akan menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 1,7 triliun  guna membiayai pembangunan infrastruktur pada 2012. Alasanya kemampuan APBD DKI sangat terbatas untuk membiayai seluruh pembangunan infrastruktur. “Kami tetap pada rencana semula. Mudah-mudahan bisa diterbitkan obligasi daerah pada tahun depan,” kata Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan kepada wartawan di Jakarta,27/10

Fajar memahani adanya pro dan kontra terkait penerbitan obligasi ini. Karena penjelasan dari pihak eksekutif terhadap penerbitan obligasi daerah. “Kami akan memberikan penjelasan yang lebih detail kepada mereka. Sehingga kalau mereka sudah mengetahui secara jelas, mungkin tidak ada masalah lagi terhadap penerbitan obligasi sehingga bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menjelaskan selama ini sumber pembiayaan hanya mengandalkan APBD yang sangat terbatas. “Untuk itu, perlu dicarikan alternatif  lain sebagai sumber pembiayaannya, antara lain melalui pinjaman luar negeri, public private partnership, dan penerbitan obligasi daerah,” kata Prijanto.

Menurut Prijanto, untuk memperoleh pinjaman luar negeri, prosesnya panjang dan memerlukan waktu. Karena Pemprov DKI tak bisa meminjam langsung dari negara donor, harus melalui prosedur birokrasi. “Pengalaman mengurus pinjaman luar negeri untuk proyek MRT dan Jakarta Initiative Emergency Dredging (JEDI). Hingga saat ini, pinjaman Bank Dunia untuk JEDI belum bisa dicairkan,” jelasnya.

Disamping itu, lanjut Prijanto, persyaratan yang ditetapkan negara donor tidak fleksibel. Selain itu, persyaratan pinjaman untuk infrastruktur diberlakukan sebagai pinjaman lunak dan berjangka panjang.  Sedangkan untuk public private partnership, sistem dan mekanisme kerjasamanya masih perlu dipersiapkan. Kendala lainnya adalah, tidak semua proyek infrastruktur dapat dibiayai melalui mekanisme public private partnership.

Sumber pembiayaan lain adalah dengan menerbitkan obligasi daerah. Peluang ini secara ketentuan dirasakan lebih memungkinkan untuk diakses, karena persyaratannya dapat dipenuhi Pemprov DKI. Kemampuan keuangan Pemprov DKI cukup memadai, dana yang akan dimanfaatkan adalah dana masyarakat, serta kondisi perekonomian saat ini yang cukup stabil. Sehingga diprediksikan masyarakat akan menaruh minat yang besar untuk membeli obligasi.

Menurut Prijanto memang ada beberapa anggota legislatif menyatakan keberatan atas Penyertaan Modal Pemerintah untuk PD PAL Jaya sebesar Rp 253 miliar yang dimasukkan dalam obligasi, dimaksudkan sebagai langkah investasi dalam rangka menambah jaringan guna memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat. “Sebagaimana kita ketahui, cakupan layanan PD PAL Jaya saat ini baru mencapai 3 persen dari total luas wilayah Jakarta. Dengan investasi tersebut diharapkan cakupan layanan dapat ditingkatkan menjadi 6 persen,” ungkapnya. **novy