NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mengenai Pelaksanaan Uji Coba Kartu Identitas Multifungsi (KIM) di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kemenkeu.

Sebelumnya pada tanggal 10 November 2015 lalu, Kemenkeu dan Bank BRI telah meluncurkan KIM sebagai perwujudan program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Menurut Direktur Kelembagaan BRI Kuswiyoto, KIM merupakan kartu yang memiliki banyak fungsi selain dapat digunakan sebagai Kartu Identitas juga dapat berfungsi sebagai Kartu ATM, Kartu Debit, Kartu uang isi ulang BRI – BRIZZI serta sebagai Kartu akses.

Sebagai kartu ATM , KIM dapat digunakan untuk bertransaksi perbankan lebih dari 187.758 unit EDC dan 22.792 ATM BRI, yang termasuk dalam jaringan ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima. Sedangkan sebagai kartu debit dapat digunakan untuk penarikan tunai, transfer, pembayaran listrik, telpon, tiket, top up uang elektronik, pembayaran kartu kredit, serta dapat digunakan untuk berbelanja di merchant terkenal yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga di Koperasi dan Kantin di lingkungan Kementerian Keuangan.

“Sebagai Kartu uang elektronik BRI-BRIZZI, dapat digunakan sebagai alat bayar isi ulang, untuk membeli tiket Busway, dan tiket Commuter line. Sebagai Kartu akses, KIM ini adalah merupakan satu-satunya Access Card yang digunakan apabila akan memasuki gate atau pintu menuju area Kemenkeu,” ujar Kuswiyoto dalam keterangannya di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Dia mengungkapkan, Bank BRI menjadi mitra Bank pertama yang mengembangkan KIM bersama dengan Kemenkeu. Saat ini untuk tahap piloting, KIM diberlakukan di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI dan di beberapa Kanwil DJPBN dan KPPN Seluruh Indonesia.

Di tempat yang sama Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Haryana menambahkan, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini diharapkan dapat menjadi stage lanjutan dalam melaksanakan Gerakan Nasional Non Tunai yang diinisiasi oleh Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. “Dengan tagline KARTU IDENTITAS MULTIFUNGSI, satu kartu untuk semua, kartu tanda pengenal bagi karyawan atau pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki tampilan elegan dan smart,” tutup Haryana. 

Upaya Kementerian Keuangan RI dan Bank BRI bersinergi dalam implementasi kartu identitas pegawai menjadi KIM, merupakan bentuk implementasi program cashless society yang tengah digalakkan oleh pemerintah saat ini. Pelaksanaan cashless society diharapkan dapat diperluas seperti dapat digunakan pegawai dalam mengakses layanan Asuransi Kesehatan, Asuransi Ketenagakerjaan, Tabungan Pensiun, serta akses data kepegawaian. Pada sisi lain, secara konseptual KIM juga dapat menjadi model dalam penyaluran bantuan sosial secara non-tunai dengan menggunakan kartu identitas.