Berita kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mewarnai pemberitaan media massa sejak pekan lalu tampaknya seperti  badai yang menerpa iklim ekonomi Indonesia yang lagi mulai tumbuh pada awal tahun ini. Pasalnya, berita yang mencuat ke permukaan tanpa episode pendahuluan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tiba-tiba melansir ribuan pekerja dua perusahaan elektronik yang sudah malang melintang beroperasi di Indonesia melakukan PHK. Langkah PHK yang kabarnya masih bersumber dari organisasi serikat pekerja itu segera diikuti industri lainnya dengan jumlah yang jauh lebih besar.

KSPI menilai pemerintah telah kecolongan informasi strategis karena tidak memantau perkembangan industri secara serius sejak perekonomian Indonesia melambat. Pemerintah dianggap lebih banyak beretorika ketimbang bertindak dalam mengantisipasi munculnya PHK massal. Adalah yang pertama harus tampil menanggapi berita PHK massal itu tak lain Menaker Hanif Dhakiri.

Sebelumnya Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Christ Kanter mengatakan, masalah perburuhan di Indonesia memang menjadi persoalan yang tidak selesai ditanggulangi pemerintah. Produktifitas rendah dan tidak kompetitifnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di Indonesia membuat kegiatan PHK masih  berlangsung di dalam negeri.

Apalagi  Indonesia saat ini sedang kebanjiran tenaga kerja asing dengan berbagai macam skill yang jelas lebih tinggi kualitasnya dibanding pekerja lokal. "‎Ini alert (sinyal) buat kita. Karena memang masalah dengan perburuhan ini, adalah karena kita yang tidak kompetitif. Produktivitas rendah, tapi kenaikan gaji selalu bermasalah, ini isu besar," ujarnya di Jakarta, belum lama ini.  

Melihat tutupnya perusahaan raksasa-raksasa elektronik dari Jepang yang berdiri di Indonesia, dan Ford, bukan karena masalah produknya tidak bisa ‎kompetitif di Indonesia. Melainkan karena memang mereka harus melakukan efisiensi lantaran kondisi ekonomi global yang sedang melemah.

Di sisi lain, daya beli masyarakat Indonesia sedang turun baik disebabkan perlambatan ekonomi maupun kepercayaan (confidence) konsumen sedang menurun. Sehingga, konsumen memilih menyimpan uangnya dibanding untuk konsumsi. Selain itu, dalam konteks perusahaan Harley Davidson, peningkatan ongkos produksi disebabkan oleh peningkatan pajak impor barang tersebut, seperti pajak barang mewah atas kepemilikan motor ini. Konsekuensinya bisnis ini menjadi kurang menggiurkan lagi.

Ini sinyal hengkangnya sejumlah perusahaan tersebut merupakan lampu kuning bagi pemerintah untuk mempercepat perbaikan dan peningkatan iklim investasi serta melakukan bisnis (doing business) di Tanah Air. Pernyataan ini, sekaligus membantahkan apa yang telah dikatakan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro beberapa waktu lalu, bahwa tutupnya beberapa perusahan asing‎ yang berdiri di Indonesia adalah karena mereka tidak bisa bersaing.

Namun soal kabar PHK besar- besaran dibantahnya, sebab berdasarkan verifikasi yang dilakukan Kemenaker, tidak ada PHK massal.”Pabrik tutup ada, pabrik yang buka juga banyak,” tegasnya menanggapi kabar yang diembuskan KSPI.

Menaker Hanif Dhakiri menuduh pihak penyebar berita PHK besar-besaran yang bisa mencapai 10.000 orang pada awal tahun ini adalah mengada-ada karena tidak memiliki data yang valid. Hanif lalu menantang kalau ada yang punya data tentang PHK massal untuk segera mengklarifikasi nama perusahaan dan jumlah orang yang di PHK. Bahkan Menaker yang selalu terlihat tampil lincah mengklaim saat ini tersedia 184.000 lowongan pekerjaan baru dari 40 perusahaan.

Sayangnya, pekerja yang tersedia masih kurang, hanya sekitar 21.000 orang. Meski demikian pihak Kemenaker tidak menutup informasi bahwa memang terjadi PHK, tetapi masih terdapat lowongan kerja yang lebih banyak. Karena data yang dipublikasikan pihak KSPI dinilai tidak akurat, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani merespon keras dan meminta segera dikoreksi.

Masalahnya, kalau berita PHK besar-besaran itu tidak diluruskan, hal itu bakal berdampak langsung terhadap arus investasi yang sedang digalakkan saat ini dengan berbagai insentif, terutama penyederhanaan izin dan pengurangan pajak. Franky menyatakan semua perusahaan yang disebut-sebut akan melakukan PHK dalam waktu dekat sudah dikonfirmasi dan jawabannya bertolak belakang dari info yang dirilis KSPI.

Terlepas dari masalah akurat atau tidak akuratnya data PHK yang dipublikasi pihak KSPI atau bantahan pemerintah yang menegaskan bahwa tidak benar telah terjadi PHK massal, hal ini telah mengingatkan semua pihak untuk melakukan antisipasi atas timbulnya PHK besar-besaran. Semoga!