KOTA BOGOR 

Disperindag Dorong Produksi Tas Belanja

NERACA

Bogor - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota, Jawa Barat, mendorong produksi tas belanja di kalangan masyarakat seiring komitmen pemerintah menerapkan kantong plastik berbayar.

"Komitmen menerapkan kantong plastik berbayar tujuannya untuk mengurangi sampah plastik, mendorong masyarakat menggunakan tas belanja. Ini peluang untuk produksi tas belanja dikalangan masyarakat dapat meningkat," kata Kepala Bidang Perdagangan, Disperindag Kota Bogor, Mangahit Sinaga, di Bogor, Kamis (11/2).

Dia juga mengatakan, sudah saatnya masyarakat kembali ke tradisi tempo dulu, yakni kebiasaan menggunakan tas belanja saat berbelanja ke pasar maupun pasar modern, baik itu berupa tas keranjang, tas rajut dari jeramin atau di Sumatera disebut dengan "tas kambut", maupun tas buatan tangan lainnya.

"Zaman dulu ibu-ibu kita berbelanja ke pasar menggunakan tas besar, ada yang bentuk keranjang, atau tas rajut dari jerami. Itu tradisi tempo dulu yang sangat bagus untuk dimunculkan lagi," ujar dia.

Menurut Sinaga, seiring perjalanan waktu tradisi menggunakan keranjang belanja mulai ditinggalkan oleh masyarakat, seiring berkembangnya penggunaan kantong plastik yang dinilai praktis dan efisien serta gratis."Kita berharap dengan adanya kebijakan penerapan kantong plastik berbayar ini justru mendorong masyarakat kembali ke tempo dulu, menggunakan tas belanja. Dan meninggalkan kantong plastik," ungkap dia.

Untuk mendukung upaya tersebut, lanjut Sinaga, pihaknya memanggil sejumlah pemilik toko modern dan pengelola ritel guna meminta komitmennya menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar dengan mengurangi penggunaan plastik."Disperindag lebih mendorong stop penggunaan kantong plastik, bukan plastik berbayar. Karena kalau plastik berbayar justru mendorong masyarakat membawa plastik sendiri dari rumah. Sebaiknya, ritel berkomitmen mengalihkan masyarakat menggunakan tas belanja," tambah dia.

Pemerintah Kota Bogor, bersama 21 pemerintah kota di Indonesia berkomitmen untuk menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar guna mengurangi pencemaran lingkingan dari sampah plastik. Komitmen ini disampaikan dalam rapat bersama sejumlah kepala daerah yang dilaksanakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pertengahan Januari lalu.

Sebelumnya, 17 kota yakni Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tanggerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Ambon dan Papua. Saat ini bertambah lima kota yaitu, Jayapura, Pekanbaru, Banda Aceh, Kendari dan Yogyakarta yang menyatakan komitmen menerapkan kantong plastik berbayar.

Kebijakan tersebut akan diuji coba pada 21 Februari 2016 bersamaan dengan peringantan Hari Peduli Sampah Nasional sampai pada bulan Juni mendatang tepat saat dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang kantong plastik berbayar.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dari sampah plastik. Karena saat ini jumlah timbunan sampah kantong plastik terus meningkat signifijan dalam 10 tahun terakhir dimana sekitar 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan oleh masyarakat Indonesia setiap tahunnya.

Dari jumlah tersebut, hampir 95 persen kantong plastik menjadi sampah. Sementara kantong plastik sulit diurai oleh lingkungan. Indonesia merupakan negara kedua di dunia yang menjadi penghasil sampah plastik terbesar yang dibuang ke laut. Ant