Kementerian Pertanian memfokuskan pada peningkatan produksi empat komoditas pertanian strategis selain tujuh komoditas pertanian yang menjadi prioritas swasembada pangan. "Selain tujuh yang jadi prioritas dalam swasembada pangan, Kementerian juga memfokuskan kegiatan dan anggaran tahun 2015-2019 untuk peningkatan produksi empat komoditas sesuai program pemerintahan," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu.

Komoditas tersebut, kata Amran, adalah kelapa sawit, karet, kopi dan kakao yang diupayakan untuk ditingkatkan produksi, produktivitasnya serta nilai tambah dan daya saingnya.

Hal tersebut dibutuhkan, lanjut dia, karena nilai ekonomi dari empat komoditas tersebut yang tidak bisa dianggap sebelah mata yaitu, kelapa sawit Rp31 triliun, karet Rp25,9 triliun, kopi Rp23 triliun dan kakao Rp21 triliun. "Dengan adanya empat komoditas itu, fokus kita menjadi sebelas komoditas pertanian yang memiliki nilai komoditas total mencapai Rp712,4 triliun," ujarnya.

Kendati demikian, Amran menyatakan tidak mengesampingkan komoditas pangan utama, pasalnya nilai keekonomian dari tujuh komoditas tersebut juga sangat tinggi yaitu, padi yang mencapai Rp359,4 triliun, jagung Rp78,2 triliun, kedelai Rp7,7 triliun, gula Rp33,2 triliun, daging sapi/kerbau Rp56,5 triliun, cabai Rp49,4 triliun dan bawang merah Rp27,1 triliun. "Dengan sebelas komoditas yang memiliki nilai eknomi total hingga Rp712,4 triliun tersebut, memiliki kontribusi nyata dalam perekonomian nasional karena sangat tinggi dan menjadi penting sebagai basis kedaulatan pangan sekaligus ruang ekonomi rakyat," ucapnya.

Sebelas komoditas tersebut juga, ujar Amran, berkontribusi dalam ekspor komoditas pertanian yang secara umum rata-rata ekspor komoditas pertanian dalam lima tahun terakhir (2010-2014) mencapai 34,3 miliar dolar AS atau Rp377,3 triliun dengan rincian tanaman pangan sebesar 323,8 juta dolar AS (Rp3,6 triliun), hortikultura 457,9 juta dolar AS (Rp5,04 triliun), perkebunan 32,6 miliar dolar AS (Rp358,7 triliun) dan peternakan 865,3 juta dolar AS (Rp 9,5 triliun).

Sementara untuk nilai ekspor 11 komoditas pangan, Kementerian Pertanian mencatat untuk padi sebesar 1,18 juta dolar AS (Rp 16 milyar), jagung 62,2 juta dolar AS (Rp 842,2 milyar), bawang merah 7,85 juta dolar AS (Rp106,3 miliar), kelapa sawit 17,35 miliar dolar AS (Rp241 triliun), karet 3,69 miliar dolar AS (Rp51 triliun), kopi 1,2 miliar dolar AS (Rp17 triliun) dan kakao 1,3 miliar dolar AS (Rp 18 triliun). "Nilai ekspor 11 komoditas pangan strategis sangat penting dalam menunjang devisa negara sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam perekonomian nasional, ini yang harus kita jaga," ucap dia.

Untuk itu, Amran menambahkan Kementan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mengenai tata kelola pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. "Ini untuk memberantas korupsi sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia dimana KPK membantu kami dalam memberantas korupsi dari proses produksi hingga pasca produksi dan KPPU menjaga dari terjadinya kecenderungan kartel bidang pangan, khususnya dari pasca produksi hingga distribusi," ujar dia.

Kerjasama KPK-KPPU

Selain itu, Kementerian Pertanian menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. "Kami bersyukur permohoman kami untuk bekerja sama sejak tahun lalu kami minta satu orang dari KPK, dari Reskrim tiga, Kejagung dua orang, bisa tercapai hari ini bukan dengan penegak hukum saja tapi juga dengan KPPU," kata Amran Sulaiman.

Dalam penandatanganan MoU itu, Kementan dengan KPK akan bekerjasama tentang tata kelola untuk menindak tindak pidana korupsi serta pemberantasan dan mengatur tata kelola komoditas pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.

Kerjasama tersebut dalam ruang lingkup pertukaran data dan informasi dan pengkajian sistem administrasi dengan pembentukan satuan tugas dalam kedaulatan pangan demi tercapainya penindakan tindak pidana korupsi sesuai regulasi yang berlaku.

Sementara itu, dalam MoU dengan KPPU, Kementan bekerja sama dalam hal pencegahan dan penanganan praktik monopoli serta persaingan tidak sehat di bidang pertanian demi mewujudkan kedaulatan pangan terutama soal distribusi.

KPPU memandang adanya kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga dijadikan celah oleh sebagian pelaku usaha untuk mengambil keuntungan dan akhirnya masyarakat umum yang dirugikan. KPPU juga memandang persaingan usaha dalam bidang pangan hidak sehat karena pihak yang terlibat merupakan orang atau perusahaan yang sama dan tergolong besar dengan jumlah yang relatif sangat sedikit.

Oleh karena itu, KPPU mendorong Kemtan membuat regulasi yang mendorong masuknya pelaku usaha baru di komoditas pangan strategis. Saat ini KPPU tengah memperkarakan 32 fedlooter dalam kasus dugaan kartel daging sapi. Selain itu, KPPU juga tengah menyelidiki dugaan kartel ayam yang difasilitasi Kemtan.

KPPU menemukan adanya indikasi kartel dalam pemusnahan dua juta ekor Indukan Ayam (Parent Stock) yang dilakukan beberapa perusahaan. Kesepakatan tersebut turut diketahui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan dengan alasan untuk mengangkat harga ayam di pasaran yang berada di bawah biaya pokok produksi (BPP) sehingga peternak merugi, terutama dalam 2 tahun terakhir.