Pemerintah Kembali Kaji Studi Kelayakan Kereta Cepat

 

 

NERACA

 

Jakarta - Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Perhubungan kembali mengkaji dokumen studi kelayakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Direktur Jenderal Perekeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko usai peluncuran Asosiasi Penunjang Perkeretaapian Indonesia di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (10/2) mengatakan sebelumnya telah dirancang trase kereta cepat tersebut, yakni Gambir-Bandung.

Hermanto menjelaskan dari Stasiun Gambir ke Halim Perdanakusuma berjarak 12 kilometer, artinya ada potensi penghematan investasi senilai Rp12 triliun. Pasalnya, dia menyebutkan, pembangunan terowongan sepanjang satu kilometer memakan biaya sekitar Rp1 triliun. "Kalau memang benar seperti itu, Rp70 triliun (total investasi) dikurangi saja Rp12 triliun," katanya.

Hermanto mengatakan secara teknis, trase yang telah diberikan izin oleh Kemenhub, yakni Halim-Tegalluar. Trase jalur KA Cepat Jakarta-Bandung sendiri memiliki panjang 142,3 kilometer, terdiri dari empat stasiun, yakni Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar, dan satu dipo di Tegalluar. Kereta Cepat Jakarta-Bandung memakan biaya investasi sekitar Rp70 triliun dan diperkirakan bisa beroperasi pada 2019.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan pihaknya akan merevisi studi kelayakan dan setidaknya membutuhkan waktu satu bulan sebelum diserahkan kepada Kemenhub. Hanggoro tidak menampik adanya potensi pengurangan investasi, namun ia belum mau menyebutkan nilainya. Terkait perubahan studi kelayakan, dia pun akan merekrut konsultan independen.

Rencana investasi kereta cepat yang semula mencapai US$ 5,5 miliar berpotensi turun lantaran adanya pengurangan panjang lintasan. Hanggoro mengatakan, panjang lintasan kereta berkurang lantaran ada perubahan dari awalnya rute Gambir menuju Tegal Luar menjadi Halim menuju Tegal Luar. Yakni, dari semula 150 kilometer (km) menjadi 142,3 km. "Sekarang menjadi Halim- Tegal Luar, jadi cost yang semula US$ 5,5 miliar akan bisa ada perubahan," kata dia. 

Namun sayangnya, Hanggoro tidak mau menyebutkan potensi pengurangan investasi tersebut, sebab saat ini masih dalam perhitungan. "Saya tidak mau berandai-andai," kata dia. Dia menambahkan, perubahan rencana investasi tidak akan mengganggu perjanjian pinjaman perusahaannya dengan kreditur, misalnya dengan China Development Bank. "Revisi FS sedang kami lakukan, kami juga sudah berkonsultadi ke pihak lender dan mereka masih memproses di konsultan independen," ujar Hanggoro.

 

 

BERITA TERKAIT

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta NERACA Jakarta - PT Rukun Raharja, Tbk (IDX: RAJA) telah mengumumkan…

Pemerintah Komitmen Percepat Pengembangan Ekonomi Digital

    NERACA Jakarta – Pemerintah berkomitmen mempercepat pengembangan ekonomi digital sebagai pilar strategis transformasi Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh…

Sumber Daya Air Jadi Prioritas Pembangunan IKN

  NERACA Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan sektor sumber daya air (SDA) dan infrastrukturnya menjadi…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta NERACA Jakarta - PT Rukun Raharja, Tbk (IDX: RAJA) telah mengumumkan…

Pemerintah Komitmen Percepat Pengembangan Ekonomi Digital

    NERACA Jakarta – Pemerintah berkomitmen mempercepat pengembangan ekonomi digital sebagai pilar strategis transformasi Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh…

Sumber Daya Air Jadi Prioritas Pembangunan IKN

  NERACA Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan sektor sumber daya air (SDA) dan infrastrukturnya menjadi…