NERACA

Jakarta - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio memastikan, Rancanangan Undang-Undang Tax Amnesty bakal memberikan dampak positif terhadap industri pasar modal. Menurutnya, melalui penerapan Tax Amnesty akan banyak pendapatan negara yang masuk dari pengenaan pajak tersebut.

Kemudian dana-dana tersebut tentu akan disimpan pemerintah di berbagai instrumen investasi dan salah satunya di reksa dana, tidak hanya perbankan.”Kan begini Tax Amnesty membuat pendapatan pajak naik. Yang kedua, uang yang masuk ditaruhnya pasti nggak hanya di bank tapi juga di reksa dana. Dengan pendapatan pajak naik, spending naik, ekonomi bergerak. Uangnya ditaruh di reksa dana kan pasti buat beli saham dan obligasi," ujar Tito di Jakarta, Rabu (10/2).

Maka dengan begitu, lanjutnya akan berdampak langsung terhadap bursa saham. Alasannya tadi, akan banyak dana-dana masuk ke bursa saham yang pada akhirnya akan menggerakkan kenaikan di pasar modal."Dampak langsung ada. Memang dana terbesar 80% dari pajak. Makanya Tax Amnesty jadi penting. Begitu itu keluar maka spending pemerintah akan jalan. Itu buat saya yakin dan kuat, ekonomi jalan. Apalagi harga minyak turun. Setiap minyak turun kan buat spending masyarakat naik tuh,"jelasnya.

Sebagai informasi, pemerintah sudah mematangkan rencana mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Tarif tebusan yang dikenakan kepada wajib pajak atas kebijakan tersebut juga sudah ditentukan oleh pemerintah. Tarif yang berlaku nantinya dibedakan. Untuk WP yang melakukan repatriasi atau membawa modalnya ke dalam negeri maka dikenakan tarif 1-3%  terhadap selisih nilai harta bersih. Sedangkan untuk dalam negeri dikenakan 2-6%.

Kebijakan ini akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Pengenaan tarif diatur berdasarkan waktu pengajuan. Untuk 1% adalah pada kuartal I sejak pemberlakuan, 2% untuk kuartal II, dan enam bulan terakhir sebesar 3%. Untuk repratriasi, beberapa instrumen nantinya akan disiapkan. Di antaranya adalah obligasi pemerintah maupun deposito perbankan namun pilihannya dikembalikan lagi kepada wajib pajak.

Sejatinya, rancangan UU Pengampunan pajak atau tax amnesty bakal di ketok palu pada Februari ini, namun molor dari target karena terganjal pembahasan revisi Undang Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, parlemen dan pemerintah sepakat untuk menyelesaikan RUU KPK lebih dulu. Alhasil konsekuensi penerimaan pajak, utamanya dari pengampunan pajak yang diproyeksi bisa mencapai Rp 60 triliun kembali terancam.

Banyak yang menduga, penyelesaikan RUU KPK terlebih dulu karena parlemen ingin upaya mengurangi peran dan fungsi lembaga anti rasuah ini berhasil. Namun, buru-buru dugaan ini ditepis Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hendrawan Supratikno yang bilang, parlemen mengebut pembahasan revisi UU KPK untuk bisa dibahas bersama dengan RUU Tax Amnesty. (bani)