NERACA

Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno menugasi dua orang sebagai wakil Kementerian BUMN dalam Tim Divestasi Saham PT Freeport Indonesia untuk ikut menyelesaikan permasalahan divestasi perusahaan tambang tersebut. "Dari kami (Kementerian BUMN) mengutus Pak Aloysius K Ro (Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha), dan Dirut Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin untuk bergabung dengan Tim Divestasi Freeport," kata Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (9/2).

Menurut Rini, penunjukan Aloysius dan Budi Gunadi Sadikin sesuai dengan kapasitas masing-masing dan mewakili Kementerian BUMN. "Mereka sedang dalam proses menganalisasi mengenai harga penawaran saham Freeport Indonesia," tegas Rini. Berdasarkan catatan, Tim Divestasi Saham Freeport merupakan bentukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang wakil-wakilnya merupakan lintas kementerian.

Tim yang terdiri atas unsur Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan tersebut bertugas menghitung kewajaran saham divestasi Freeport yang ditawarkan sebesar 10,64 persen. "Tim sedang menggodok. Saya belum mendapat laporan terkini soal divestasi tersebut," ujarnya.

Kewajiban divestasi saham Freeport tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang diharuskan melepas kepemilikan saham secara bertahap, sebesar 10,64 persen tahun 2016 dan 10 persen pada 2019. Diketahui, Freeport Indonesia mengumumkan harga 10,6 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sebesar 1,7 miliar dolar atau sekitar Rp23 triliun.

Namun Rini langsung merespon dengan menyebutkan bahwa nilai penawaran Freeport tersebut terlalu tinggi, karena tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. "Kami tertarik untuk membeli saham Freeport, namun kami menilai yang ditawarkan terlalu tinggi," tegasnya. Ia pun menambahkan, pihaknya saat ini sedang meminta dua BUMN sekuritas yaitu PT Danareksa (Persero) dan PT Mandiri Sekuritas (Persero) untuk melakukan evaluasi terhadap penawaran yang disampaikan Freeport Indonesia.

Rini pun mengisyaratkan, bahwa BUMN siap masuk Freeport Indonesia dengan mensinergikan kekuatan yang dimiliki empat BUMN Pertambangan, PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Persero.

PT Freeport Indonesia membeber dasar penghitungan divestasi saham 10,64% senilai US$1,7 miliar atau setara Rp23,5 trilun, yang kemudian ditawarkan kepada pemerintah Indonesia. Penawaran harga tersebut berdasarkan asumsi perpanjangan operasi yang akan didapat Freeport setelah 2021.

Sekali pun hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak Freeport atau tidak setelah 2021. "Memang harga saham yang kami tawarkan itu mengasumsikan perpanjangan operasi setelah 2021," kata Director and Executive Vice President Freeport Indonesia Clementino Lamury.

Hal lain yang menjadi dasar harga saham adalah investasi yang telah dikeluarkan Freeport sebesar US$4,3 miliar untuk tambang bawah tanah (underground mining), serta rencana investasi yang akan dikeluarkan dari saat ini hingga berakhir kontrak pada 2021. "Investasi kami di tambang bawah tanah US$4,3 miliar, dan rencana investasi US$15 miliar dari sekarang sampai 2021," urainya.

‎Energy Watch Indonesia (EWI) menilai harga saham yang ditawarkan Freeport tidak masuk akal. Penawaran sebesar US$1,7 miliar dianggap terlalu tinggi, untuk harga saham perusahaan yang sedang jatuh di bursa saham dunia.

Saham Freeport McMoran di bursa saham global turun lebih dari 20% hingga menjadi US$4 per saham. Sehingga untuk 10,64% saham, mestinya hanya seharga US$500 juta. "Kita minta pada pemerintah mengevaluasi dan kalau perlu menolak. Karena terlalu tidak masuk akal," ucap Direktur Eksekutif EWI Ferdinand Hutahaean.