Oleh: Ambara Purusottama

Prasetiya Mulya School of Business and Economics

Tren perlambatan ekonomi global tampaknya mulai menghantui negeri ini. Beberapa sektor dan industri bahkan sudah merasakan terlebih dahulu. Lebih-lebih investasi, untuk menahan beban operasional saja banyak perusahaan yang mulai dirundung kesulitan. Tidak sedikit perusahaan yang gulung tikar karena tidak mampu lagi menahan beban operasional. Efisiensi menjadi sebuah keharusan perusahaan agar tetap berjalan. Kondisi ini memberikan sinyal kuat terjadinya penurunan daya beli masyarakat dan juga meningkatnya pengangguran.

Terkait daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi tumpuan utama perekonomian negeri ini. Saat ini, konsumsi masyarakat berkontribusi 55% sumber total belanja PDB dan berdampak besar pada pertumbuhan. Momentum perubahan struktur demografi Indonesia turut mendukung pola konsumsi yang terjadi di masyarakat dimana usia angkatan produktif lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif. Menjaga daya beli masyarakat menjadi langkah utama yang harus diprioritaskan pemerintah saat ini.

Pemerintah sudah mengambil langkah untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi. Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) menjadi langkah konkret yang dimulai pemerintah pada September tahun lalu. Secara khusus, PKE jilid satu merupakan paket pemerintah yang menekankan pada tindakan antisipatif terkait melambatnya perekonomian global. Intervensi dalam pengendalian inflasi menjadi salah satu cara pemerintah menjaga daya beli masyarakat.

Intervensi pemerintah dalam mengendalian inflasi patut diacungi jempol. Data menyebutkan pada bulan Januari kemarin laju inflasi hanya 0,51% masih dibahwa prediksi BI yang mencapai 0,75%. Melambatnya laju inflasi lebih disebabkan penurunan harga barang yang diatur pemerintah dan terjungkalnya harga BBM. Namun kenaikan harga bahan makanan masih berkontribusi besar terhadap inflasi yang terjadi. Hasil ini seyogyanya tidak membuat pemerintah terlena karena masih banyak tantangan besar lain yang mesti dihadapi.

Pengawasan dan evaluasi perlu terus menerus dilakukan demi keberhasilan program pemerintah. Terlebih terhadap barang-barang yang tidak terkontrol seperti BBM yang dengan sekejap bisa mengerek inflasi. Perlu kita sadari bahwa harga BBM yang berlaku saat ini bisa jadi merupakan anomali dan diprediksi tidak akan bertahan lama. Bisa saja suatu saat harganya merangkak naik dalam waktu singkat. Belum lagi harga BBM sangat dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dollar. Intervensi pemerintah dalam mengendalikan nilai rupiah tentu ada batasnya.

Menjaga kestabilan perekonomian bukanlah pekerjaan mudah. Pemerintah harus terbiasa memprioritaskan masalah yang dihadapi. Pemerintah hendaknya tidak lupa diri sehingga terlalu fokus pada pencapaian tindakan-tindakan antisipatif yang berorientasi jangka pendek. Program jangka panjang juga harus terus dilakukan karena menyangkut keberlangsungan bangsa ini. Poinnya, perbaikan struktural ekonomi bangsa ini harus tetap dilakukan. Ketegasan pemerintah menjadi kunci keberhasilan program-program yang dilakukan.