Guru merupakan profesi mulia karena guru membentuk karakter dan generasi penerus bangsa. Namun, profesi guru masih dipandang sebelah mata oleh sebagian pihak lantaran penghasilan guru yang tak seberapa terlebih untuk guru honorer. Bahkan Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) Sulistyo sempat mengatakan ada guru honorer yang harus rela diberi upah Rp300 ribu per bulan. 

Ia mengaku guru honorer mendapat perlakuan yang sangat menyedihkan dan tak manusiawi. "Guru honorer pada umumnya sudah sangat lama memperoleh perlakuan yang tidak wajar dan manusiawi. Padahal mereka sudah membantu tugas pemerintah dan tugas negara dalam mendidik dan mengatasi kekurangan guru," kata Sulistyo.

Namun begitu, pemerintah tidak tinggal diam untuk menghargai guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas guru honorer dengan peningkatan alokasi anggaran mencapai lebih dari 100 persen.

“Insentif yang bukan PNS, yang dialokasikan anggarannya tahun lalu 43 ribu guru, tahun ini menjadi 108 ribu guru. Anggarannya dari Rp. 155 milyar di 2015, sekarang menjadi Rp. 389 milyar. Peningkatannya lebih dari 100 persen,” kata Mendikbud Anies Baswedan saat Rapat Kerja dengan Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, pekan kemarin.

Kemendikbud juga melakukan peningkatan kapasitas guru honorer dengan pendidikan dan pelatihan bagi guru swasta, dengan program Guru Pembelajar. “Üntuk Guru Pembelajar tahun ini menjangkau 451 ribu guru dengan anggaran Rp. 865 milyar, ditingkatkan dari tahun 2015, yang anggarannya Rp. 262 milyar untuk 131.000 guru. Upaya inilah yang menjadi wilayah tugas dan kewenangan Kemendikbud,” kata Mendikbud Anies Baswedan.

Menurut Mendikbud Anies Baswedan, bukan saatnya lagi membedakan mana guru pemerintah, dan yang bukan. “Semua harus kita dorong, karena semua guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,“ kata Anies.

Masalah guru honorer memang bukan hanya soal pengangkatan yang muncul masalah di hilir seperti sekarang ini. Ada masalah rekrutmen di hulu yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Di sisi lain kelebihan guru atau kekurangan guru di suatu daerah adalah fakta. Dan itu memang harus diselesaikan.

“Kita perlu menata persoalan guru honorer ini lintas kementerian. Kita ingin tingkatkan penataan ini melalui Perpres. Karena beberapa hal menjadi bagian kementerian lain. Tetapi Kemendikbud sudah mengatasi masalah ini di wilayah yang menjadi tugas kami, yaitu meningkatkan anggaran untuk insentif guru swasta atau guru honorer lebih dari 100 persen. Anggaran pelatihannya juga ditingkatkan,” kata Anies Baswedan.

Menurut Mendikbud yang perlu diatur adalah redistribusi guru. “Kalau redistribusi guru bisa dilakukan dengan baik, maka sebagian persoalan bisa kita selesaikan,” kata Anies menambahkan.

Bahkan, Ketua MPR Zulkifli Hasan, mendukung keinginan para guru honorer di Indonesia agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Menurut dia, guru selalu berada di baris terdepan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

"Sumber daya alam saja terbukti tak cukup membuat kita sejahtera. Kita harus meningkatkan sumber daya manusia, salah satunya melalui dunia pendidikan yang dikuasai para guru", kata dia, saat menerima kunjungan sejumlah Pegawai Honorer Indonesia (PHI) di Gedung Parlemen, Senayan.

Ketua PHI, Hasbi, mengatakan, keputusan pengangkatan guru honorer menjadi PNS tinggal menunggu kebijakan Kementerian PAN-RB. Dia berharap MPR bisa menjembatani dan menjadi penyambung lidah, baik kepada presiden maupun menteri PAN-RB. Saat menerima mereka, Hasan yang didampingi anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto, berjanji akan membicarakan nasib PHI kepada pemerintah. Apalagi, rencana menjadikan anggota PHI sebagai PNS sudah disetujui DPR.