NERACA

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) tingkatkan porsi anggaran belanja untuk teknologi informasi (IT) 20% pada tahun 2016 ini menjadi Rp 120 miliar, dari tahun sebelumnya Rp 100 miliar. Pengembangan IT dikatakan Kepala Divisi Pengembangan IT BPJS Ketenagakerjaan Romie Erfianto merupakan wujud dari langkah BPJS TK untuk memberikan transparansi ke para peserta. BPJS TK dalam pengembangan IT, menurutnya menggunakan seluruh kanal. Diantaranya melalui smartphone berbasis Android, Ios, dan Blackberry. 

"Pengembangan mobile application seiring berkembangnya zaman mutlak diperlukan. Di aplikasi ini, peserta bisa mengecek apakah pembayaran dari pemberi kerja tepat waktu dan tepat jumlah. Peserta juga bisa memantau hasil pengembangan dananya. Jadi, unsur transparansi bisa diketahui semua pihak, terutama peserta. Selama ini, banyak karyawan yang tak pernah tahu haknya, bahkan cenderung diabaikan, dianggap uang hilang," ujarnya dalam diskusi Membedah Sistem IT BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Romie menambahkan, BPJS TK juga sedang mengembangkan fitur manfaat yang diharapkan bisa selesai tahun ini. Misalnya saja, peserta bisa melihat status dari klaimnya dan simulasi pensiun. "Apalagi sekarang 10%-30% dana bisa dipinjam untuk pembayaran rumah," katanya.

Di acara yang sama, Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Nasional (PKJSN) Ridwan Max Sijabat mengatakan, dalam era globalisasi seperti saat ini sulit membayangkan jika ada satu lembaga besar seperti BPJS Ketenagakerjaan yang notabene mirip sistem perbankan atau lembaga finansial, tapi tidak  didukung oleh sistem IT yang sangat dibutuhkan. "Tidak mungkin kita selenggarakan jaminan sosial, pelayanan finansial lewat lembaga keuangan besar tanpa dukungan IT yang penuh," ungkapnya.

Melalui IT, BPJS Ketenagakerjaan bisa membawa database kepesertaan maupun sistem operasional dengan mudahnya. Bahkan, layanan bisa lebih cepat diberikan. "Ini keputusan tepat menggunakan IT. Kalau dalam satu hari ada 500 yang minta JHT, kalau manual kan tidak mungkin bisa kita lakukan," ujarnya.

Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan memiliki peserta aktif sebanyak 19,2 juta pekerja dan tidak aktif sekitar 35 juta pekerja. Adapun porsi anggaran belanja untuk teknologi informasi (IT) naik 20% pada tahun 2016 ini menjadi Rp 120 miliar, dari tahun sebelumnya Rp 100 miliar. Pengembangan IT BPJS Ketenagakerjaan sendiri akan menggunakan seluruh kanal. Diantaranya melalui smartphone berbasis Android, Ios, dan Blackberry.

"Pengembangan mobile application seiring berkembangnya zaman mutlak diperlukan. Di aplikasi ini, peserta bisa mengecek apakah pembayaran dari pemberi kerja tepat waktu dan tepat jumlah. Peserta juga bisa memantau hasil pengembangan dananya. Jadi, unsur transparansi bisa diketahui semua pihak, terutama peserta. Selama ini, banyak karyawan yang tak pernah tahu haknya, bahkan cenderung diabaikan, dianggap uang hilang," terangnya.

Romie menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan juga sedang mengembangkan fitur manfaat yang diharapkan bisa selesai tahun ini. Misalnya saja, peserta bisa melihat status dari klaimnya dan simulasi pensiun. Apalagi sekarang 10%-30% dana bisa dipinjam untuk pembayaran rumah.

Di acara yang sama, Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Nasional (PKJSN) Ridwan Max Sijabat mengatakan, dalam era globalisasi seperti saat ini sulit membayangkan jika ada satu lembaga besar seperti BPJS Ketenagakerjaan yang notabene mirip sistem perbankan atau lembaga finansial, tapi tidak didukung oleh sistem IT yang sangat dibutuhkan.

"Tidak mungkin kita selenggarakan jaminan sosial, pelayanan finansial lewat lembaga keuangan besar tanpa dukungan IT yang penuh," katanya. Melalui IT, BPJS Ketenagakerjaan bisa membawa database kepesertaan maupun sistem operasional dengan mudahnya. Bahkan, layanan bisa lebih cepat diberikan.

Hal lain yang menjadi sorotan PKJSN, terkait dengan transformasi BPJS Ketenagakerjaan setelah menjadi sebuah lembaga yang dibawahi presiden. Menurut Ridwan, dalam kurun 6 bulan setelah berubah dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, kinerja yang ditunjukkan sudah on the track.

Bayangkan untuk program jaminan pensiun dalam enam bulan mencapai kepesertaan lebih dari 6,2 juta. Ini tidak mudah dilakukan jika tidak memiliki trust public dan pengelolaan yang transparan dan sistem yang baik melalui aplikasi teknologi informasi,” terangnya.

Dia pun berharap, kondisi yang sudah membaik di BPJS Ketenagakerjaan dapat terus berjalan seiring pembenahan sistem dan penataan organisasi yang saat ini dilakukan. Karena berubah dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan itu bukan hanya perubahan visi dan misi, tapi menyangkut organisasi, sistem dan supporting. Kita harapkan transformasi yang sudah berjalan di BPJS Ketenagakerjaan bisa sampai tuntas dilakukan mereka yang memiliki kompetensi yang sudah ditunjukkan selama ini,” pungkasnya.