Kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pasca reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), yang antara lain menekankan pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran merupakan satu niat baik Yang harus diapresiasi. Namun bila melihat program-program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan selama pemerintahan SBY ini tampaknya tidak akan memberikan daya ungkit yang besar untuk memberantas kemiskinan.

"Bila serius, perintah harus membuat kebijakan terintegrasi meliputi berbagai sektor ekonomi. Jangan sampai kebijakan pengentasan kemiskinan itu hanya retorika dan itu lagu lama,” ujar Prof Dr.Gunawan Sumodiningrat,  Chairman Center for Policy and People Empowerment (CPPE), di Jakarta baru-baru ini.

Pandangan Gunawan ternyata tidak berbeda dengan hasil survei Setara Institute, dimana masyarakat Indonesia menganggap kemiskinan dan korupsi sebagai masalah utama di negara ini. Pemerintah dianggap belum mampu mengatasi masalah tersebut.

Survei yang dilakukan di 10 provinsi  mengungkapkan, sebanyak 36,5% dari 3.000 responden menyatakan kemiskinan sebagai problem paling penting di Indonesia.

Selain kemiskinan, masyarakat juga menganggap korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai benalu yang menggerogoti bangsa ini. Sebanyak 26,8% responden menyatakan hal tersebut. Sedangkan masalah pengangguran disikapi oleh 9,3%.

Setara juga mengukur kegagalan pemerintah dalam berbagai bidang lainnya. Sebanyak 49,7% responden menganggap pemberantasan korupsi belum benar-benar berhasil. Pada waktu yang sama pemerintah juga dianggap belum berhasil menciptakan lapangan kerja oleh 28,7% responden.

Jadi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran bukan semata-mata persoalan program bantuan saja seperti KUR, PNPM, dan sejenisnya. Yang paling utama adalah political will pemerintah dan aparatnya di pusat dan daerah yang harus bersungguh-sungguh, tidak hanya sekadar menjalankan program secara legal formal. Tapi lebih dari itu harus menjadi kewajiban yang didukung oleh moral aparat yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Tidak hanya itu. Sebenarnya program penanganan kemiskinan yang dibuat tim Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I  maupun II selama pemerintahan SBY bukanlah hal baru. Program serupa sudah dijalankan pemerintahan sebelumnya, khususnya di era Orde Baru dulu. Persoalannya pada masa lalu program tidak begitu efektif karena adanya korupsi dan kepentingan politik penguasa. Sayangnya, kondisi terulang kembali saat ini.  

Karena itu, pemerintah sudah saatnya perlu memiliki lembaga khusus untuk penanggulangan kemiskinan yang memiliki otoritas penuh menjalankan program secara terintegrasi. Lembaga ini dianggap perlu karena Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Sosial yang ada saat ini tidak fokus pada pengentasan kemiskinan secara terintegrasi.

Kiranya sangat tepat jika integrasi program dilakukan dengan kebijakan yang melibatkan semua sektor: kementerian dan lembaga negara, BUMN, dan pemerintah daerah. Pemerintah juga harus menggerakkan kembali program padat karya di daerah-daerah.

Memang kita akui jumlah penduduk miskin setiap tahun mengalami penurunan, namun jumlah penduduk miskin yang masih 37 juta orang masih cukup besar. Yang juga perlu dicermati adalah jumlah penduduk yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan yang jumlahnya semakin banyak. Posisi mereka sangat rentan untuk jatuh kembali miskin, sehingga perlu inovasi kebijakan yang tegas dan jelas.