Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah isu keterkaitan penutupan pabrik alat-alat elektronik Panasonic dan Toshiba terkait dengan kegagalan Jepang dalam mengerjakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

NERACA

“Kebetulan kemarin saya berbicara dengan manajemen mereka, intinya sebenarnya mereka bukan menarik tetapi memang karena adanya penurunan kapasitas sehingga melakukan relokasi, dan ini sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kereta cepat ya, ” kata Pramono kepada wartawan sebelum menghadiri pertemuan koordinasi humas kementerian dan lembaga (K/L) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/2).

Seskab menegaskan, tidak ada kaitannya relokasi dengan pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan oleh BUMN China. “Karena di beberapa hal yang nilainya value-nya hampir sama dengan nilai kereta cepat mereka juga mengerjakan. Misalnya di project electricity, kemudian nanti di perhubungan. Sehingga sama sekali tidak ada hubungan urusan kereta cepat,” ujar Pramono.

Disinggung apakah dirinya sudah melakukan konfirmasi langsung, Seskab mengatakan sudah dilakukan konfirmasi karena untuk dilaporkan kepada Presiden. “Sudah, sudah. Kemarin malah mereka yang menelpon karena untuk dilaporkan kepada bapak presiden,” jelasnya.

Terkait dengan relokasi pabrik Panasonic dan Toshiba itu, Seskab Pramono menjelaskan, karena mereka akan pindah ke Bogor, maka tentunya kedua perusahaan itu memberikan pilihan kepada tenaga kerjanya apakah mereka mau pindah ke tempat yang baru. Jika tidak bersedia, lanjut Seskab, kedua perusahaan itu tentunya akan menerima tenaga kerja baru

Sebelumnya, penutupan pabrik itu disebut-sebut sebagai respons balasan dari Jepang karena Indonesia memilih China sebagai mitra pembangunan proyek kereta cepat.

"Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan peristiwa kereta cepat karena ini betul-betul proses yang terjadi pada perusahaan itu sendiri," kata Pramono seperti dikutip dari laman www.setkab.go.id.  

Pramono menuturkan, hubungan Indonesia dengan Jepang tetap baik dan tidak terpengaruh oleh pembangunan proyek kereta cepat.  Dia menyebutkan, Jepang kini berkonsentrasi dalam proyek energi dan perhubungan di Indonesia yang nilainya sama dengan proyek kereta cepat.

"Hubungan Indonesia-Jepang, Indonesia-China, sekarang ini sudah berjalan baik, normal, karena apa pun yang diputuskan oleh pemerintah dilakukan secara terbuka," ujarnya.
Menurut Pramono, Panasonic akan merelokasi para pegawainya. Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan terhadap pegawai yang menolak direlokasi.

Pramono menuturkan, kabar mengenai hengkangnya Panasonic dan Toshiba adalah tidak benar.

Pemutusan hubungan kerja hanya akan dilakukan pada pegawai yang menolak direlokasi. "Intinya bukan menarik diri dari Indonesia, tapi memang adanya penurunan kapasitas sehingga melakukan relokasi," ucap Pramono.

Sebelumya tersiar berita rencana penutupan usaha PT Panasonic Lighting di Cikarang, Jawa Barat, dan Pasuruan, Jawa Timur, serta PT Toshiba Indonesia di Cikarang akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja ribuan pekerjanya.

Ribuan Pekerja

"Sekitar 2.500 pekerja akan di-PHK," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Selasa (2/2).

Said menjelaskan, ribuan pekerja itu terdiri atas sekitar 1.700 anggota KSPI di PT Panasonic dan 970 anggota KSPI di PT Toshiba. Da merinci, sebanyak 600-700 pekerja dari Panasonic Lighting Pasuruan di-PHK pada periode Desember 2015-Januari 2016. 

Sementara itu, Panasonic Lighting Cikarang-Bekasi, sejumlah 900-1.000 karyawan di-PHK untuk periode Januari 2016 sampai dengan Maret 2016.

Kedua pabrik Panasonic Lighting ini resmi ditutup. Pabrik Toshiba di Cikarang-Bekasi pun mengumumkan ditutup pada pertengahan Januari lalu. Saat ini, pekerja tengah dalam proses negosiasi pesangon. Perusahaan akan resmi berhenti beroperasi pada Maret mendatang.

Perusahaan raksasa asal Jepang, Toshiba Corp, memperkirakan kerugian yang lebih besar akan dialami pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut  Reuters ( 4/2), Toshiba mengatakan mereka ditaksir mengalami kerugian di tengah meningkatnya biaya restrukturisasi setelah terjadinya skandal akuntansi sebesar US$1,3 miliar atau setara Rp17,76 triliun (kurs Rp13.665 per USD).

Pihak Toshiba memperkirakan adanya kerugian bersih sebesar 710 miliar yen (USD6,02 miliar) atau setara Rp82,26 triliun dibandingkan dengan kerugian sebelumnya sebesar 550 miliar yen.

Di luar dua perusahaan elektronik raksasa ini, terdapat dua perusahaan elektronik lain asal Korea Selatan yang juga mengumumkan akan menutup pabriknya di Indonesia, yaitu PT Samoin, yang telah mem-PHK 1.200 karyawannya, dan juga PT Starlink, yang mem-PHK 500 orang pekerja. Kedua perusahaan ini telah selesai beroperasi di Indonesia pada Januari kemarin.

Said Iqbal mengatakan, tutupnya Panasonic Lighting dan juga Toshiba ini memberikan sinyal negatif terhadap investor asing yang akan datang ke Indonesia. Selain itu, yang paling buruk menurut Said adalah lantaran Kementerian Perindustrian tidak mengetahui penutupan pabrik ini.

Faktor lesunya industri elektronik ini, menurut Said Iqbal, di antaranya adalah kondisi pasar yang tidak kondusif. Melambatnya pasar global turut memengaruhi pasar domestik. Perlambatan ini mengakibatkan barang produksi menjadi tidak laku di pasaran. Selain itu adalah karena menurunnya daya beli masyarakat.

Manajemen Panasonic Lighting dan Toshiba mengklaim, penutupan pabrik bukan lantaran upah buruh yang tinggi, melainkan karena sepinya pasar dan penurunan daya beli. 

Namun, kata Said, PP Nomor 78 Tahun 2015 mengenai pengendalian upah terbukti menurunkan daya beli masyarakat karena buruh pabrik merupakan pasar utama dari industri padat modal, seperti industri otomotif dan sebagainya. Dengan adanya pengendalian upah, daya beIi menjadi turun sehingga tingkat konsumsi masyarakat pun menjadi lemah.

Dengan PHK, pelemahan daya beli ini, tingkat pertumbuhan ekonomi 2016 yang ditargetkan mencapai 5,3 persen, menurut Said Iqbal, tidak akan tercapai dan hanya akan tumbuh sama seperti 2015 lalu, di level 4,7 persen.

Faktor lain ialah kegagalan paket kebijakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla di tingkat implementasi karena justru banyak perusahaan yang tutup. Faktor ketiga, menurut Said Iqbal, adalah retorika paket kebijakan hanya untuk menyenangkan investor. Padahal, kenyataannya investor memilih wait and see untuk masuk ke Indonesia lantaran banyak yang hengkang.

Kabar memprihatinkan lainnya datang dari PT United Tractors Tbk. Perusahaan alat berat dan pertambangan itu "mengekor" aksi beberapa perusahaan lain yang sudah memangkas jumlah karyawan.

Langkah ini demi mengejar efisiensi biaya operasional. Alasan manajemen United Tractors menempuh cara tersebut ialah karena harga jual batubara yang tak kunjung "mendaki".

"Memang kondisinya sedang sulit, dari harga komoditas anjlok, maka perlu penyesuaian kapasitas produksi," tutur Sekretaris Perusahaan PT United Tractor Tbk Sara Kristi Loebis kepada Kontan, pecan ini.

Manajemen United Tractors menampik program pengurangan karyawan tersebut disebut dengan program pensiun dini. Perusahaan berkode UNTR di Bursa Efek Indonesia itu menyatakan menggelar program pengunduran diri sukarela.

Program hanya berlaku untuk karyawan pada lini bisnis pertambangan. Misalnya, perusahaan itu tak lagi menggelar kerja lembur. Mereka juga memutuskan tak memperpanjang masa kerja karyawan kontrak.

Program pengurangan karyawan tersebut menyesuaikan proyeksi produksi batubara dan penggunaan alat berat yang terjadi saat ini. Sebagai informasi, selain memiliki area pertambangan batubara sendiri, United Tractors juga menawarkan jasa kontraktor pertambangan.

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja membenarkan, Chevron Indonesia telah mengusulkan pengurangan pegawai. Hal itu disampaikan Wiratmaja saat menanggapi kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri hulu migas.

"Kami sudah meminta mereka tetap dioptimalkan. Kalau bisa pengurangan pegawainya natural saja. Kalau ada pensiun, ya pensiun. Namun yang jelas, mereka minta moratorium penerimaan pegawai baru," ucap Wiratmaja, akhir lalu.  

Wiratmaja menjelaskan, keputusan PHK oleh perusahaan minyak asal Amerika Serikat itu bukan lantaran ketiadaan proyek. Chevron kini tengah melakukan perampingan karyawan, buntut penggabungan organisasi yang ada di Kalimantan dan Sumatera.

"Sebetulnya, kalau Chevron itu mem-PHK bukan karena tidak ada proyek. Namun, mereka menggabungkan organisasi yang di Kalimantan dan Sumatera," ucap dia.

Selain Chevron, Wiratmaja menambahkan, belum ada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lain yang mengusulkan pemangkasan karyawan. bari/munib/fba