NERACA

Jakarta - Sekjen Serikat Buruh Sedunia (ITUC) Sharan Burrow menyatakan, pihaknya menolak sistem upah rendah yang terjadi di Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya pemiskinan secara struktural. "Bahkan upah di sini berbeda 100 dolar AS dengan daerah terpencil di Tiongkok, itu menunjukan sesuatu yang salah," kata Sharan dalam konferensi pers di salah satu hotel kawasan Jakarta Pusat, Kamis (4/2).

Menurut Sharan, ada "polling" yang menunjukan 82 persen rakyat Indonesia setuju bahwa sesama pekerja di seluruh Indonesia harus mendapatkan gaji dan hidup yang layak di Indonesia. "Kami ada perwakilan di sini (Indonesia) Kamboja, Korea Selatan, dan lainnya. Kami setuju untuk pekerja dimana pun harus mendapatkan upah layak dan melarang eksploitasi berlebihan demi mendapatkan keuntungan yang banyak," ucapnya.

Pemerintah sebelumnya (mantan Presiden SBY), kata dia, sudah berdiskusi dengan pihaknya dan setuju bahwa pekerja harus mendapatkan upah yang layak "Namun, di era pemerintah yang baru tidak juga melakukan hal itu dan kami harus menekankan kepada pemerintah saat ini untuk memperhatikan upah pekerja," kata Sharan.

Saat ini, kata Sharan, sistem yang diterapkan di Indonesia justru bertentangan dengan Undang-Undang yang dimiliki Indonesia sendiri. Menurutnya, apabila Indonesia tidak melakukan perubahan dan tidak mendengarkan suara pekerja, maka pihaknya akan turut berjuang membela seluruh serikat buruh di Indonesia. "Untuk keberanian anda para pekerja di Indonesia, kami mengucapkan selamat atas keberanian anda untuk melakukan tindakan bersama demi menuntut hak anda," ujarnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kebijakan upah murah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan memiliki andil memperburuk perekonomian Indonesia. "Karena kebijakan upah murah, daya beli masyarakat menurun sehingga perekonomian tidak tumbuh," kata Said Iqbal.

Iqbal mengatakan kenaikan upah minimum berdasarkan formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang diatur dalam PP Pengupahan menyebabkan kenaikan upah pekerja tidak sebanding dengan kenaikan harga barang-barang konsumsi. Imbasnya, tingkat konsumsi menjadi turun dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kondisi perekonomian buruh akhirnya berimbas pada tingkat investasi.

"Kebijakan upah murah juga berimbas pada kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin. Rasio GINI Indonesia saat ini sudah 0,41. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah karena revolusi Arab terjadi saat rasio GINI 0,49 dan revolusi Perancis terjadi saat rasio GINI 0,51," tuturnya.

Iqbal mengatakan pemerintah harus berupaya menjaga tingkat konsumsi. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah memiliki banyak instrumen untuk menjaga konsumsi, salah satunya melalui bantuan langsung tunai (BLT).