Jakarta-Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Untuk urusan yang satu ini, Indonesia dikalahkan oleh Republik Rakyat China (RRC). Demikian terungkap dalam rapat kordinasi di Kantor Menko Maritim dan Sumber Daya untuk membahas persiapan Hari Pers Nasional (HPN) 2016, Selasa (2/2).

Berkaitan dengan hal itu, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli meminta agar Sail of Journalist yang merupakan salah satu kegiatan dalam rangka HPN 2016 juga ikut mengkampanyekan gerakan tanpa sampah plastik. "Kami sedang memikirkan cara terbaik mengurangi sampah plastik di Indonesia. Kita harus sejak dini mendorong penggunaan kantong plastik degradable,misalnya. Juga perlu kampanye yang lebih besar untuk mendukung hal ini," ujar Rizal Ramli.

"Kalau bisa Sail of Journalist nanti juga mengangkat tema tanpa plastik untuk mengurangi volume sampah plastik di lautan," katanya lagi.

Sail of Journalist yang akan diikuti sekitar 200 jurnalis dengan menggunakan KRI Makassar dari Surabaya menuju Lombok merupakan salah satu kegiatan dalam rangka HPN 2016.

Penanggung Jawab HPN 2016, Margiono, menyambut positif usul Rizal Ramli itu. Bahkan Margiono mengatakan peserta Sail of Journalist sebaiknya tidak membawa barang bawaan berbahan plastik. "Sail of Journalist nanti bebas dari sampah plastik," kata Margiono.

Senada dengan hal itu, Ketua Panitia HPN 2016, Teguh Santosa, mengatakan pihaknya akan mengimbau peserta Sail of Journalist untuk tidak membawa materi plastik  "Kita mendukung usulan dari Pak Menko Maritim, Sail Of Journalist akan menjadi Pelayaran Tanpa Plastik," kata Teguh.

Volume sampah plastik di Indonesia memang cukup mengkhawatirkan. Hasil penelitian dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, baru-baru ini menemukan fakta bahwa Indonesia memproduksi 1,23 juta metrik ton sampah plastik per tahun. Indonesia hanya kalah dari China yang menyumbang 3,53 juta metrik ton sampah per tahun. Hasil ini bermula dari riset mengenai asal muasal sampah-sampah plastik yang berada di lautan.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya menggelar rapat koordinasi pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2016, Selasa pagi (2/2). Rakor dipimpin langsung Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli.

Dalam rapat ini panitia melaporkan perkembangan terakhir mengenai persiapan perhelatan HPN 2016 yang akan dipusatkan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menko Maritim Rizal Ramli berbagai kegiatan HPN 2016 terutama yang berkaitan dengan upaya mempromosikan pariwisata nusantara dan bakti sosial berupa operasi katarak. Rizal juga kembali menegaskan bahwa Presiden RI Joko Widodo akan hadir pada acara puncak HPN 2016 tanggal 9 Februari. "HPN kali ini berbeda dengan HPN tahun sebelumnya. Saya senang karena teman-teman penyelenggara terlihat begitu bersemangat dan merancang kegiatan yang bermanfaat," uarnya.  

Dia mengatakan setelah perhelatan HPN 2016 dirinya akan membawa menteri-menteri terkait untuk pengoptimalan pembangunan KEK Mandalika. "Pembangunan pantai di Lombok selama ini belum ada master plan yang serius. Kita saat ini telah menunjuk satu manajemen untuk mengelola KEK Mandalika," kata Rizal.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana HPN 2016, Teguh Santosa mengatakan, persiapan HPN 2016 sudah mencapai 95 persen pada H-3. Panitia juga sudah berulang kali mengecek kesiapan KRI Makassar yang akan digunakan untuk kegiatan Sail of Journalist dari Surabaya menuju Lombok.

Puncak acara HPN 2016 berlangsung pada 9 Februari bersama Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi direncanakan ikut dalam penghijauan di areal Bandara Internasional Lombok. Setelah itu Presiden dijadwalkan meninjau operasi katarak di Rumah Sakit Praya, Lombok Tengah,  sebelum menghadiri acara puncak HPN 2016 di Pantai Kuta, KEK Mandalika, Lombok.

Dalam rakor dengan Menko Maritim, selain Panitia HPN 2016 hadir juga Penanggung Jawab HPN 2016, Margiono, perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, perwakilan Kementerian Pariwisata, perwakilan TNI Angkatan Laut dan perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi NTB. (fba)