Jakarta – Rencana importase daging sapi dari India yang disusun pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi jilid IX, dinilai bukan solusi tepat menurunkan harga daging dalam negeri. Wakil Ketua Kamar Dagang Industri Bidang Budidaya Peternakan dan Kemitraan Yudi Guntara Noor, mengatakan untuk menurunkan haga daging nasional, pemerintah mesti melakukan perbaikan industri peternakan dari hulu hilir. “Khusus soal paket ekonomi IX, kami mendukung setiap kebijakan untuk perbaikan kesejahteraan peternak, namun kami menolak impor kedatangan daging dari India,” ujarnya dalam forum diskusi publik Bincang-Bincang Agribisnis di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Kamis ( 4/2).

Menurut Yudi, pangkal utama terjadinya lonjakan harga daging dalam negeri, karena pemerintah kerap mengeluarkan kebijakan yang kontradiktif dengan kebijakan sebelumnya, sehingga menimbulkan keresahan pelaku usaha dalam negeri, “Konstitusinya ada, Undang-Undangnya ada, permendag ada, permentan, tinggal bagaimana melaksanakan hal itu, sehingga itu bottle neck atau sumbatan bisa ditanggulangi,” ujarnya.

Yudi mengingatkan, melimpahnya bahan baku olahan bukan jaminan turunnya harga daging secara keseluruhan. “Jangan semua membebankan kenaikan harga kepada harga bahan baku, sehingga harga yang akan dijual tidak terkerek naik,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Nanang Perus, salah seorang peternak lokal. Menurutnya masuknya daging asal India hanya akan membuat petani lokal sengsara. Nanang menyatakan salah satu upaya untuk menurunkan harga daging dalam negeri dengan peningkatan populasi sapi ke depan. Saat ini populasi dalam negeri terus berkurang, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. “Peternak harus mendapatkan insentif dari pemerintah untuk milsanya IB, Betina Bunting dan adanya kenaikan harga dari petani, swasembada itu hanya bisa dicapai dengan populasi yang cukup,” ujarnya.

Namun pendapat itu ditentang Ketua Umum Ishana Mahisa, menurutnya untuk menekan lonjakan harga daging sapi saat ini, pemerintah harus berani membuka seluasnya impor daging dari negara yang bebas PMK. Pemerintah lanjut dia, jangan hanya menggantungkan pasokan daging dari Australian dan New Zeland. “ yang diimpor itu bukan ternak hidupnya, India itu mengimpor ke hampir 84 negara di dunia, sepanjang aman tidak masalah,” ujarnya.

Selain pengenan bea masuk, upaya lain yang bisa ditempuh pemerintah untuk meningkatkan populasi yakni buka impor indukan potensial, perbanyak kriteria peternak rakyat atau SPR, serta lakukan koordinasi antar kementerian atau kelembagaan dalam mengurusi persoalan daging sapi nasional. “Jangan kemudian menjadi ego sektoral antar lembaga dan Kementerian,” ujar dia.

Hal yang sama disampaikan Direktur Utama PT Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati, menurutnya penerapan kapal ternak KM Camara Nusantara harus dibarengi dengan penyediaan populasi yang cukup, saat ini populasi sapi lokal terbilang rendah untuk menopang kebutuhan nasional khususnya Jabodetabek. “Jakarta membutuhkan 650-750 ekor sapi dipotong per hari, kami hanya mendapatkan dua kali sebulan, bagaimana bisa menutupi kebutuhan,” ujar dia heran.

Untuk itu lanjut dia, untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat yang terus bertambah setiap tahunnya pemeritah diminta cepat tanggap untuk membangkitkan populasi sapi lokal, sebab dengan upaya itu, jumlah populasi lokal bakal kembali meningkat. “Data populasi bukan untuk dipolitisasi, jangan sampai sapi lokal menjadi justru tidak ada,” ungkap dia.

Pola Kuota

Sementara itu, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sukarni mengatakan, kenaikan daging disebabkan pola kuota yang diterapkan, untuk menekan itu lembaganya merekomendasikan penghpusan kuota dan kembali menggunakan bea masuk. “Coba lakukan perbaikan kebijakan pemerinta yang bersifat tumpang tindah misalnya dalam soal importase daging dari India mengenai kekhawatiran masuknya PMK, sehingga kebijajakan yang dikeluarkan akan mengayoami berbagai kepentingan,” kata dia.

Sementara itu Kepala Sub Bagian Bahan Pokok Agro Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan Sri Harjono, rendahnya harga sapi peternal lokal disebabkan belum terfokusnya bisnis yang digarap mereka untuk berorientasi pada bisnis besar, sehingga ternak yang dijual hanya dikeluarkan pada saat membutuhkan modal. “Kemudian lakukan peningkatan populasi di sentra-sentra sapi lokal nasional agar jumlahya bertambah,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Viva Yoga Mauladi menilai, kesemrawutan persoalan daging sapi nasional disebabkan tumpang tindihnya kebijakan pangan yang di keluarkan Kementerian Pertanian, sehingga dampaknya dirasakan pelaku usaha fedloter, feedmill hingga harga yang mahal bagi masyarakat. “Anehnya lagi seringali Kementan ini selalu menyalahkan pelaku usaha,” ujar dia.

Ia mencontohkan soal rembesan sekitar 670 ibu ton jagung ilegal di pelabuhan Tanjung Priok, seharusnya pemerintah memusnahkan barang itu atau melakukan ekspor kembali terhadap barang tersebut. Namun dalam kenyataannya justru barang tersebut meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyerapnya. “Saya menangkap ada koordinasi yang tidak jelas antar kementerian soal menyangkut pangan nasional,” ungkapnya.

Politisi Partai Amanat Nasional ini mengkritisi buruknya data pangan nasional yang dikantongi pemerintah mulai padi, jagung, hingga daging, sehingga kondisi itu berdampak pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. “Kementan selalu melebihkan produksi, datanya dari mana, datanya dari BPS, sudah menjadi komoditas politik data pangan, coba cek tidak ada satu pun kepala daerah yang menyatakan komoditas di daerah saya turun,” papar dia.

Untuk menangani persoalan pangan ke depannya, lembaganya meminta pemerintah segera merealisasikan terbentuknya Badan Pangan Nasional (BPN), sehingga semua pemerintah bisa fokus menanganinya. “Peningkatan populasi kita itu terlambat, tambah populasi itu dengan impor betina prodktif, cegah pemotongan betina produktif di RPH,” pungkas dia.