Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah jangan terlalu banyak guna dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai kehilangan momentumnya. "Tidak perlu terlalu banyak paketnya, yang penting yang sudah ada segera diimplementasikan dulu," katanya di Jakarta, Rabu (3/2).

Bahlil meminta pemerintahan Jokowi-JK memprioritaskan upaya mengimplementasikan paket yang sudah diluncurkan, daripada menambah paket lainnya. Dia lebih mendukung penguatan kualitas dan dampak paket yang sudah ada daripada menambah berbagai paket lainnya. Menurut dia, bila paket itu terlambat turun ke bawah atau lambat terimplementasi, dikhawatirkan paket ini akan kehilangan momentum atau tidak relevan lagi.

Bahlil mencontohkan saat ini harga minyak dunia sedang anjlok dan diikuti penurunan harga BBM untuk industri. "Penurunan harga minyak dunia ini tidak kekal, hanya sementara. Nanti juga naik lagi." kata Bahlil. Selain itu, ujar dia, paket ini juga harus memanfaatkan stabilitas rupiah, redahnya fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan menguatnya kekuasaan eksekutif.

Untuk itu, lanjutnya, berbagai pihak terkait juga jangan sampai meninggikan turbulensi politik sehingga bila sudah mau pemilu lagi di masa mendatang membuat politik menjadi gaduh sehingga kehilangan momentum.

Bahlil berharap paket kebijakan besar bidang ekonomi memiliki terobosan baru, membangkitkan optimisme dunia usaha dan pasar terhadap perekonomian nasional.“Kalau hanya repackaging bahan dari yang sudah-sudah atau yang lama, ya bisa anti klimaks lagi. Kita harapkan ada terobosan baru dan mampu bangkitkan optimisme dunia usaha dan pasar,” ujar

Kebijakan besar yang akan diambil pemerintah tidak bisa hanya biasa-biasa saja atau sekedar memoles-moles apa yang sudah ada. Namun ada sesuatu yang besar, baru, bersifat fundamental, konkrit, dan berdampak langsung dalam jangka pendek sehingga dunia usaha dan pasar merespon secara positif bahkan antusias memperkuat ekonomi dan investasi domestik.

Bahlil mengatakan, belajar dari pengalaman sebelumnya, paket-paket ekonomi sebelumnya hanya disambut dingin oleh investor, dunia usaha, dan pasar. Dia mencontohkan, dipaket-paket sebelumnya tidak ada terobosan disektor pembiayaan. Meskipun insentif fiskal  sudah berjubel, namun pembiayaan dari lembaga keuangan tetap saja seperti seperti biasa.

Sebab itu, Hipmi berharap agar cakupan paket kebijakan ini tersinergi dengan lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia agar kebijakan nantinya dapat lebih feasible secara makro prudensial namun juga dapat mendorong sektor peran keuangan lebih ekspansif.

Menurutnya, saat ini terjadi ketimpangan (gap) yang besar antara sektor keuangan dan sektor riil. Di satu sisi, sektor keuangan tumbuh atraktif, disini lain sektor riil semakin terpuruk. "Contoh lagi disituasi semacam sekarang saja,  NIM (net interest margin) bahkan naik menjadi di atas 5 persen. Sedangkan industri non migas  lainnya terus menurun, lama-lama bisa dibawah 6 persen,” papar Bahlil. 

Dia juga menantang pemerintah berani mengambil kebijakan yang dapat memulihkan perekonomian meski kebijakan tersebut kemudian tidak populer. Misalnya masalah pertambangan, kepastian hukum, serapan anggaran, ketatnya regulasi di perikanan, hambatan-hambatan ekspor, dan fiskal. “Di sektor-sektor ini harus dideregulasi atau pelonggaran, relaksasi dan sejenisnya. Yang terjadi sekarang terjadi pengetatan dimana-mana. Mana ada investor berminat,” beber Bahlil.

Menurutnya, faktor inilah yang memperkuat ekspektasi akan perlambatan ekonomi nasional sehingga pasar masih melihat fundamental ekonomi Indonesia masih melemah ke depan. Kendati pasar global bergejolak, lanjut Bahlil, semestinya perekonomian masih dapat tertolong dengan memperkuat dan menjaga pasar domestik. Pasalnya, pasar domestik ukurannya sangat besar dan terbukti mampu menopang perekonomian saat krisis keuangan pada 2008.”Masalahnya pasar domestik ini tidak terjaga dan ikut melemah dari sisi demand. Apalagi belanja modal pemerintah sangat lambat,” pungkas dia.

Implementasi Lemah

Sementara itu, berdasarkan kajian Hipmi Reseacrh Center, sebagian besar paket ekonomi yang telah diluncurkan masih terganjal di meja kementerian.Walaupun pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan pemerintah (PP), namun sejumlah regulasi seperti keputusan menteri (Kepmen), peraturan menteri (Permen), peraturan kepala (Perka), hingga surat edaran (SE) belum juga terlaksana.

Padahal, birokrasi pada tingkat paling bawah sedang menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. “Di lapangan itu, petugas masih bilang belum ada juklaknya dan tidak ada pedoman bagi pelaku bisnis. Sedangkan, yang namanya paket ekonomi di atas itu kan masih umum dan abstrak, konkritnya dibawah ini apa,” ungkapnya.

Bahlil mengatakan, pengejawantaan paket ekonomi sampai level eksekusi ini merupakan ruh dari paket stimulus.“Kalau bisa paket-paket lainnya nanti ketika diluncurkan langsung satu paket dengan PP hingga Permen dan SE dirjen, plus juklaknya,” ujarnya.

Seiring dengan itu, pelaku industri berharap agar segera dilakukan penyesuaian harga energi listrik dan gas untuk industri. Momentum ini jangan terlewatkan mumpung harga BBM sedang anjlok hingga 70% dalam 15 bulan terakhir. (iwan)