Komentar Para Pengamat - Pengusaha Merusak Paradigma dan Tatanan Demokrasi?

Pengamat Politik yang juga Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi menegaskan, masuknya pengusaha dalam sistem pejabat publik dan internal pemerintah merubah paradigma tujuan dari demokrasi itu sendiri. “Masuknya pengusaha dalam dunia partai atau politik merusak demokrasi di Indonesia,” tegas Ucok kepada Neraca.

Ucok menilai, ada dua hal yang mendasar kenapa pengusaha merusak sistem politik demokrasi di Indonesia. Pertama, masuknya mereka di dunia politik untuk memperkaya diri. Kedua, mengamankan aset mereka. “Makanya politik dan pemerintahan di Indonesia menjadi kacau karena menjadi politik binis,” tegas dia lagi.

Selain itu juga, saat ini banyak partai politik yang mengejar para pengusaha untuk menjadi donatur partai. Tanpa pengusaha akan sulit partai politik di Indonesia berkembang maju. “Banyak sekarang partai politik yang tidak berkembang karena minimnya pengusaha didalamnya. Partai mereka kesulitan dalam pendanaan makanya partainya mati,” ujar Uchok.

Karena sejatinya, seharusnya anggota dewan, pejabat publik bekerja untuk melayani masyarakat. Tapi sedikit banyak ini ditanggalkan. Mereka lebih banyak garap proyek untuk kepentingan pribadi dan golongan. “Makanya negeri ini tidak akan pernah maju jika orang di pemerintahannya seperti itu. Karena korupsi berkembang dan subur di negari ini,” paparnya.

Sementara itu, menurut pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Hariyadi, dunia politik memang menjadi daya tarik bagi semua profesi, tak terkecuali pengusaha. Sementara itu, Dia juga menilai, kedudukan kekuasaan juga dapat digunakan untuk meraih material lainnya bagi sejumlah orang. "Dunia politik itu dunia yang tidak boleh dibatasi dengan profesi apa pun. Dia menjadi daya pikat bagi profesi-profesi lain karena dalam persepsi orang kedudukan kekuasaan menjadi tidak sekadar utama tapi juga membuka akses untuk meraih material," kata dia.

Bicara bisnis dan politik pasti memiliki hubungan 'simbiosis mutualisme' atau keterkaitan yang sangat kuat,  menurut Hariyadi, dalam dunia bisnis pasti akan membutuhkan payung politik. Payung politik ini sangat berguna bagi para pengusaha untuk mengamankan serta memudahkan akses bisnis mereka.

Kendati demikian, keberadaan para pengusaha dalam dunia politik ini disebut Hariyadi memang saling menguntungkan, baik bagi pengusaha itu sendiri maupun bagi partai politik. Karakter negosiasi yang memang lekat dengan para pengusaha, sangat dibutuhkan dalam dunia politik. "Saling menguntungkan orang bisnis masuk politik," kata Hariyadi.

Namun, ia pun menegaskan, bagi profesi apa pun yang kemudian turut terjun dalam dunia politik, harus mengikuti aturan dan etika politik. "Dia tidak bisa memainkan peran dengan perhitungan bisnis. Seperti melakukan pola transaksional," jelas dia.

Sedangkan menurut Pengamat politik dari Sugeng Sarjadi Syndicate (SSS) Sukardi Rinakit, menuturkan bahwa konglomerat dengan uangnya yang pada awalnya membiaya partai, pada akhirnya menguasai partai. Di mana, kader partai harus tunduk pada keinginannya. "Maka, terjadilah konglomerasi politik. Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan arogansi politik,'' kata Sukardi.

Bahaya dari konglomerasi adalah partai politik dapat dijadikan bumper atau perisai untuk melindungi kepentingan bisnis sang konglomerat. Selain itu, juga menimbulkan patronase kader parpol. Sehingga, mengancam perkembangan demokrasi di Indonesia.

 

Sering Disalahgunakan

 

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai selama ini kedudukan para pengusaha dalam politik sering kali disalahgunakan untuk memperluas kepentingan bisnisnya, seperti memperluas akses serta pasar bisnis. Kendati demikian, ia menilai, terjunnya para pengusaha dalam dunia politik merupakan hal yang wajar. "Ketika menjadi politikus orientasinya beda dengan usaha. Harus putus hubungan dengan bisnis. Apalagi menggunakan kekuasaan politik untuk bisnis. Jangan sampai kekuasaan politik itu untuk kepentingan bisnis," tegas dia.

Ade mengatakan, terdapat berbagai modus korupsi yang biasanya dilakukan. Ia menjelaskan, biasanya pemilik kepentingan akan masuk dalam kancah politik, seperti DPR, dengan memilih komisi yang berhubungan dengan bisnisnya. Tentu hal ini dilakukan agar dapat mempermudah akses proyek dan perizinan lainnya.

Menurut Ade, selama ini memang partai politik membutuhkan dana yang sangat besar. Dana inipun dapat diperoleh dari para pengusaha yang masuk dalam partai politik tersebut sehingga setidaknya ia dapat turut membiayai parpol.

Di sisi lain, pengusaha membutuhkan akses kebijakan untuk memproteksi bisnisnya. Kondisi yang saling menguntungkan inilah yang tak dapat dilepaskan antara pengusaha dengan partai politik.

Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Saiful Umam, menyatakan, keberadaan pengusaha dalam tubuh parpol adalah sebagai penyedia dana sehingga parpol dapat terus bergerak. Jika mereka menjadi anggota dewan, itu tak menutup kemungkinan pengusaha tersebut akan memanfaatkan kekuasaan guna memuluskan bisnisnya. Proyek pemerintah dapat direkayasa agar dapat ditangani perusahaan yang dikelolanya.

Karena itu, dia mengatakan, keterlibatan pengusaha dalam politik akan merusak citra independensi perusahaan yang dipimpinnya. Perusahaan-perusahaan yang dikelola  para politikus  dikhawatirkan bakal dimanfaatkan untuk kepentingan suksesi mereka meraih kursi kekuasaan. (agus)

 

 

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…