NERACA

Jakarta---Permintaan subsidi 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tahun anggaran 2012 terkait dana public services obligation (PSO) diperkirakan mencapai  Rp3,109 triliun. Adapun empat BUMN yang mengajukan PSO tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pos Indonesia (persero), PT Pelni (Persero), dan Perum LKBN Antara.

Permintaan subsidi terbesar datang dari, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero Ignasius Jonan, yang mengajukan PSO sebesar Rp1,3 triliun pada 2012. Dana ini akan digunakan untuk pembatasan okupansi sebesar 100% di mana kereta api jarak jauh tidak akan ada penumpang yang berdiri sepanjang memiliki karcis.

Selain itu, kata Jonan, dana PSO ini akan digunakan untuk reservasi tiket untuk ekonomi secara online, penyediaan fasilitas khusus, penekanan angka keterlambatan KA ekonomi kepada seluruh penumpang, dan sistem boarding di stasiun untuk meningkatkan keamanan. "Pemanfaatannya untuk membiayai perawatan sarana, pegawai dan awak KA, BBM, pajak serta fasilitas penunjang perkeretaapian," ujarnya

Sedang Direktur Utama PT Pelni Persero Jussabella Sahea, mengaku kebutuhan PSO PT Pelni mencapai Rp916,7 miliar. Sementara yang disetujui dalam APBN hanya Rp897,6 miliar. "PSO 2012 ini untuk memenuhi 23 kapal yang dikelola oleh Pelni. Kami mengharapkan PSO dapat dicairkan dengan cepat jangan jauh dibelakang sehingga perseroan harus mencari pinjaman," terangnya

Menurut Jussabella, PSO ini juga dialokasikan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) yang mana pembayarannya harus di muka. Tiap harinya, perusahaan harus mengeluarkan dana untuk BBM sekira Rp2,5 miliar. "Sehingga tiap tahunnya kami membutuhkan dua juta liter. Memang hanya 10% BBM subsidi yang kami gunakan," paparnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum LKBN Antara, Muchlis Yusuf mengharapkan dana PSO Tahun Anggaran 2012 sekira Rp84,799 miliar. "Pada pelaksanaan PSO 2012, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik bersama Perum LKBN Antara merencanakan status kepemilikan yang memiliki nilai tambah yang diharapkan akan berdampak lebih baik bagi masyarakat," ungkap Muchlis.

Sementara Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero I Ketut Marjana mengungkapkan PSO yang diusulkan sekitar Rp808,149 miliar pada 2012 mendatang. "Dana PSO akan digunakan untuk menyediakan dan mempertahankan kapasitas serta operasional Layanan Pos Universal (LPU) di daerah secara ekonomis tidak layak bisnis," pungkas Ketut. 

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN, Sumaryanto Widayatin, mengusulkan adanya mekanisme baru mengenai pencairan Public Services Obligation (PSO) terkait dengan keterlambatan pencairan subsidi terhadap sejumlah BUMN. Intinya, pencairan PSO tersebut agar langsung kepada dirjen anggaran dan tidak melalui kementerian yang terkait. "Saya rasa mekanisme pencairan harusnya langsung saja kepada dirjen anggaran, tidak melalui menteri teknisnya sehingga pencairan PSO ini bisa berlangsung dengan cepat,”pungkasnya. **sahlan/cahyo