Kebijakan pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah berlaku efektif mulai 1 Januari 2016. Menghadapi kondisi arus bebas barang, jasa, tenaga kerja terampil, modal dan investasi setidaknya akan membuat negeri ini harus mau tidak mau, suka tidak suka, berbenah diri secara serius jika ingin unggul dalam persaingan di kawasan MEA yang sudah di depan mata.

Karena itu, salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar survive dalam kancah MEA, adalah meningkatkan kapasitas distribusi pendapatan rakyat agar mampu mengatasi persoalan kesenjangan ekonomi dan sosial yang sekarang terjadi di negeri ini.

Karena berdasarkan survei Bank Dunia pada 2014, sebagian besar responden menilai distribusi pendapatan saat ini tidak setara dan mendesak pemerintah Indonesia untuk bertindak ekstra cepat mengatasi masalah ketimpangan. Fakta mengungkapkan, dalam 15 tahun terakhir terlihat koefiensi Gini yang mengukur ketimpangan sebuah negara semakin membesar di Indonesia, naik dari 0,30 pada tahun 2000 menjadi 0,41 pada 2013.

"Ketimpangan itu berdampak negatif menghalangi potensi pertumbuhan negara dengan risiko meningkatnya ketegangan sosial," ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia Di Indonesia Rodrigo Chaves di Jakarta, belum lama ini.

Menurut dia, meskipun pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia mengesankan, kesetaraan dalam pertumbuhan lebih sulit tercapai. Kalangan mampu jauh lebih cepat dari mayoritas masyarakat. Indonesia berisiko mengalami pertumbuhan yang lebih lambat serta konflik sosial apabila terlalu banyak masyarakat Indonesia tertinggal.

Kita melihat kekhawatiran masyarakat mengenai implikasi jangka panjang ketimpangan turut mempengaruhi 60% responden survei, sehingga rela apabila pertumbuhan ekonomi lebih rendah asalkan ketimpangan juga berkurang.

Kendati demikian, tidak harus memilih antara pertumbuhan atau ketimpangan yang mengecil karena riset terbaru menunjukkan bahwa rasio Gini yang lebih tinggi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan stabil. Pemerintah Indonesia menetapkan target sasaran untuk menurunkan koefisiensi Gini menjadi 36 pada 2019

Bagaimanapun, Indonesia pernah berhasil melalui transformasi yang mengagumkan dalam lima belas tahun terakhir. Angka kemiskinan nasional telah berkurang setengahnya, dari 24% pada 1999 menjadi 11,3% pada 2014. Rerata pertumbuhan ekonomi bertahan di angka sekitar 6% dalam dasawarsa terakhir. Indonesia juga menjadi anggota G-20, satu-satunya dari Asia Tenggara.

Namun, perjalanan menuju kesejahteraan bersama masih belum selesai. Indonesia menurut penilaian Bank Dunia, berisiko tidak membantu rakyat miskin yang sangat rentan. Pengentasan kemiskinan mulai stagnan, dengan penurunan yang mendekati nol pada tahun 2014. Ketimpangan pendapatan naik dengan cepat dan hampir sepertiganya berasal dari ketimpangan kesempatan.

Hasil survei lembaga keuangan internasional itu mengungkapkan, sejumlah anak-anak yang sehat dan terdidik hidup berdampingan dengan anak-anak yang menderita malnutrisi, tidak mampu belajar di sekolah, dan putus sekolah terlalu dini. Ini menggambarkan ketimpangan antar daerah juga mencolok: hanya 6% anak di Jakarta yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi, sedangkan di Papua, 98% anak tidak memiliki akses sanitasi yang layak.

Ketimpangan seperti ini menghambat prospek segmen-segmen masyarakat dari generasi ke generasi. Namun, pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi ketimpangan sebagai hambatan terhadap pertumbuhan dan menetapkan target penurunan ketimpangan.

Patut disadari, ketimpangan adalah isu yang kompleks, melibatkan banyak faset kehidupan dan banyak pelaku. Laporan Bank Dunia ini setidaknya dapat mendorong terwujudnya kebijakan publik yang berbasis bukti, dan didukung oleh informasi dan pengalaman dari negara lain yang telah sukses menurunkan ketimpangan.

Yang diinginkan dan dibutuhkan oleh rakyat adalah Indonesia tanpa kemiskinan. Indonesia adalah negara yang diimpikan oleh rakyat miskin, dimana masyarakat miskin mendapatkan peluang yang sama untuk menikmati kemakmuran negara. Ini bukanlah agenda redistribusi perekonomian dengan ukuran yang tetap.