Renegosiasi Kontrak Karya Terlalu Hati-Hati

Rabu, 26/10/2011

NERACA

Jakarta----Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral mengakui berhati-hati terkait upaya renegosiasi kontrak karya pertambangan. Masalahnya sensitivitas kontrak, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. "Ada `sensitivity` kontrak, makanya kita tetap harus hati-hati," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karyodi Jakarta,25/10

Kehati-hatian itu, kata Waryono, dengan harapan lebih mementingkan kepentingan nasional, sesuai dengan amanat presiden. "Renegosiasi tetap kita jalankan semaksimal mungkin. Sebab bagaimana pun, ini merupakan amanat dari presiden," tambahnya

Terkait renegosiasi tersebut, menurut dia, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan demi kepentingan nasional. Selain itu, kata Waryono, pemerintah juga tetap akan terus melihat perkembangan renegosiasi tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. "Yang jelas renegoisasi ini kita akan pantau terus sesuai dengan undang-undang yang berlaku," tegasnya

Saat ini pemerintah tengah melakukan renegosiasi kontrak karya tambang karena kontrak karya tambang yang berlaku saat ini dinilai belum menguntungkan Indonesia.

Ditempat terpisah, masyarakat Papua mengadu masalah PT Freeport pada Komisi IX DPR terkait permasalahan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Padahal sudah banyak korban yang berjatuhan akibat konflik di PT. Freeport .

Menurut juru bicara masyarakat Papua yang berada sekitar PT Freeport, Solihin menjelaskan persoalan keamanan ataupun teror di Timika yang terjadi sejak tahun 2009 secara tidak langsung telah membuat kehidupan masyarakat sekitar PT freeport tidak tenang dan terus dihantui ketakutan akibat teror dari kelompok tertentu.

Selain itu, saat ini juga tidak sedikit keluarga karyawan Freeport dan wakil masyarakat di kawasan perusahaan yang terisolir dan yang merasa terancam pasca aksi mogok para buruh PT Freeport di Timika sehingga membutuhkan adanya bentuk jaminan perlindungan keamanan dari pemerintah.

"Sejak tahun 2009 hingga sekarang hampir seluruh warga masyarakat ataupun pekerja telah kehilangan rasa aman akibat teror oleh kelompok-kelompok yang sampai saat ini tidak diketahui. Belum lagi adnaya blokade yang sangat merugikan masyarakat karena bahan pangan, obat-obatan dan lainnya terhambat didistribusikan ke masyarakat. Kami ingin pemerintah bisa melakukan tindakan dan memberikan rasa aman bagi kami semua," tukasnya.

Yang jelas Solihin berharap pertemuan dengan kalangan parlemen agar situasi keamanan bisa dipulihkan sesegera mungkin seperti sedia kala. "Harapan kami bisa terakomodir dengan konkret setelah langkah yang kami lakukan di DPR ini dan agar bisa secepatnya disampaikan kepada pemerintah untuk mencari solusinya. Saat ini di sana kami rasakan sama sekali tidak tenang, ke mana-mana harus dikawal dan kami ingin itu segera selesai," pungkasnya. **sahlan/cahyo