Anggaran Gedung DPR Dialihkan - Terkait Pembatalan

NERACA

Jakarta---Pembatalan pembangunan gedung DPR sekitar Rp800 miliar dipandang sejalan dengan komitmen pemerintah. Karena itu pemerintah akan mengalihkan dana itu untuk pembiayaan lain. “Kita sudah ada rencana pembiayaan itu bisa digunakan untuk pembiayaan yang lain atau mengurangi surat utang negara," kata Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo kepada wartawan di Jakarta,25/10

Menurut Agus, pemerintah memandang pembangunan gedung DPR termasuk proyek yang bukan skala prioritas. "Kalau seandainya tidak jadi memang sejalan dengan komitmen DPR dan pemerintah, untuk pembangunan yang tidak prioritas, kita akan tunda," tambahnya

Adapun pembangunan yang bukan prioritas, kata Agus, adalah pembangunan gedung atau pembangunan fasilitas yang tidak perlu. "Jadi contoh dari bapak ibu di DPR untuk kemudian pembangunan gedung DPR ditunda itu sejalan dengan pemerintah kita," sambungnya.

Untuk biaya yang sudah masuk, menurut Agus, bisa digunakan untuk pembiayaan membantu mengurangi utang negara. "Artinya tidak digunakan dan sepenuhnya kembali ke pemerintah. Bahkan bisa digunakan untuk mengurangi surat utang negara," terangnya

Lebih lanjut kata Agus, menanggapi kriteria dan syarat pembangunan gedung pemerintah yang tidak boleh melebihi delapan lantai, Agus mengaku masih memerlukan kajian yang lebih dalam dan melakukan pembicaraan dengan kementerian yang lain.

Adapun institusi yang dimaksud Agus, antara lain yaikni Menteri Pekerjaan Umum (PU), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara (PAN). "Mungkin dalam diskusi itu mucul tentang batasan tinggi lantai. Jadi, saya nanti akan menayakan ulang kepada kementrian PU," tukas dia.

Sementara rencana penerbitan Surat Berharga Syariah (Sukuk) global, Agus menegaskan hingga saat ini penerbitan surat utang negara tahun ini tetap sesuai rencana. Begitu pula dengan rencana penarikan pinjaman luar negeri yang juga masih sesuai rencana.

“Tapi, kalau pencairan anggaran Kementerian/Lembaga tidak bisa seperti yang diharapkan, tentu kami tidak mau menarik pinjaman atau dana yang nanti tidak bisa digunakan. Jadi kita akan kaji,” ungkapnya

Menurut mantan Dirut Bank Mandiri ini, utang yang tak dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kebutuhan belanja pemerintah, maka membuat selisih lebih pembiayaan anggaran (Silpa) menjadi tinggi. Sekadar diketahui, dalam nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2011, rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bruto sebesar Rp211 triliun, dan penerbitan SBN netto sebesar Rp126,65 triliun.

Dari jumlah tersebut, saat ini realisasi penerbitan SBN sudah sebesar Rp182 triliun. Dengan kata lain, rencana penerbitan SBN hingga akhir tahun masih tersisa sekitar Rp29 triliun. Untuk sisa target penerbitan ini, pemerintah belum menentukan apakah akan dipenuhi dari penerbitan SBN di dalam negeri atau dengan penerbitan sukuk global. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi dari Pemerintah Hongkong

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI Mengabulkan Permohonan Ekstradisi dari Pemerintah Hong Kong…

Membawa Produk Daur Ulang Plastik ke Kancah Internasional

    NERACA   Jakarta - Diaspora dan Desainer Indonesia Mey Hasibuan membawa kasil karyanya yang didominasi dengan bahan sampah…

Proteindotama Cipta Pangan Ingin Tambah 325 Outlet Baru

    NERACA   Jakarta – PT Proteindotama Cipta Pangan dengan tiga brand kulinernya di kategori ayam goreng seperti C’Bezt…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Raih Juara DSSC 2019, Tiga Tim SMK Berkesempatan ke Italia

    NERACA   Jakarta - Kompetisi Dekkson SMK Sales Championship (DSSC) 2019 telah memasuki babak final akhir. Lebih kurang…

Menkumham Lantik Majelis dan Pengawas Notaris Periode 2019-2022

    NERACA   Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik Majelis Pengawas Pusat…

Pameran IEAE 2019 Targetkan Nilai Transaksi US$1 Juta

    NERACA   Jakarta - Chaoyu Expo kembali akan menyelenggarakan pameran B2B (business to business) Indonesia International Electronics &…