Anggaran Gedung DPR Dialihkan - Terkait Pembatalan

NERACA

Jakarta---Pembatalan pembangunan gedung DPR sekitar Rp800 miliar dipandang sejalan dengan komitmen pemerintah. Karena itu pemerintah akan mengalihkan dana itu untuk pembiayaan lain. “Kita sudah ada rencana pembiayaan itu bisa digunakan untuk pembiayaan yang lain atau mengurangi surat utang negara," kata Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo kepada wartawan di Jakarta,25/10

Menurut Agus, pemerintah memandang pembangunan gedung DPR termasuk proyek yang bukan skala prioritas. "Kalau seandainya tidak jadi memang sejalan dengan komitmen DPR dan pemerintah, untuk pembangunan yang tidak prioritas, kita akan tunda," tambahnya

Adapun pembangunan yang bukan prioritas, kata Agus, adalah pembangunan gedung atau pembangunan fasilitas yang tidak perlu. "Jadi contoh dari bapak ibu di DPR untuk kemudian pembangunan gedung DPR ditunda itu sejalan dengan pemerintah kita," sambungnya.

Untuk biaya yang sudah masuk, menurut Agus, bisa digunakan untuk pembiayaan membantu mengurangi utang negara. "Artinya tidak digunakan dan sepenuhnya kembali ke pemerintah. Bahkan bisa digunakan untuk mengurangi surat utang negara," terangnya

Lebih lanjut kata Agus, menanggapi kriteria dan syarat pembangunan gedung pemerintah yang tidak boleh melebihi delapan lantai, Agus mengaku masih memerlukan kajian yang lebih dalam dan melakukan pembicaraan dengan kementerian yang lain.

Adapun institusi yang dimaksud Agus, antara lain yaikni Menteri Pekerjaan Umum (PU), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara (PAN). "Mungkin dalam diskusi itu mucul tentang batasan tinggi lantai. Jadi, saya nanti akan menayakan ulang kepada kementrian PU," tukas dia.

Sementara rencana penerbitan Surat Berharga Syariah (Sukuk) global, Agus menegaskan hingga saat ini penerbitan surat utang negara tahun ini tetap sesuai rencana. Begitu pula dengan rencana penarikan pinjaman luar negeri yang juga masih sesuai rencana.

“Tapi, kalau pencairan anggaran Kementerian/Lembaga tidak bisa seperti yang diharapkan, tentu kami tidak mau menarik pinjaman atau dana yang nanti tidak bisa digunakan. Jadi kita akan kaji,” ungkapnya

Menurut mantan Dirut Bank Mandiri ini, utang yang tak dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kebutuhan belanja pemerintah, maka membuat selisih lebih pembiayaan anggaran (Silpa) menjadi tinggi. Sekadar diketahui, dalam nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2011, rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bruto sebesar Rp211 triliun, dan penerbitan SBN netto sebesar Rp126,65 triliun.

Dari jumlah tersebut, saat ini realisasi penerbitan SBN sudah sebesar Rp182 triliun. Dengan kata lain, rencana penerbitan SBN hingga akhir tahun masih tersisa sekitar Rp29 triliun. Untuk sisa target penerbitan ini, pemerintah belum menentukan apakah akan dipenuhi dari penerbitan SBN di dalam negeri atau dengan penerbitan sukuk global. **cahyo

BERITA TERKAIT

Predator League 2020, Acer Dukung Industri E-Sports Indonesia

  NERACA Jakarta - Babak Final Indonesia pada Asia Pacific Predator League 2020 segera dimulai besok. Pertarungan 16 tim PUBG dan…

Kriminalisasi Jaksa Chuck Dituangkan Dalam Buku Titik Dalam Kurung

  NERACA JAKARTA - Tragedi kriminalisasi jaksa berprestasi Chuck Suryosumpeno dikisahkan Agus Dwi Prasetyo dalam sebuah novel berjudul 'Titik Dalam…

Pemerintah Jamin Biodiesel B30 Tidak Pengaruhi Mesin

    NERACA   Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin pemanfaatan biodiesel dengan campuran nabati 30…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

SiCepat Ekspres Hadiahkan Paket Wisata kepada Pengguna Aktif

        NERACA     Jakarta - Perusahaan Ekspedisi SiCepat Ekspres memiliki program Jalan-Jalan SiCepat (JJS) sebagai bentuk…

Predator League 2020, Acer Dukung Industri E-Sports Indonesia

  NERACA Jakarta - Babak Final Indonesia pada Asia Pacific Predator League 2020 segera dimulai besok. Pertarungan 16 tim PUBG dan…

Kriminalisasi Jaksa Chuck Dituangkan Dalam Buku Titik Dalam Kurung

  NERACA JAKARTA - Tragedi kriminalisasi jaksa berprestasi Chuck Suryosumpeno dikisahkan Agus Dwi Prasetyo dalam sebuah novel berjudul 'Titik Dalam…