Anggaran Gedung DPR Dialihkan - Terkait Pembatalan

NERACA

Jakarta---Pembatalan pembangunan gedung DPR sekitar Rp800 miliar dipandang sejalan dengan komitmen pemerintah. Karena itu pemerintah akan mengalihkan dana itu untuk pembiayaan lain. “Kita sudah ada rencana pembiayaan itu bisa digunakan untuk pembiayaan yang lain atau mengurangi surat utang negara," kata Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo kepada wartawan di Jakarta,25/10

Menurut Agus, pemerintah memandang pembangunan gedung DPR termasuk proyek yang bukan skala prioritas. "Kalau seandainya tidak jadi memang sejalan dengan komitmen DPR dan pemerintah, untuk pembangunan yang tidak prioritas, kita akan tunda," tambahnya

Adapun pembangunan yang bukan prioritas, kata Agus, adalah pembangunan gedung atau pembangunan fasilitas yang tidak perlu. "Jadi contoh dari bapak ibu di DPR untuk kemudian pembangunan gedung DPR ditunda itu sejalan dengan pemerintah kita," sambungnya.

Untuk biaya yang sudah masuk, menurut Agus, bisa digunakan untuk pembiayaan membantu mengurangi utang negara. "Artinya tidak digunakan dan sepenuhnya kembali ke pemerintah. Bahkan bisa digunakan untuk mengurangi surat utang negara," terangnya

Lebih lanjut kata Agus, menanggapi kriteria dan syarat pembangunan gedung pemerintah yang tidak boleh melebihi delapan lantai, Agus mengaku masih memerlukan kajian yang lebih dalam dan melakukan pembicaraan dengan kementerian yang lain.

Adapun institusi yang dimaksud Agus, antara lain yaikni Menteri Pekerjaan Umum (PU), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara (PAN). "Mungkin dalam diskusi itu mucul tentang batasan tinggi lantai. Jadi, saya nanti akan menayakan ulang kepada kementrian PU," tukas dia.

Sementara rencana penerbitan Surat Berharga Syariah (Sukuk) global, Agus menegaskan hingga saat ini penerbitan surat utang negara tahun ini tetap sesuai rencana. Begitu pula dengan rencana penarikan pinjaman luar negeri yang juga masih sesuai rencana.

“Tapi, kalau pencairan anggaran Kementerian/Lembaga tidak bisa seperti yang diharapkan, tentu kami tidak mau menarik pinjaman atau dana yang nanti tidak bisa digunakan. Jadi kita akan kaji,” ungkapnya

Menurut mantan Dirut Bank Mandiri ini, utang yang tak dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kebutuhan belanja pemerintah, maka membuat selisih lebih pembiayaan anggaran (Silpa) menjadi tinggi. Sekadar diketahui, dalam nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2011, rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bruto sebesar Rp211 triliun, dan penerbitan SBN netto sebesar Rp126,65 triliun.

Dari jumlah tersebut, saat ini realisasi penerbitan SBN sudah sebesar Rp182 triliun. Dengan kata lain, rencana penerbitan SBN hingga akhir tahun masih tersisa sekitar Rp29 triliun. Untuk sisa target penerbitan ini, pemerintah belum menentukan apakah akan dipenuhi dari penerbitan SBN di dalam negeri atau dengan penerbitan sukuk global. **cahyo

BERITA TERKAIT

TAXI Siap Penuhi Panggilan Terkait PKPU

NERACA Jakarta - PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) menyatakan telah menerima panggilan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait…

Ini Tanggapan Menko Polhukam Terkait Prabowo Sebut Indonesia Bisa Punah

Ini Tanggapan Menko Polhukam Terkait Prabowo Sebut Indonesia Bisa Punah NERACA Jakarta - Prabowo saat konferensi Nasional Partai gerindra 17…

Tahun Pengelolaan Anggaran Tanpa APBN Perubahan

Oleh: Satyagraha Tahun 2018 hampir terlewati dengan sejumlah catatan pengelolaan makro ekonomi yang stabil dan kokoh dalam menghadapi kondisi global…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Aturan Taksi Online Diteken Menhub

      NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menandatangani peraturan baru taksi daring setelah Peraturan…

Utang Luar Negeri Naik Jadi Rp5.227 Triliun

      NERACA   Jakarta - Utang luar negeri Indonesia meningkat 5,3 persen (tahun ke tahun/yoy) pada akhir Oktober…

Pekerja Migran Bantu Devisa Negara

    NERACA   Sukabumi - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan keberadaan pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI)…