NERACA

Jakarta—Pemerintah mengakui pembangunan infrastruktur tetap terkendala karena keterbatasan dana. Oleh karena itu guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Maka harus melibatkan pihak swasta, terutama untuk proyek public private partnership (PPP).

"Skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) sebagai implementasi paradigma “not business as usual” dalam pembangunan infrastruktur menjadikan infrastruktur bukan hanya sebagai prasyarat investasi, tetapi juga merupakan lahan investasi bagi pihak swasta," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida S Alisjahbana kepada wartawan,25/10

Menurut Guru besar Universitas Padjadjaran (Unpad) ini, pemerintah sangat mendukung perkembangan KPS. Dukungan di antaranya dilakukan dengan merevisi peraturan perundangan di berbagai sektor infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan KPS, penyiapan skema viability gap funding, penyelesaian RUU Pertanahan guna menunjang percepatan penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur, dan pembentukan Termasuk dana penyiapan proyek bergulir guna menjamin kesinambungan penyiapan proyek KPS yang berkualitas. “Pemerintah terus berupaya menjaga momentum dan iklim investasi guna meningkatkan partisipasi pihak swasta, baik domestik maupun luar negeri, dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,” tambahnya

Saat ini, potensi pendanaan pembangunan infrastruktur tidak lebih dari 25% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau hanya satu persen dari gross domestic product (GDP). Idealnya, untuk mencapai target ketersediaan infrastruktur di Tanah Air, minimal diperlukan dana sekitar 5% dari GDP. Di India, rasionya adalah 7%-8% dan China 9%–10%.

Sebelumnya, Presiden sekaligus CEO Japan Bank for International Corporation (JBIC),

Hiroshi Watanabe mengatakan perlunya mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Alasanya Indonesia memiliki prospek kondisi perekonomian yang relatif cukup baik untuk jangka panjang. Target pertumbuhan ekonomi pada kisaran tujuh sampai sembilan persen hingga 2014 cukup realistis asalkan didukung berbagai upaya menggerakkan aktivitas ekonomi.

Semisal, mempercepat pembangunan sarana dan prasarana. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan yang tinggi atau sekira sembilan persen, yang terpenting membangun infrastruktur secepat mungkin. “Kalau tetap seperti sekarang ini, untuk mencapai lebih dari tujuh persen sulit,” ungkapnya

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dibutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar. Hasil perhitungan Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ADB), dibutuhkan anggaran sebesar USD8 triliun untuk pembangunan infrastruktur di kawasan Asia hingga 10 tahun mendatang. Selama ini, pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di negara Asia banyak didukung oleh lembaga pembiayaan Eropa. Dengan kondisi Eropa saat ini, sulit mengharapkan kontribusi lembaga pembiayaan Eropa.

Jepang menyatakan komitmennya membantu penyediaan pembiayaan untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur. “Jika kekurangan dana dari Eropa, kami (JBIC) akan tutupi atau tambah,” tegasnya. Indonesia merupakan negara debitur terbesar bagi JBIC. Di antara negara lainnya, Indonesia paling banyak melakukan pinjaman dari JBIC. Hingga saat ini, jumlah pinjaman dari JBIC ke Indonesia mencapai 730 miliar yen. “Indonesia klien terbesar,” tandasnya. **cahyo