NERACA

Jakarta - Bakal diberlakukannya moratorium atau penghentian penebangan hutam primer dan gambut tahun ini telah mendorong pemerintah berhitung dampak buruknya. Dari sisi investasi industri yang membutuhkan kawasan hutan untuk kegiatan kehutanan dan nonkehutanan diperkirakan bakal menguap Rp 29 triliun per tahun pasca-kesepakatan LoI Indonesia-Norwegia tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Hadi Daryanto, di Jakarta, Senin (14/2) memaparkan pelaku usaha dan masyarakat mesti siap dengan penurunan investasi dari kegiatan HTI, kebun (sawit), biomassa, dan tambang yang membutuhkan kawasan hutan seluas 14 juta ha.

Data Kemenhut menyebutkan potensi investasi yang hilang dari HTI Rp7,5 triliun, sawit Rp10,5 triliun, biomass Rp3 triliun, dan tambang Rp 8 triliun. Sementara, kebutuhan kawasan hutan setiap tahunnya untuk HTI 500 ribu ha dengan investasi Rp15 juta per hektare, sawit 300 ribu ha dengan investasi Rp 35 juta per ha, biomass 200 ribu ha dengan investasi Rp 10 juta per ha dan kebutuhan tambang 400 ribu ha dengan investasi paling kecil Rp 10 juta per ha. “Sedangkan dari sisi lapangan kerja, kesepakatan ini mengancam mata pencaharian untuk 700.000 orang,” katanya.

Dalam dokumen LoI ("Letter of Intent") Indonesia-Norwegia yang ditandatangani pada 26 Mei 2010 itu disebutkan bahwa penghentian pengeluaran izin baru konversi hutan alam dan gambut selama dua tahun dimulai pada Januari 2011. Selain itu, peluncuran program uji coba provinsi REDD (pengurangan emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan) plus yang pertama dimulai pada Januari 2011, yang dilanjutkan dengan uji coba REDD plus untuk provinsi kedua pada 2012. Mulai Januari 2011 juga telah dioperasionalkan instrumen pendanaan oleh pemerintah Norwegia sebesar US$200 juta hingga 2014.

Hadi juga mengeluhkan belum ditekennya Inpres Moratorium sebagai regulasi turunan dalam pelaksanaan Moratorium Oslo itu menimbulkan ketidakpastian tersendiri. Bahkan, kata dia, ketidakpastian itu mengancam potensi investasi di sektor kehutanan dari kebutuhan lahan oleh kegiatan kehutanan dan non kehutanan.

Kerugian terjadi karena tidak termanfaatkannya areal pencadangan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) 500 ribu ha per tahun, kebun sawit 300 ribu ha, kebutuhan biomassa 200 ribu ha, dan kebutuhan untuk kegiatan tambang 400 ribu ha per tahun.

Namun, potensi hilangnya investasi ini ditepis oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Melihat ketergantungan pasar dunia pada pasokan hasil hutan Indonesia, Walhi menilai pasar akan segera menyesuaikan. “Mungkin dalam jangka pendek akan terjadi gejolak sesaat tetapi mereka juga tidak memiliki pilihan lain,” kata Juru Kampanye Kehutanan Walhi, Dedy Ratih kepada Neraca, Selasa (15/2).

Dia juga mendesak komitmen dan ketegasan pemerintah segera mengimplementasikan moratorium. Selain itu, sisi pengawasan dan penindakan mesti dilakukan sepenuhnya. Hal ini, lanjut Dedy, untuk menguatkan posisi tawar pemerintah kepada pelaku industri. “Pemerintah selama ini terus menerus memberi kelonggaran. Mestinya saat ini sekaligus menjadi momentum perbaikan kinerja kehutanan,” katanya.

Ancaman Protes

Terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan  Indonesia (APHI) Nanang Roffandi Ahmad mengatakan, pihaknya sudah berupaya  mendudukkan permasalahan penebangan hutan sebagaimana mestinya sehingga tidak  tanpa batas. “Sudah ada kesepakatan dengan pemerintah tidak boleh konversi  hutan primer dan gambut,” ucapnya.

Hanya saja, lanjut Nanang, pihaknya belum melihat peta  indikatif hutan primer dan lahan gambut yang tidak boleh diberikan izin  konversi selama dua tahun. Menurut Nanang, dalam penetapan peta indikatif, pengusaha  kehutanan tidak dilibatkan oleh pemerintah sehingga pihaknya belum mengetahui batasan  konversi. “Kalau sudah ada peta indikatif jelas indikatornya mana sih  daerah yang tidak
boleh dikonversi,” ujar Nanang.

Namun, sambung dia, bila nantinya dalam peta indikatif overleave  dari kerja bisnis kehutanan, tentunya pihaknya akan mengajukan keberatan kepada pemerintah. “Moratorium konversi hutan yang ditunda kan izin yang baru. Kalau nanti ternyata  bentrok dengan izin yang lama, kita akan protes,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi  menyatakan tidak bisa memprediksi efektivitas moratorium penebangan hutan  lantaran belum dikeluarkannya instruksi presiden (inpres).

DPR RI sendiri menilai pemberlakuan moratorium tidak akan mengganggu keekonomian industri berbasis kehutanan. Wakil Ketua Komisi IV Herman Chaeron memastikan kebutuhan industri tersebut masih mampu mendapat pasokan dari lahan-lahan produktif yang telah ditetapkan pemerintah. “Moratorium sejatinya upaya penyeimbangan antara pemanfaatan potensi ekonomi dan daya dukung lingkungan,” kata Herman kemarin.

Sebaliknya, lanjutnya, momentum penghentian sementara ini menjadi momentum bagi pemerintah pusat, daerah dan pelaku usaha dalam menata ulang industri ini terutama tata perijinan. Herman mencontohkan, hasil audit dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 3,4 juta hektar lahan yang perijinannya tanpa melalui proses pelepasan yang benar. “Ini menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati terutama untuk selalu menaati Rencana Tata Ruang Wilayah,” katanya. ruhy/inung