Jakarta - Kesenjangan sosial yang semakin melebar di Indonesia disebabkan oleh dampak negatif orientasi ekonomi yang mendukung liberalisasi perdagangan (pro pasar). Karena itu, jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 50% dari total seluruh penduduk negeri ini, jika mengacu pada kriteria Bank Dunia yaitu pengeluaran minimal US$2 per orang/hari.

NERACA

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa tingkat kesenjangan dan ketimpangan di Indonesia sudah berada dalam lampu kuning. Ini terlihat dalam indeks gini rasio Indonesia rata-rata 0,43. JK mengatakan hal tersebut dalam acara News Forum Indonesia 2016 Challenges and Opportunities bersama MNC Group di Jakarta, pekan lalu.

‎"Yang kita hadapi itu kesenjangan. Kesenjangan jauh lebih bahaya dari pertumbuhan itu sendiri. Tapi lebih bahaya lagi apabila kesenjangan itu terus tumbuh. Kita sudah tahu semua gini rasio kita 0,43," ujarnya. .

Sebelumnya ekonom UGM Revrisond Baswir mengingatkan, sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia pada dasarnya berseberangan dengan amanah konstitusi, khususnya Pasal 33 UU 1945. Menurut dia, konstitusi jelas menyebutkan demokrasi ekonomi, namun yang dipakai sebagai sistem perekonomian nasional justru kapitalisme.

"Kapitalisme bertentangan dengan demokrasi ekonomi. Kalau dari sudut pandang Undang-Undang Dasar 1945, the whole economy Indonesia korup," ujarnya beberapa waktu lalu di Jakarta.

Revrisond menambahkan, dengan demikian, yang dipentingkan dalam sistem ekonomi hanyalah pertumbuhan, bukan pemerataan pendapatan. Dengan kata lain, wajar ketika banyak ditemukan ketimpangan-ketimpangan sosial. Para elit bergelimpang harta, sementara rakyat kecil semakin miskin.

"Maka boleh saja ekonomi tumbuh, tapi persoalannya siapa yang tumbuh? Indeks gini melebar. Bahkan kini sudah 0,42," ujarnya.

Ketua Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM ini menjelaskan upaya efisiensi perekonomian nasional, termasuk dengan menggiatkan pemberantasan korupsi pada akhirnya tidak menyentuh akar persoalan. Pasalnya, efisiensi hanya menguntungkan para kapitalis. Amanah UUD 45 terkait kemakmuran rakyat, kata Baswir, melenceng menjadi kemakmuran orang per orang.

"Kerisauan tentang sistem ekonomi juga terjadi secara internasional, tidak hanya Indonesia. Masalahnya, ekonomi yang efisien mungkin saja menguntungkan investor atau elite, belum tentu buruh atau masyarakat," ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengatakan untuk mengurangi kesenjangan kaya dan miskin, pemerintah jangan membuat kebijakan yang fokus untuk golongan miskin saja tetapi pemerintah juga harus membuat kebijakan yang tepat kepada golongan kaya. Misalnya kebijakan makro yang bisa mengurangi kaya miskin dengan mempertimbangkan kebijakan pajak yang lebih progresif.

Secara terpisah, Direktur Indef, Enny Sri Hartati pernah mengatakan, ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih menjadikan tingkat pendapatan masyarakat menjadi rendah, hal ini yang berdampak Rasio Gini atau ketimpangan pendapatan masyarakat kian melebar. Hal ini pula yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia kian merajalela. "Kalau melihat indikator pendapatan, lebih dari 50% masyarakat Indonesia masuk kategori miskin," katanya.

Apalagi ditambah saat ini dengan wacana pemerintah ingin mengejar target pajak sesuai dengan APBNP 2015 sebesar Rp 1.484,6 triliun sehingga pemerintah melalui Ditjen Pajak melakukan segala macam cara untuk mengejar target pajak, salah satunya adalah dengan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% yang tidak memandang bulu, padahal adanya PPN menyebabkan high cost economy, sehingga dampaknya yang paling kentara di masyarakat golongan bawah, inilah yang menyebabkan potensi kemiskinan akan terus meningkat.

"Mengejar pajak tinggi untuk pembangunan sah-sah saja, asal penarikannya pajaknya tepat. Tapi sekarang tidak, sengan tingginya target pajak maka pemerintah melakukan segala upaya mengejar itu. Adapun skema penarikan pajak masih belum jelas sehingga terlalu memberatkan ekonomi bawah. Padahal kalau memang mau menarik pajak tinggi, jangan ke masyarakat bawah, tapi masyarakat ekonomi atas, seperti pajak pertambahan kekayaan, pajak properti, dan lainnya, bukan malah PPN secara keseluruhan, jadi yang sangat kena imbasnya masyarakat golongan bawah," tambahnya.

Potensi Kemiskinan

Belum lagi, sambung dia lagi, beban hidup masyarakat kini semakin tinggi, dengan kondisi kenaikan harga BBM pada akhir tahun lalu, ditambah naik naik turunnya harga BBM pula menyebabkan harga kebutuhan ikut merangkak naik. Selain itu wacana dari kenaikan listrik, gas dan lainnya mengakibatkan beban hidup masyrakat semakin besar. Inilah yang membuat potensi kemiskinan di Indonesia bakal bertambah. "Kebutuhan hidup tambah, sedangkan pendapatan relatif tetap ini yang menyebabkan potensi kemiskinan bakal kian bertambah," paparnya.

Pengamat ekonomi UGM Elan Satriawan mengatakan, perhitungan jumlah kemiskinan antara pemerintah dan Bank Dunia mempunyai perbedaan. Menurut dia, hitungan pemerintah bagi masyarakat yang tergolong miskin adalah dengan pendapatan sebesar US$1,5 per hari. “Dengan pendapatan US$1,5 per hari saja tingkat kemiskinan mencapai 10%-11%. Kalau patokannya dinaikkan maka tentu saja hal itu membuat tingkat kemiskinan juga ikut mengalami kenaikan yang signifikan,” ujarnya

Terkait dengan kebijakan pemerintah yang menggenjot penerimaan pajak, Elan memandang hal itu cukup baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dan dikembalikan lagi kepada negara dalam bentuk yang lebih produktif seperti infrastruktur. Sehingga, kata dia, pengenaan pajak itu tidak membuat tingkat kemiskinan mengalami kenaikan. “Pendapatan tidak kena pajak biasanya diambil buat mereka yang berada diatas garis kemiskinan sehingga tidak akan mengganggu tingkat kemiskinan,” jelasnya. 

Pemerintah menargetkan menurunkan persentase penduduk miskin sekitar 0,6%pada tahun ini dari angka kemiskinan yang masih mencapai 11% atau sebanyak 28 juta penduduk. Jadi kuncinya kembali ke pemerataan pendapatan masyarakat. Masalahnya bicara soal kemiskinan di negeri ini bukan sekadar pendapatan yang rendah sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

Persoalan kemiskinan seringkali menjadi komoditas para politikus untuk menyerang lawan,terutama bagi yang menjalankan pemerintahan.Mengapa masalah kemiskinan menjadi ”jualan” yang laku? Karena salah satu cara gampang untuk menarik empati masyarakat. Celakanya, keakuratan data kemiskinan di Indonesia sering kali dipertanyakan karena ditengarai tidak didukung data akurat. Ini tantangan buat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk terus memperbarui data yang ada.

Dan, dataTNP2K harus terintegrasi dengan data dari kementerian atau lembaga lainnya sehingga keakuratannya lebih terjamin.Data yang tidak akurat juga sumber masalah dalam memetakan masyarakat miskin yang ada sehingga programpengentasan kemiskinan bisa meleset. Selain data kemiskinan yang sering dipersoalkanmaka saatnya definisi kemiskinan juga harus diperjelas. Presiden Jokowi sudah meminta birokrasi tidakmengeluarkan definisi yang berbeda soal istilah kemiskinan. bari/mohar/fba