NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat defisit anggaran hingga September 2011 sebesar Rp28 triliun. Defisit disebabkan karena besarnya dana untuk meredam volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing termasuk dolar AS. Bahkan, di akhir 2011 ini, defisit anggaran BI diperkirakan mencapai Rp31 triliun.

Menurut dosen FEUI Aris Yunanto,  tekornya dana BI tersebut sebagai ada sesuatu yang salah dalam mekanismenya. “Seharusnya BI bisa menjaga nilai tukar itu tanpa harus mengalami tekor yang cukup besar seperti itu. Artinya, BI telah melakukan mismanajemen dalam menjaga nilai tukar rupiah,” ujarnya kepada Neraca, Senin (24/10).

Aris menambahkan, seharusnya BI punya langkah antisipasi untuk mengatasi kemungkinan seperti itu. Salah satunya, sebagai bank sentral, BI bisa  meminjam  dana pemerintah yang disimpan di BI.  ”Hal itu merupakan proses yang wajar dalam hubungan antara pemerintah dan bank sentral,” katanya.

Dengan melakukan pinjaman, lanjut Aris, BI bisa mendapat bunga pinjaman sampai 10%, tergantung negosiasi  yang dilakukan di antara kedua lembaga itu.

Aris mengatakan, memang sebaiknya BI tidak  meminjam dalam bentuk SBI, karena kalau dalam bentuk SBI tenornya hanya satu tahun saja. ”Hal itu akan memberatkan Bank Indonesia,” imbuh dia. Karena kalau dalam bentuk pinjaman maka tenornya bisa 10-20 tahun, sehingga lebih ringan bagi BI untuk mencicil pokok dan bunganya dengan tenor yang panjang.

Sedangkan di mata Guru Besar FE Universitas Trisakti Jakarta Prof Dr Sofyan S. Harahap, operasi pasar BI ini adalah risiko dari sistem kapitalisme. Kalau sistem ini yang terus dipakai, rupiah tidak mungkin stabil.

“Dalam kapitalisme, operasi pasar menjaga moneter menjadi keharusan. Di Amerika, kapitalisme sudah dipertanyakan. Sistem kapitalisme mengharuskan adanya bunga, berbeda dengan sistem syariah. Kalau BI tidak mau tekor lagi modal dasarnya, sistemnya harus diubah dari bunga ke bagi hasil”, papar Sofyan kemarin.

Sofyan menegaskan, bunga menjadi pangkal masalah dari semua ini. Di sistem syariah, bunga tidak perlu, karena menganut sistem bagi hasil. Kalau rasio modal BI kurang dari 5% dalam sistem kapitalisme, maka pemerintah wajib menyuntik. “Uang BI atau suntikan dari pemerintah, ini uang rakyat. Jadi yang dirugikan adalah rakyat. Saya kira sistemnya memang harus diuganti. Ini pekerjaan rumah besar. Tapi kita tahu, tidak ada political will dari BI dan pemerintah. Jadinya tidak mudah mengatasi masalah ini. Ini akan terus berulang dan berulang. Kalau BI sudah habis Rp28 triliun, ini uang rakyat yang besar. Makanya pemerintah harus meneliti lebih dulu soal suntikan dana ke BI”, ujarnya lagi.

Guru Besar FE Univ. Brawijaya Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika itu pun sependapat dengan Sofyan. Masalah defisit anggaran yang dialami BI memang ada UU yang mengatur tentang penggantian atau mendapat talangan pemerintah yang disetujui DPR. “Ada UU yang mengatur apabila bank sentral sedang mengalami defisit, negara berhak penuh untuk menyuntik dana, karena sebagai bank sentral merupakan salah satu bank yang mengatur keseimbangan perekonomian negara dan menjaga nilai tukai uang agar tetap stabil”, jelas Erani kemarin.

Jadi, lanjut Erani, hal itu merupakan hal yang wajar sekali dan lumrah apabila Bank Indonesia meminta suntikan dana kepada pemerintah pusat. “Namun, yang perlu diwaspadai adalah dalam pengucuran dana suntikan tersebut pemerintah harus lebih teliti, agar tidak terjadi penyimpangan,” tegas Erani.

Suntikan Modal

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis memperkirakan modal dasar BI akan tergerus di 2012. Oleh sebab itu diperlukan dana tambahan dari APBN agar modal dasar BI tetap terjaga di Rp2 triliun. "Belum sampai di bawah Rp 2 triliun (modal dasar), masih sedikit di atas Rp2 triliun tapi berpotensi terus tergerus", ungkap Harry di Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, menurut Harry, DPR bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Gubernur BI akan membicarakan masalah penambahan modal dasar BI menggunakan APBN. "Diperkirakan 2012, tapi belum tahu berapa besarnya," tutur Harry.

Seperti diketahui, apabila rasio modal BI turun di bawah lima persen, pemerintah wajib menutup ketekoran BI dari sumber dana APBN. iwan/munib/agus/rin