Bonus demografi yang ditandai dengan tingginya jumlah penduduk usia produktif bisa menguntungkan perekonomian Indonesia, kata Kepala Ekonom Bank Nasional Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto. Bahkan, katanya, Tiongkok pun seakan "iri" atas kondisi Indonesia tersebut dan menambah jumlah anak maksimal menjadi dua orang bukan lagi wajib seorang, per keluarga mulai 2016. "Saat ini Tiongkok menghadapi tingginya populasi manusia usia lanjut. Indonesia justru sebaliknya, usia produktif semakin banyak disertai kelas menengah perkotaan yang memiliki daya beli kuat," ujar Ryan.

Bonus demografi sendiri diperkirakan baru bisa dinikmati oleh Indonesia pada rentang 2020-2030. Saat itu diprediksi jumlah usia usia produktif (15-64 tahun) mencapai sekitar 70 persen, sedangkan 30 persen penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun).

Selain keadaan tersebut, Indonesia juga diuntungkan dengan pengalaman Tanah Air yang sudah beberapa kali menghadapi krisis ekonom dan berhasil melaluinya. Semua hal itu diyakini merupakan prospek yang baik di tahun-tahun mendatang dan mendukung rencana jangka panjang Presiden Joko Widodo untuk Indonesia.

Pada 2015-2085, Jokowi menargetkan Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia serta ingin Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban di dunia. Kedua cita-cita tersebut tertuang dalam "kapsul waktu" bersama lima harapan lainnya akan Tanah Air. "Ini pula menjadi orientasi pembangunan infrastruktur, yang telah dimulai secara masif, dalam jangka panjang," kata Ryan.

Oleh karena itu, dia berharap, pengawasan ketat dari pemerintah bisa terus dilakukan, seperti yang dipraktikkan Presiden Jokowi saat ini dengan mengunjungi langsung pembangunan-pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. "'Blusukan' itu menunjukkan keseriusan," kata Ryan.

Selain itu, pembangunan Indonesia tidak lagi terpusat di Pulau Jawa atau Jawa-sentris yang ditunjukkan dengan ruang fiskal lebih ekspansif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. "Sebanyak Rp770 trilun dari volume belanja negara sebesar Rp2.095 triliun ditujukan untuk daerah dan dana desa. Ini menunjukkan Indonesia bukan lagi Jawa-sentris tetapi Indonesia-sentris," kata Ryan.

Kebijakan tersebut juga ditandai dengan pembangunan berbagai macam infrastruktur, seperti waduk, jalan raya, pelabuhan, dan jalur kereta api di daerah-daerah. Berbagai pembangunan tersebut tidak lepas dari pengawasan ketat Presiden Joko Widodo yang rutin datang ke lokasi-lokasi proyek itu. "Itu menunjukkan keseriusan pemerintah," kata Ryan.

Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi memang menitikberatkan pengembangan desa dan daerah-daerah terpencil atau lazim disebut membangun dari pinggiran. "Untuk melihat Indonesia sesungguhnya, maka lihatlah desa, dari pinggiran. Sebab kondisi riil masyarakat Indonesia adanya di desa, Sehingga apapun program yang kita kerjakan jangan sampai mengabaikan kepentingan masyarakat desa," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar beberapa waktu lalu.

Terkait dengan APBN 2016, Ryan mengingatkan bahwa tidak ada gunanya fiskal yang ekspansif tanpa disertai suku bunga acuan (BI rate) yang longgar. Oleh karena itu Ryan mengapresiasi penurunan BI rate 25 basis poin menjadi 7,25 persen dengan "lending facility" 7,75 persen dan "deposit facility" 5,25 persen, berdasarkan hasil rapat Dewan Gubernur BI pada 13-14 Januari 2016.

Ia optimistis bahwa kebijakan yang disambut positif oleh pasar itu, akan dilakukan dua sampai tiga kali lagi pada 2016, juga sebesar 25 poin.