Jakarta---Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan konstruksi proyek tol Cikampek-Palimanan termasuk tol Ciawi-Sukabumi dapat dimulai 2012. Pemegang konsesi kedua ruas tol ini sedang dalam tahap proses penandatangan amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). "Mudah-mudahan konstruksi mulai tahun 2012," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ahmad Ghani Ghazal kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/10)

Lebih jauh kata Ahmad Ghani, selain pemegang konsesi ruas tol Cikampek-Palimanan dan pemegang konsensi jalan tol Ciawi-Sukabumi ada juga ruas tol Pasuruan-Probolinggo yang akan segera melakukan penandatangan amandemen PPJT. Hingga kini masih ada 7 pemegang konsesi termasuk 3 proyek tol tadi dari 24 proyek tol belum melakukan penandatangan amademen PPJT. "Segera ditandatangani, masih ada 7 lagi (yang belum tandatangan amandemen PPJT)," katanya.

BPJT akan memprioritas penandatangan amandeman PPJT untuk ruas tol Cikampek-Palimanan. Proyek Cikampek-Palimanan adalah salah satu dari 24 proyek jalan tol yang diprioritaskan untuk diselesaikan. Tahun lalu, pemerintah menganggarkan dana pembebasan lahan sebesar Rp 2,3 triliun melalui badan layanan umum. Dana tersebut untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Tahun ini diperkirakan anggaran untuk kebutuhan yang sama dianggarkan sebesar Rp 3,85 triliun.

Ditempat terpisah, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengungkapkan Japan Bank for International Corporation (JBIC) berkomitmen membantu pemerintah dalam hal pembiayaan pengembangan infrastruktur dan energi. "JBIC ingin terus berpartisipasi dalam melaksanakan perannya untuk mendukung pembiayaan. Kami berikan satu forum untuk JBIC agar dapat mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah," katanya

Menurut Agus, kerja sama yang dilakukan antara pemerintah dengan JBIC selalu diawali dengan dialog yang memaparkan kebijakan pemerintah di bidang pembiayaan dan keuangan untuk kerja sama pemerintah-swasta. Meskipun bukan forum yang mengikat, melalui pembicaraan tersebut JBIC dapat memahami kerangka kebijakan pemerintah.

Mantan Dirut Bank Mandiri, pemaparan kebijakan yang disampaikan meliputi perencanaan, sektor keuangan, sektor energi, hingga teknis pembebasan lahan. Menkeu mengklaim, selama ini JBIC menunjukkan minat dan komitmen yang tinggi untuk membantu pemerintah dalam pembiayaan pengembangan infrastruktur dan energi.

Skema pembiayaan yang diberikan JBIC berbeda dengan skema pembiayaan Japan International Cooperation Agency (JAICA). Skema pembiayaan JAICA merupakan program pembiayaan dengan pemerintah. Sementara skema pembiayaan JBIC merupakan kerjasama dengan pihak swasta. Pemerintah memiliki peran tersendiri dengan kerja sama JBIC.

"Pemerintah Indonesia sebatas memberikan informasi, tetapi kesepakatannya nanti tetap swasta dengan swasta, bukan swasta dengan pemerintah," jelasnya.

Dikatakan Agus, dari hasil pembicaraan dengan JBIC, lembaga pembiayaan internasional tersebut menyatakan minatnya untuk mengembangkan sarana prasarana untuk mendukung perekonomian nasional.  "Mereka paling menaruh perhatian untuk mendiskusikan energi terbarukan, serta sektor pembangkit tenaga listrik dan air," tutupnya. **cahyo