NERACA

Jakarta---Sinergi antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan Sehingga tercipta kualitas kerjasama yang baik. Apalagi ini menyangkut dana APBN. "Terselengaranya forum semacam ini secara rutin dan berkelanjutan sangatlah diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas kerja sama, koordinasi, dan sinergi antara BI dan Kemenkeu ke arah yang lebih baik lagi," kata Deputi Gubernur BI Ardhayadi Mitroatmodjo di Bali,22/10

Menurut Ardhayadi, melalui pertemuan tersebut, pihak BI berharap dapat melaksanakan tugas pengelolaan dan penatausahaan keuangan negara semakin baik lagi. "Sehingga dapat membantu memperlancar implementasi kebijakan moneter dan fiskal," ungkapnya

Menurut Ardhayadi, sampai saat ini berbagai bentuk koordinasi dan kerja sama yang telah dilakukan kedua belah pihak banyak menghasilkan kebijakan strategis yang terbukti mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan negara.         

Setidaknya, kata Ardhayadi, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menghasilkan tiga kebijakan strategis yang mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan negara.

Pertama, tercapainya kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama operasional dan kebijakan yang mendorong peningkatan keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan rekening pemerintah di BI. Kedua, semakin baik dan lancarnya pemanfaatan sistem Bank Indonesia electronic Banking (BIG-eB) dalam rangka mengelola rekening pemerintah di BI. Adapun BI, dilanjutkannya, secara periodik dan berkelanjutan melakukan evaluasi dan perbaikan (enhancement) guna memenuhi kebutuhan Kemenkeu. Ketiga, tercapainya kesepakatan untuk meningkatkan kemampuan sistem setelmen dan informasi dalam pengembangan sistem BI-RTGS dan SKNBI.

Menyangkut masalah pengelolaan rekening pemerintah yang terkait APBN. Maka BI berfungsi sebagai kasnya pemerintah. “"BI dan Kemenkeu berkoordinasi dalam mengelola rekening, di mana fungsinya sebagai pemegang kas pemerintah. Lalu penatausahaan rekening pemerintah umumnya Kemenkeu, karena yang mengelola APBN Kemenkeu," tandasnya

Adanya koordinasi ini, dituturkannya, dalam rangka pengelolaan ada perkembangan dan perubahan kebutuhan serta adanya masalah yang timbul. Setiap tahun pun koordinasi ini dilakukan, dengan tujuan untuk menangkap kebutuhan yang muncul.

Adapun layanan perbankan terutama untuk transfer yakni seperti treasury single account dari rekening tunggal dalam mengelola APBN. Di mana tugas BI layaknya perbankan komersial yakni menerima pemasukan dan penerimaan seperti transfer terkait utang untuk proyek.

"Juga menampung penerimaan pemerintah seperti pajak dan nonpajak. Kami sebenarnya sudah ada sejak 2007, adanya kemajuan teknologi juga dikomunikasikan ke pihak Kemenkeu. Seperti misalnya ketika ada masalah di online banking, masalah teknologi yang makin maju juga harus terus dikomunikasikan. Terus ada juga bilyet dan giro. Ini untuk mendukung pembangunan ekonomi juga," paparnya. **cahyo