Super Holding BUMN Belum Jadi Prioritas

NERACA

Jakarta--- Rencana pembentukan "super holding" Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampaknya bisa molor. Karena Kementerian BUMN akan meminta “nasehat” dulu dari Presiden, Menteri Koordinator Perekonomian dan DPR. "Saya dengar dulu seperti apa keinginan Presiden, Menteri Perkonomian dan DPR, mau seperti apa," kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan kepada wartawan di Jakarta,23/10

Lebih jauh kata Bos Jawa Pos Group ini, mengenai "super holding", privatisasi, maupun restrukturisasi, dirinya belum akan membicarakan hal itu lebih lanjut. Saat ini lebih baik mengerjakan yang menjadi prioritas dan jangka pendek lebih dahulu. “Lebih baik saya kerjakan yang di depan mata sambil menyusun konsep dasar. Lalu lintas surat, laporan, dan jumlah rapat harus turun 50%,” tambahnya.

Disisi lain, kata Dahlan, pihaknya juga akan mengurangi intervensi Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan BUMN. Namun akan mengubab pola dan mekanisme system kerja yang mementingkan hasil ketimbang proses. "Sistem kerja yang tadinya mementingkan proses, menjadi sistem yang mengutamakan hasil dengan proses yang tetap baik dan efisien," paparnya

Bila langkah tersebut dapat dilaksanakan dalam tiga bulan, diharapkan akan terjadi perubahan besar di BUMN. Intinya adalah penekanan pada pentingnya hasil dari proses kerja adalah untuk lebih meningkatkan produktivitas kerja para pejabat BUMN.

"Kapan orang bisa kerja kalau sibuk membuat laporan," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan pembentukan "super holding" BUMN tuntas pada 2014 mendatang setelah merampungkan pembentukan lima hingga enam "holding" BUMN. Bahkan Kementerian BUMN sempat menargetkan "Pembentukan Super Holding BUMN menjadi bagian dari cetak biru Master Plan BUMN 2010-2014. Pada 2015 ditargetkan jumlah BUMN hanya tinggal 87 perusahaan, dari saat ini (2011) sebanyak 141 perusahaan," kata Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis, Pandu A Djajanto.

Menurut Pandu, keenam sektor usaha yang pembentukan holdingnya sedang dalam penanganan yaitu BUMN Perkebunan, BUMN Kehutanan, BUMN Farmasi, BUMN Pariwisata, BUMN Karya, BUMN Jasa Kepelabuhanan.

Holding BUMN Perkebunan akan rampung pada 2011, kemudian menyusul holding lainnya pada tahun-tahun berikutnya. Dalam menangani pembentukan holding BUMN akan dibentuk Tim yang terdiri atas Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Perusahaan Sektor yang bersangkutan, dan Sekretariat Negara. "Holding BUMN Perkebunan akan menjadi pilot project bagi pembentukan holding BUMN lainnya," tegas Pandu. *cahyo

BERITA TERKAIT

BUMN Migas Vs BUK Migas, Mana Lebih Efisien? - PENGELOLAAN SEKTOR ENERGI

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha berharap pemerintah tidak buru-buru merealisasikan pembentukan induk usaha…

BUMN Tersandera Proyek

Menurut analisis makro ekonomi yang dilakukan LPEM FEB-UI bertema Indonesia Economic Outlook 2018 yang diuraikan mengenai keberhasilan proyek infrastruktur. Bahkan…

Kinerja Saham PGN Belum Masih Tertekan - Holding BUMN Migas Dibentuk

NERACA Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan pembentukan holding BUMN migas terwujud pada triwulan-I tahun 2018.”Setelah holding BUMN industri…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…