Super Holding BUMN Belum Jadi Prioritas

NERACA

Jakarta--- Rencana pembentukan "super holding" Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampaknya bisa molor. Karena Kementerian BUMN akan meminta “nasehat” dulu dari Presiden, Menteri Koordinator Perekonomian dan DPR. "Saya dengar dulu seperti apa keinginan Presiden, Menteri Perkonomian dan DPR, mau seperti apa," kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan kepada wartawan di Jakarta,23/10

Lebih jauh kata Bos Jawa Pos Group ini, mengenai "super holding", privatisasi, maupun restrukturisasi, dirinya belum akan membicarakan hal itu lebih lanjut. Saat ini lebih baik mengerjakan yang menjadi prioritas dan jangka pendek lebih dahulu. “Lebih baik saya kerjakan yang di depan mata sambil menyusun konsep dasar. Lalu lintas surat, laporan, dan jumlah rapat harus turun 50%,” tambahnya.

Disisi lain, kata Dahlan, pihaknya juga akan mengurangi intervensi Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan BUMN. Namun akan mengubab pola dan mekanisme system kerja yang mementingkan hasil ketimbang proses. "Sistem kerja yang tadinya mementingkan proses, menjadi sistem yang mengutamakan hasil dengan proses yang tetap baik dan efisien," paparnya

Bila langkah tersebut dapat dilaksanakan dalam tiga bulan, diharapkan akan terjadi perubahan besar di BUMN. Intinya adalah penekanan pada pentingnya hasil dari proses kerja adalah untuk lebih meningkatkan produktivitas kerja para pejabat BUMN.

"Kapan orang bisa kerja kalau sibuk membuat laporan," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan pembentukan "super holding" BUMN tuntas pada 2014 mendatang setelah merampungkan pembentukan lima hingga enam "holding" BUMN. Bahkan Kementerian BUMN sempat menargetkan "Pembentukan Super Holding BUMN menjadi bagian dari cetak biru Master Plan BUMN 2010-2014. Pada 2015 ditargetkan jumlah BUMN hanya tinggal 87 perusahaan, dari saat ini (2011) sebanyak 141 perusahaan," kata Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis, Pandu A Djajanto.

Menurut Pandu, keenam sektor usaha yang pembentukan holdingnya sedang dalam penanganan yaitu BUMN Perkebunan, BUMN Kehutanan, BUMN Farmasi, BUMN Pariwisata, BUMN Karya, BUMN Jasa Kepelabuhanan.

Holding BUMN Perkebunan akan rampung pada 2011, kemudian menyusul holding lainnya pada tahun-tahun berikutnya. Dalam menangani pembentukan holding BUMN akan dibentuk Tim yang terdiri atas Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Perusahaan Sektor yang bersangkutan, dan Sekretariat Negara. "Holding BUMN Perkebunan akan menjadi pilot project bagi pembentukan holding BUMN lainnya," tegas Pandu. *cahyo

BERITA TERKAIT

DJP Gandeng Bank BUMN Untuk Layanan Elektronik

      NERACA   Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meningkatkan komitmen dengan Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat…

Tol Laut Yang Belum Sesuai Harapan

  NERACA   Jakarta – Pemerintah memiliki program tol laut. Namun begitu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti salah satu…

KPK Tetapkan BUMN Tersangka Korupsi Korporasi

KPK Tetapkan BUMN Tersangka Korupsi Korporasi  NERACA Jakarta - KPK menetapkan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Nindya…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Konsumsi Sayuran Dan Buah Masyarakat Indonesia Masih Kurang

      NERACA   Jakarta - Southeast Asian Food and Agriculture Science and Technology (SEAFAST) Center Institut Pertanian Bogor…

Taitra Bawa 30 Perusahaan untuk Jajaki Pasar Indonesia

      NERACA   Jakarta - Taiwan External Trade Development Council (Taitra) bersama dengan Bureau of Foreign Trade (BOFT)…

Erajaya Agresif Ingin Buka 250 Toko di 2018

      NERACA   Jakarta - PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) secara agresif akan membuka gerai sebanyak 250 toko…