Bupati Diminta Serius Soal Infrasruktur Daerah

NERACA

Bali---Presiden SBY meminta agar kepala daerah tingkat kabupaten/kota lebih serius memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerahnya guna mendorong perekonomian nasional. "Sesuai cita-cita kita dan harapan kita, di seluruh Indonesia di setiap provinsi, kabupaten kita ke depan mesti lebih banyak lagi dibangun infrastruktur," katanya di di Nusa Dua, Bali, (21/10)

Lebih lanjut Kepala Negara menambahkan pasca 2005 pembanguan infrastruktur di Indonesia berjalan agak terlambat sehingga diharapkan dilakukan percepatan. Karena itu seluruh pemerintah daerah di Indonesia bisa berkerja sama dalam membangun Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

SBY mencontohkan, pembangunan infrastruktur bandara di Lombok, NTB yang baru saja diresmikannya itu diyakini bisa membawa dampak positif bagi masyarakat di daerah yang tertinggal di sekitarnya. “Pembangunan infrastruktur dari tahun demi tahun untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Menurut Presiden, MP3E1 bukanlah seperti kemarin sore yang dibuat kala bangun tidur, melainkan program yang sudah dirancang matang. "MP3EI bukan rencana bangun tidur (RBT) atau tidak jatuh dari langit, tetapi itu atas ikhtiar kita semua," tambahnya

Program besar itu, kata SBY, merupakan kesadaran dan telah menjadi milik semua. Kelahirannyapun lewat proses yang akuntable, kredibel, dan cerdas yang disusun pada 2009 atau periode terakhir kepimpinan pertama Presiden Yudhoyono.

SBY melanjutkan, MP3EI didapat dari kontemplasi atau renungan apa yang telah terjadi selama masa baktinya yang pertama. Kesimpulanya, bagaimana semua aparat birokrasi dan komponen masyarakat bisa menciptakan kesejahtreraan di tanah air. “Mari kita ciptakan rencana induk dan jalankan bersama agar seluruh tanah air ada kemajuan bersama," imbuhnya.

Ditempat terpisah, Menteri Perindustrian MS Hidayat, turunnya peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia hingga tiga peringkat, dari posisi 123 menjadi 126 disinyalir akibat infrastruktur yang kurang memadai. Salah satu penyebab turunnya peringkat tersebut adalah kurangnya suplai dari sisi energi. "Setelah saya lihat, penurunan investasi ini akibat lack of infrastruktur, di mana suplai energi seperti gas dan listrik yang dikeluhkan oleh para investor," jelasnya

Mantan Ketua umum Kadin ini, menegaskan investasi baru yang dikeluhkan oleh para investor adalah kesiapan akan keterkesediaan gas yang masih belum mempuni, selain itu listrik juga diklaim membawa turunya kemudahan berusaha. "Pokoknya suplai energi termasuk gas dan listrik yang dianggap masih rawan artinya belum mencukupi dan infrastruktur, itu saja yang membuat rating kita turun," paparnya.

Mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan guna untuk menyelesaikan hal ini, pihaknya akan bekerja sama dengan menteri-menteri di bidang perekonomian dan juga pihak lainnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Darmin Serius Antisipasi Ancaman AS - POTENSI KEHILANGAN DEVISA EKSPOR US$1,8 MILIAR

Jakarta-Menko Perekonomian Darmin Nasution mengundang sejumlah menteri untuk membahas antisipasi evaluasi Amerika Serikat terhadap generalized system of preferences (GSP) Indonesia.…

Menteri Dalam Negeri - Proses Hukum Calon Kepala Daerah Dipercepat

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri  Proses Hukum Calon Kepala Daerah Dipercepat Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Komisi…

KPK: OTT Kepala Daerah Adalah Tragedi

KPK: OTT Kepala Daerah Adalah Tragedi NERACA Palu - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan penangkapan dalam…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Antisipasi Asumsi APBN 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah akan terus mengantisipasi pergerakan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2018 agar…

Lebih Efisien, Kemenlu Siapkan Diplomasi Digital

  NERACA   Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyiapkan diplomasi digital untuk memudahkan proses diplomasi baik antar negera maupun…

Presiden Harap Pemangkasan PPH Dorong UMKM

      NERACA   Tangerang - Presiden Joko Widodo berharap pemangkasan pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil…