Oleh: Prof. Dr. Ir. Rokhmin  Dahuri , MS

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

Sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, sementara jumlah pengangguran dan kemiskinan masih tinggi, yang lebih realistis bagi Indonesia dalam mengembangkan daya saingnya adalah dengan menerapkan blue ocean strategy. Pasalnya, potensi sumber daya alam (SDA) yang begitu besar dan beragam di wilayah pesisir dan laut hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. 

Potensi total ekonomi sektor kelautan yang bisa digarap negeri  ini mencapai US$800 miliar atau setara Rp7.200 triliun per tahun, lebih dari enam kali lipat APBN 2011 atau satu setengah kali PDB saat ini. Adapun kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan sekitar 40 juta orang. Pengembangan sektorsektor ekonomi kelautan yang berlangsung di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan lautan juga bakal menciptakan pusatpusat pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru yang menyebar secara proporsional di seluruh wilayah Nusantara. 

Pusat-pusat kemakmuran yang tersebar merata hingga ke pulau-pulau terdepan dan wilayah perbatasan tersebut juga sekaligus akan menciptakan semacam sabuk pengaman (security belt) yang dapat memperkokoh kedaulatan NKRI. Pembangunan ekonomi kelautan, utamanya sektor perhubungan laut dan industri galangan kapal, juga akan secara signifikan meningkatkan efisiensi dan daya saing perekonomian Indonesia. 

Betapa tidak, kalau sekitar 70% dari total barang ekspor Indonesia harus melalui Singapura karena hingga kini kita belum memiliki hubport bertaraf internasional, ongkos per kontainer untuk mengangkut barang dari Jakarta ke Surabaya dua kali lebih mahal ketimbang dari Singapura ke Los Angeles. Saat ini biaya logistik di Indonesia mencapai 30% dari biaya produksi. Adapun AS, Singapura atau emerging economies lain seperti Malaysia, Thailand, China, dan Vietnam mampu menekan hingga di bawah 10%.

Yang lebih memprihatinkan, sejak 1986 sampai sekarang kita menghamburkan devisa US$15 miliar setiap tahunnya untuk membayar kapal-kapal asing yang mengangkut barang ekspor-impor dan antarpulau. Semua inefisiensi ini terutama karena buruknya sistem, prasarana, dan sarana transportasi laut kita. 

Sayangnya, hingga kini kontribusi ekonomi kelautan terhadap PDB masih rendah,hanya 22%.Sementara negara-negara dengan potensi kelautan yang lebih kecil ketimbang Indonesia seperti Korea Selatan, Jepang, China,Thailand,Norwegia,dan Islandia, sumbangan sektor kelautan bagi PDB-nya rata-rata lebih dari 35%. Sampai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, kita tetap memandang laut dengan sebelah mata. 

Baru sejak pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid, bangsa Indonesia melirik ke laut melalui pembentukanDepartemen Kelautan dan Perikanan serta Dewan Maritim Indonesia. Namun, sampai saat ini anggaran pemerintah, kredit perbankan, infrastruktur,SDM,IPTEK, dan management inputs lainnya yang dicurahkan untuk sektor-sektor kelautan masih terlalu kecil.

Sebab itu, kini saatnya kita mereorientasi pembangunan nasional dari yang berbasis daratan ke kelautan. Pada tataran praktis koridor-koridor ekonomi dalam MP3EI hendaknya dibangun berbasis pada alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dan wilayah pulau-pulau kecil. 

Sarana transportasi laut juga harus diperkuat dan dikembangkan agar mampu memecahkan masalah konektivitas antarwilayah pulau yang selama ini membuat ekonomi nasional kurang efisien. Pada saat yang sama, kita tingkatkan pendayagunaan sumber daya laut dalam, perikanan, migas, dan mineral lainnya di wilayah ZEEI bagian Samudera Hindia maupun Samudera Pasifik.