Infrastruktur Jadi Kendala MP3EI di Intim

Jumat, 21/10/2011

NERACA

Jakarta – Direktur Bina Pelaksana Wilayah III Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum M. Iqbal Pane mengungkapkan, berbagai isu strategis masih menjadi kendala pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur (Intim) koridor 4, 5, dan 6 dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Menurut dia, berbagai kendala itu adalah masih terdapat jaringan jalan nasional yang masih belum terhubungkan (belum tembus/sulit dilalui), masih banyaknya jalan dengan kondisi substandar, Pulau Irian masih didominasi jalan tanah/kerikil.

”Namun di sisi lain terdapat wilayah berkembang cepat, terutama di wilayah ibukota provinsi,” katanya di Jakarta, Kamis (20/10).

Oleh karena itu, katanya, pihaknya berusaha mengatasi berbagai kendala itu dengan mengusahakan konektivitas semua jalan yang terdapat dalam wilayah III Ditjen Bina Marga ke dalam jaringan jalan nasional.

Secara terpisah, Direktur Paramadina Public Policy Institute Bima Priya Santosa mengatakan, apabila pemerintah ingin mempercepat pembangunan ekonomi nasional, pemerintah sendiri harus melakukan koordinasi internal terlebih dahulu.

Secara umum selama ini memang ada kendala di lingkup antar instansi pemerintah, berupa hutan lindung, UU Air dan ada pula berupa resistensi masyarakat. ”Sebagai contoh sejak ada Undang-undang Agraria 1960, Presiden baru sekali menggunakan kewenangannya untuk merevisi penggunaan lahan di daerah Taman Sari, Jakarta,” katanya.

Upaya lainnya, menurut Pane, adalah melakukan integrasi antar moda di Provinsi Maluku dan Maluku Utara (Trans Maluku Imaginer), serta membuka kawasan terisolasi di Prov. Papua dan Papua Barat. Yang tidak kalah pentingnya adalah mengupayakan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sehingga jalan dapat berfungsi sepanjang tahun.

Hal lain yang dilakukan adalah pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas pada ruas-ruas jalan dengan volume lalu lintas yang tinggi dan pada wilayah yang berkembang cepat.

Menurut dia, pada tahun anggaran 2011 total anggaran yang dituangkan ke Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III sebesar Rp 7,06 triliun (belum termasuk APBN-P). Dana sebesar itu dibagi ke dalam empat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) yang termasuk dalam wilayah III yaitu BPJN VI (Rp 2,22 triliun), BPJN IX (Ambon) Rp 1,05 triliun, BPJN X (Papua) Rp 2,75 triliun, BPJN XI (Manado) Rp 950 miliar dan Binlak Rp 82,94 miliar.

Pegunungan Tengah

Pane juga mengatakan pembangunan jalan di Pegunungan Tengah Papua, terkendala oleh Taman Nasional Lorentz. Menurut dia, pembangunan jalan di Pegunungan Tengah itu sangat vital karena menghubungkan 10 kabupaten yaitu Kab. Jaya Wijaya, Lanny Jaya, Nduga, Peg. Bintang, Puncak Jaya, Tolikora, Yahukimo, Yalimo, Memberamo Tengah dan Kab. Puncak.

Pane mengatakan pembangunan jalan di Papua harus dilaksanakan untuk bisa membuka keterisolasian di 10 kabupaten itu, sehingga akan bisa menekan harga barang-barang di kabupten itu. ”Kami sedang melakukan koordinasi dengan Kemenhut dan Pemprov Papua untuk membuka isolasi atas 10 kabupaten itu,” katanya.

Dia mengakui, untuk membuka isolasi tersebut, pihaknya harus membuka jalan sepanjang 170 km yang dengan biaya Rp 7 milyar per km, diperlukan biaya sekitar Rp 1,19 triliun.

Akibat isolasi yang belum terbuka di 10 kabupaten itu, katanya, harga barang-barang sangat mahal di Peg. Tengah. ”Harga semen saja per zaknya Rp 1,2 juta,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, pesawat carter yang disewa seharga Rp 9 juta satu kali flight oleh Bina Marga yang jatuh dalam perjalanan menuju Peg. Tengah, isinya adalah 4 drum solar yang sangat diperlukan untuk pembangunan jalan di sana.

Dia mengatakan pembangunan prasarana transportasi yang efektif dan handal dalam bentuk sistem transportasi antar moda yang terpadu dan serasi dengan pembangunan wilayah akan memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas, pembangunan ekonomi, kemudahan mobilitas manusia, barang dan jasa.

”Semua itu bermuara pada upaya meningkatkan daya saing ekonomi nasional,” katanya.

Menurut dia, peran jalan dalam hal ini adalah kesatuan sistem jaringan dan sistem transportasi nasional yang menghubungkan pusat-pusat produksi ke daerah pemasaran lokal, wilayah, nasional maupun internasional dalam suatu hubungan hierarki.

Infrastruktur jalan di Indonesia mempunyai peran yang penting dalam sistem transportasi nasional dengan melayani sekitar 92% angkutan penumpang dan 90% angkutan barang pada jaringan jalan yang ada. Pembangunan infrastruktur ke-PU-an di Indonesia menggunakan pendekatan pembangunan wilayah yang selaras dengan prinsip infrastruktur bagi seluruh lapisan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur itu meliputi tiga tahapan yaitu wilayah sudah berkembang, sedang berkembang dan akan berkembang.

Wilayah sudah berkembang meliputi Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan. Jaringan jalan dalam wilayah ini meliputi jalan Pantura Jawa, lintas timur Sumatera, dan lintas Tengah Sumatera yang menjadi bagian dari jaringan Asean maupun Asian Highway.

Sedangkan wilayah sedang berkembang meliputi Pulau Kalimantan, Sulawesi dan NTB. Jaringan jalan dalam wilayah ini yang relatif masih dalam pengembangan yang di antaranya merupakan bagian dari jaringan Asean Highway dan Pan Borneo Highway, rencana pengembangan jalan dalam rangka kerjasama regional BIMP-EAGA.

Wilayah sedang berkembang meliputi kepulauan Maluku, Papua dan seluruh NTT. Secara geografis penyebaran lokasi kegiatan ekonomi di wilayah ini lebih menyebar dan terisolasi satu dengan yang lainnya.

Dengan berbagai pembangunan infrastruktur jalan di Wilayah III Bina Marga, diharapkan pembangunan ekonomi di Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat dapat semakin dipercepat. Karena kendala yang ada selama ini tingkat investasi PMA dan PMDN di kawasan itu, masih belum sesuai harapan.

Menurut Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), M.M. Azhar Lubis, realisasi PMA/PMDN Januari – September 2011 di Maluku dan Papua Rp 13,62 triliun (7,5%), Sulawesi Rp 12,51 triliun (6,9%) dan Bali/Nusa Tenggara Rp 8,55 triliun (4,7%). munib/agus