NERACA

Jakarta – Direktur Bina Pelaksana Wilayah III Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum M. Iqbal Pane mengungkapkan, berbagai isu strategis masih menjadi kendala pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur (Intim) koridor 4, 5, dan 6 dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Menurut dia, berbagai kendala itu adalah masih terdapat jaringan  jalan nasional yang masih belum terhubungkan (belum tembus/sulit dilalui), masih banyaknya jalan  dengan kondisi substandar, Pulau Irian  masih didominasi  jalan tanah/kerikil.

”Namun di sisi lain terdapat  wilayah berkembang cepat, terutama di  wilayah ibukota provinsi,” katanya di Jakarta, Kamis (20/10).

Oleh karena itu, katanya, pihaknya berusaha mengatasi berbagai kendala itu dengan mengusahakan konektivitas  semua jalan  yang terdapat dalam wilayah III Ditjen Bina Marga ke dalam jaringan jalan nasional.

Secara terpisah,  Direktur Paramadina Public Policy Institute Bima Priya Santosa mengatakan, apabila pemerintah ingin mempercepat pembangunan ekonomi nasional, pemerintah sendiri harus melakukan koordinasi internal terlebih dahulu.

Secara umum selama ini memang ada kendala di lingkup antar instansi pemerintah, berupa hutan lindung, UU Air  dan ada pula berupa resistensi masyarakat. ”Sebagai contoh sejak ada Undang-undang Agraria 1960, Presiden baru sekali menggunakan kewenangannya untuk merevisi penggunaan lahan di daerah Taman Sari, Jakarta,” katanya.

Upaya lainnya, menurut Pane, adalah  melakukan integrasi antar moda  di Provinsi Maluku dan Maluku Utara (Trans Maluku Imaginer), serta  membuka kawasan terisolasi di Prov. Papua dan Papua Barat. Yang tidak kalah pentingnya adalah  mengupayakan  pemenuhan standar  pelayanan minimal (SPM), sehingga jalan dapat berfungsi sepanjang tahun.

Hal lain yang dilakukan adalah  pemenuhan kebutuhan  peningkatan  kapasitas  pada ruas-ruas jalan dengan volume lalu lintas yang tinggi dan pada wilayah yang berkembang cepat.

Menurut dia, pada tahun anggaran 2011 total anggaran yang dituangkan ke Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III sebesar Rp 7,06 triliun (belum termasuk APBN-P). Dana sebesar itu dibagi ke dalam empat  Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) yang termasuk dalam wilayah III yaitu BPJN VI (Rp 2,22 triliun), BPJN IX (Ambon) Rp 1,05 triliun, BPJN X (Papua) Rp 2,75 triliun, BPJN XI (Manado) Rp 950 miliar dan Binlak Rp 82,94 miliar.

Pegunungan Tengah

Pane juga mengatakan  pembangunan jalan di Pegunungan Tengah Papua, terkendala  oleh Taman Nasional Lorentz. Menurut dia,  pembangunan  jalan di Pegunungan Tengah itu sangat vital karena menghubungkan  10 kabupaten  yaitu  Kab. Jaya Wijaya, Lanny Jaya, Nduga, Peg. Bintang, Puncak Jaya, Tolikora, Yahukimo, Yalimo, Memberamo Tengah dan Kab. Puncak.

Pane mengatakan pembangunan jalan di Papua  harus dilaksanakan  untuk bisa  membuka keterisolasian  di 10 kabupaten itu, sehingga akan  bisa menekan harga barang-barang di kabupten itu. ”Kami sedang melakukan koordinasi  dengan Kemenhut dan Pemprov Papua untuk  membuka isolasi atas 10 kabupaten itu,” katanya.

Dia mengakui, untuk membuka isolasi tersebut, pihaknya  harus membuka  jalan sepanjang 170 km yang dengan biaya Rp 7 milyar per km, diperlukan biaya sekitar Rp 1,19 triliun.

Akibat isolasi yang belum terbuka di 10 kabupaten itu, katanya,  harga barang-barang sangat  mahal di Peg. Tengah. ”Harga semen saja per zaknya Rp 1,2 juta,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, pesawat carter yang disewa seharga Rp 9 juta satu kali flight oleh Bina Marga yang jatuh dalam perjalanan menuju Peg. Tengah, isinya adalah 4 drum solar yang sangat diperlukan untuk pembangunan jalan di sana.

Dia mengatakan pembangunan  prasarana  transportasi  yang efektif dan handal  dalam bentuk  sistem transportasi antar moda  yang terpadu dan serasi  dengan pembangunan  wilayah akan memberikan  pelayanan dan manfaat bagi  masyarakat luas, pembangunan  ekonomi, kemudahan  mobilitas manusia, barang dan jasa.

”Semua itu bermuara pada upaya meningkatkan  daya saing  ekonomi nasional,” katanya.

Menurut dia, peran jalan dalam hal ini  adalah  kesatuan sistem jaringan  dan sistem transportasi nasional yang menghubungkan  pusat-pusat produksi ke daerah pemasaran lokal, wilayah, nasional maupun internasional dalam suatu hubungan hierarki.

Infrastruktur jalan di Indonesia  mempunyai peran yang penting  dalam sistem  transportasi  nasional  dengan melayani  sekitar 92% angkutan penumpang dan 90% angkutan  barang pada jaringan jalan  yang ada. Pembangunan infrastruktur ke-PU-an di Indonesia  menggunakan  pendekatan  pembangunan  wilayah  yang selaras  dengan prinsip infrastruktur  bagi seluruh lapisan  masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur itu  meliputi tiga tahapan yaitu wilayah sudah berkembang,  sedang berkembang dan akan berkembang.

Wilayah sudah berkembang  meliputi Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan. Jaringan jalan dalam wilayah ini  meliputi jalan Pantura Jawa, lintas timur Sumatera, dan lintas Tengah Sumatera  yang menjadi bagian  dari jaringan Asean maupun Asian Highway.

Sedangkan wilayah sedang berkembang  meliputi Pulau Kalimantan, Sulawesi dan NTB. Jaringan jalan  dalam wilayah ini  yang relatif masih  dalam pengembangan yang di antaranya merupakan  bagian dari  jaringan Asean Highway dan Pan Borneo Highway, rencana  pengembangan jalan  dalam rangka  kerjasama regional BIMP-EAGA.

Wilayah sedang berkembang  meliputi kepulauan Maluku, Papua dan seluruh NTT. Secara  geografis  penyebaran lokasi  kegiatan ekonomi di wilayah ini lebih menyebar dan terisolasi satu dengan  yang lainnya.

Dengan berbagai pembangunan infrastruktur jalan di Wilayah III Bina Marga, diharapkan pembangunan ekonomi di Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat dapat semakin dipercepat. Karena kendala yang ada selama ini tingkat investasi  PMA dan PMDN di kawasan itu, masih belum sesuai harapan.

Menurut Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), M.M. Azhar Lubis,  realisasi PMA/PMDN Januari – September 2011 di Maluku dan Papua Rp 13,62 triliun (7,5%), Sulawesi Rp 12,51 triliun (6,9%) dan Bali/Nusa Tenggara Rp 8,55 triliun (4,7%). munib/agus